Amandemen UUD, MPR Terus Gali Masukan Berbagai Kalangan

BALI - MPR berupaya mewujudkan rekomendasi periode sebelumnya mengenai amandemen UUD 1945.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, amandemen UUD tidak bisa langsung dilaksanakan saat ini sehingga para pimpinan MPR terus melakukan pendalaman, termasuk dengan meminta masukan dari berbagai kalangan.

"Terkait rekomendasi MPR periode sebelumnya tentang amandemen, Pimpinan MPR melakukan safari ke pimpinan partai politik, ormas dan perguruan tinggi untuk menyerap aspirasi soal amendemen UUD terkait hadirnya kembali haluan negara (GBHN)," kata Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dalam diskusi "MPR Rumah Kebangsaan" di Denpasar, Bali, Jumat 15 November 2019.

Jazilul Fawaid mengatakan Pimpinan MPR mengupayakan MPR sebagai Rumah Kebangsaan yang merekatkan bangsa. Agenda lain MPR adalah Sosialisasi Empat Pilar MPR. "Agenda amendemen, agenda perekat kebangsaan dan agenda lainnya kita harapkan berjalan mulai tahun depan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok DPD Instiawati Ayus menegaskan DPD mendukung agenda politik dan agenda ketatanegaraan MPR. Namun DPD belum bisa menyampaikan isu dan materi terkait amendemen UUD. "Nanti akan disampaikan pada ranah rapat gabungan Pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman menyebutkan, setelah 20 tahun amandemen konstitusi, saat ini terjadi dinamika dan perubahan sosial dan muncul tantangan-tantangan baru.

"Tugas MPR adalah mengkaji apakah konstitusi ini masih adaptif, responsif, dengan tuntutan dan perkembangan jaman. Kita sedang berusaha menjawab perubahan itu tetapi perubahan yang akan kita lakukan tidak boleh melewati batas-batas koridor Empat Pilar MPR. Kalau ada kehendak melakukan perubahan konstitusi maka hal itu merupakan tuntutan zaman. Bukan sesuatu yang aneh. Tapi kita mau perubahan ke arah mana? Apakah perubahan hanya untuk kepentingan sesaat? Atau apakah perubahan hanya untuk kelompok tertentu?" sambungnya.

Saat ini, kata politikus Demokrat itu, beberapa persoalan dan tantangan dihadapi bangsa Indonesia. Pertama, ancaman serius terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman itu adalah ketidakadilan dan kemiskinan. Kedua, ancaman terhadap demokrasi. Ada kompetisi antara demokrasi individual dan demokrasi komunal. "Ini harus menjadi kajian di MPR," ujarnya.

Ketiga, berkembangnya paham radikalisme dan sekularisme. Keduanya adalah paham yang berbahaya bagi Indonesia. Sekularisme dan radikalisme menjadi ancaman bagi Pancasila.

Keempat, masalah kebhinnekaan sebagai identitas dan realitas bangsa Indonesia. Yang menjadi kerisauan adalah munculnya kompetisi antar kelompok untuk mendominasi visi dan misi bangsa ke depan. "Inilah yang akan kami kaji dengan semangat kebersamaan dijiwai nilai-nilai Empat Pilar MPR," katanya.

Sementara itu, untuk menjawab tantangan-tantangan kebangsaan itu, Ketua Fraksi PPP Arwani Thomafi mengatakan MPR perlu lebih membumikan Pancasila terutama di kalangan milenial. Menjadi tugas alat kelengkapan di MPR seperti Badan Sosialisasi dan Badan Pengkajian untuk membuat format sosialisasi Empat Pilar MPR yang pas untuk kalangan milenial.

"Jadi tidak sekadar sosialisasi Empat Pilar tapi format yang pas untuk generasi muda. Ini menjadi tantangan MPR dalam menjawab persoalan-persoalan di masyarakat," katanya.