Pilkada Kembali ke DPRD Perlu Kajian Mendalam Disertai Riset Akademik
Pilkada Kembali ke DPRD Perlu Kajian Mendalam Disertai Riset Akademik
A
A
A
Wacana mengkaji sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dan dikembalikan ke DPRD didengungkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, untuk menjadikan pelaksanaan pilkada kembali dilakukan DPRD perlu ada kajian mendalam disertai riset akademik. Dengan begitu, mengubah sistem pilkada ada dasar yang kuat dan revisi yang dihasilkan sesuai.
"Mungkin bisa kita kembalikan ke DPRD, jadi saya kira harus ada kajian yang sangat mendalam dengan alasan akademiknya sehingga kita mendapatkan satu keputusan yang tepat, karena kita sesungguhnya harus mulai belajar mengambil satu keputusan, satu sistem yang kita pilih itu bukan untuk lagi coba-coba," katanya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ’Akankah Pemilihan Kepala Daerah Dikembalikan ke DPRD?’ di Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (14/11/2019).
"Jadi kalau sekali kita menetapkan ini saya kira dia sudah lah, kita pertahankan 15-20 tahun yang akan datang termasuk soal sistem pemilu yang akan kita sepakati yang akan kita evaluasi juga," tambahnya.
Namun, menurut Doli, semangat untuk melakukan revisi yang mulai berkembang di Komisi II, dan disampaikan ke Mendagri, terlalu cepat jika langsung disimpulkan pilkada harus dikembalikan ke DPRD.
”Ya saya kira usulan dari Mendagri itu terlalu cepat ya karena sebetulnya yang sama semangatnya dari semua kita ini termasuk juga di Komisi II adalah kita ingin melakukan evaluasi. Ingin melakukan penyempurnaan terhadap semua bangunan sistem politik kita, termasuk di dalam pemilu. Pemilu itu termasuk soal pemilu legislatif pemilu presiden dan pilkada,” paparnya.
Karena itu, politikus Partai Golkar ini meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru bahwa pilkada langsung harus diganti dengan dipilih DPRD.
”Kita sudah sepakat mau melakukan evaluasi, tapi kemudian kita udah tahu kesimpulannya, ya gimana gitu. Karena kan harusnya kan dijalani dulu evaluasinya, dikaji dulu dimana sisi sisi positifnya, mana yang negatifnya, kemudian ada opsi-opsi apa aja yang muncul dalam evaluasi itu. Baru kemudian kita memutuskan kita mau opsi yang mana,” tuturnya.
Doli membenarkan bahwa salah satu opsinya adalah pilkada dikembalikan ke DPRD. "Itu salah satu opsi. Masih ada opsi lain tentunya, itu yang nanti akan kita lihat dalam perkembangan evaluasi dan kajian yang akan dilakukan itu," pungkasnya.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, untuk menjadikan pelaksanaan pilkada kembali dilakukan DPRD perlu ada kajian mendalam disertai riset akademik. Dengan begitu, mengubah sistem pilkada ada dasar yang kuat dan revisi yang dihasilkan sesuai.
"Mungkin bisa kita kembalikan ke DPRD, jadi saya kira harus ada kajian yang sangat mendalam dengan alasan akademiknya sehingga kita mendapatkan satu keputusan yang tepat, karena kita sesungguhnya harus mulai belajar mengambil satu keputusan, satu sistem yang kita pilih itu bukan untuk lagi coba-coba," katanya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ’Akankah Pemilihan Kepala Daerah Dikembalikan ke DPRD?’ di Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (14/11/2019).
"Jadi kalau sekali kita menetapkan ini saya kira dia sudah lah, kita pertahankan 15-20 tahun yang akan datang termasuk soal sistem pemilu yang akan kita sepakati yang akan kita evaluasi juga," tambahnya.
Namun, menurut Doli, semangat untuk melakukan revisi yang mulai berkembang di Komisi II, dan disampaikan ke Mendagri, terlalu cepat jika langsung disimpulkan pilkada harus dikembalikan ke DPRD.
”Ya saya kira usulan dari Mendagri itu terlalu cepat ya karena sebetulnya yang sama semangatnya dari semua kita ini termasuk juga di Komisi II adalah kita ingin melakukan evaluasi. Ingin melakukan penyempurnaan terhadap semua bangunan sistem politik kita, termasuk di dalam pemilu. Pemilu itu termasuk soal pemilu legislatif pemilu presiden dan pilkada,” paparnya.
Karena itu, politikus Partai Golkar ini meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru bahwa pilkada langsung harus diganti dengan dipilih DPRD.
”Kita sudah sepakat mau melakukan evaluasi, tapi kemudian kita udah tahu kesimpulannya, ya gimana gitu. Karena kan harusnya kan dijalani dulu evaluasinya, dikaji dulu dimana sisi sisi positifnya, mana yang negatifnya, kemudian ada opsi-opsi apa aja yang muncul dalam evaluasi itu. Baru kemudian kita memutuskan kita mau opsi yang mana,” tuturnya.
Doli membenarkan bahwa salah satu opsinya adalah pilkada dikembalikan ke DPRD. "Itu salah satu opsi. Masih ada opsi lain tentunya, itu yang nanti akan kita lihat dalam perkembangan evaluasi dan kajian yang akan dilakukan itu," pungkasnya.
(nag)
Explore More