Aklamasi Dinilai Bisa Mengarah ke Oligarki Partai
Senin, 18 November 2019 - 18:57 WIB
Aklamasi Dinilai Bisa Mengarah ke Oligarki Partai
A
A
A
JAKARTA - Sistem pemilihan dalam demokrasi dinilai perlu terus berubah. Jangan sampai mengubah demokrasi kembali menjadi ke bentuk oligarki kepartaian.
Hal itu disampaikan CEO Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyikapi wacana mekanisme musyawarah mufakat dalam pemilihan ketua umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, Desember mendatang.
"Aklamasi bisa bergerak ke oligarki, kalau salah memaknai demokrasi permusyawaratan, pengkondisian demokrasi via aklamasi," ujar Pangi kepada SINDOnews, Senin (18/11/2019). (Baca juga: Jelang Munas Partai Golkar, Kader Diminta Tinggalkan Pola Lama )
Dia memaparkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 mencapai 70,09 dalam skala nol sampai seratus. Pada tahun 2017 mencapai angka 72,11.
Di sisi lain, saat ini bukan era "defaitisme" terhadap demokrasi, melainkan negara punya tekad untuk menyelamatkan atau memperbaiki demokrasi."Kita baru memiliki institusi demokrasi, belum budaya demokratis. Aklamasi dengan pengkondisian juga bahaya," katanya.
Dengan demikian, kata Pangi, Demokrasi tetap harus dibela. Saat ini Indonesia masih terus mencari format atau pola demokrasi yang optimal bagi warga negaranya. Untuk itu tidak patut jika dirusak dengan cara-cara oligarki.
"Hati-hati juga dengan mematikan kontestasi dalan setiap suksesi kepemimpinan partai politik. Salah mengelola sedikit saja maka bisa tumbuh mengarah ke sistem oligarki," katanya.
Hal itu disampaikan CEO Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyikapi wacana mekanisme musyawarah mufakat dalam pemilihan ketua umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, Desember mendatang.
"Aklamasi bisa bergerak ke oligarki, kalau salah memaknai demokrasi permusyawaratan, pengkondisian demokrasi via aklamasi," ujar Pangi kepada SINDOnews, Senin (18/11/2019). (Baca juga: Jelang Munas Partai Golkar, Kader Diminta Tinggalkan Pola Lama )
Dia memaparkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 mencapai 70,09 dalam skala nol sampai seratus. Pada tahun 2017 mencapai angka 72,11.
Di sisi lain, saat ini bukan era "defaitisme" terhadap demokrasi, melainkan negara punya tekad untuk menyelamatkan atau memperbaiki demokrasi."Kita baru memiliki institusi demokrasi, belum budaya demokratis. Aklamasi dengan pengkondisian juga bahaya," katanya.
Dengan demikian, kata Pangi, Demokrasi tetap harus dibela. Saat ini Indonesia masih terus mencari format atau pola demokrasi yang optimal bagi warga negaranya. Untuk itu tidak patut jika dirusak dengan cara-cara oligarki.
"Hati-hati juga dengan mematikan kontestasi dalan setiap suksesi kepemimpinan partai politik. Salah mengelola sedikit saja maka bisa tumbuh mengarah ke sistem oligarki," katanya.
(dam)
