Bom Medan, DPR Singgung Regulasi dan Anggaran Berantas Terorisme

JAKARTA - Komisi III DPR berpandangan bahwa peristiwa bom bunuh diri di Polrestabes Medan, Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan bahwa terorisme sudah menjadi ancaman besar bagi Indonesia dan pihaknya prihatin atas peristiwa tersebut.

(Baca juga: PNS Eselon IV Harus Siap-siap Kena Pemangkasan Pertama)

Namun Anggota Komisi III DPR Benny K Harman, juga menyinggung bahwa upaya pemberantasan terorisme itu sudah didukung oleh regulasi dan anggaran yang kuat.

"Ini kasus menunjukkan bahwa, terorisme ini sungguh menjadi ancaman besar untuk negara kita ini," kata Benny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/11/2019).

"Kita prihatin dengan peristiwa ini, kita mengutuk pelaku utamanya dan kita meminta pemeintah dan penegak hukum untuk sesegera mungkin mengambil langkah hukum maupun langkah nonhukum untuk ungkap siapa pelakunya," sambungnya.

Benny meminta, pemerintah harus memberi jaminan bahwa peristiwa serupa tidak akan terulang di masa yang akan datang karena peristiwa ini menciptakan rasa takut, tidak nyaman untuk masyarakat dan juga untuk dunia usaha yang menjadi tidak kondusif.

"Padahal, bangsa kita saat ini membutuhkan iklim usaha yang sangat kondusif untuk investasi bisa masuk di negara kita," ujar politikus Demokrat itu.

Namun Benny memaparkan, dalam rapat Komisi III DPR dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Senin (11/11) kemarin, segala persyaratan infrastruktur yang diminta sudah dipenuhi oleh DPR.

Dia mengakui bahwa persoalan ini bukan tanggung jawab BNPT semata, ada juga peran Badan Intelijen Negara (BIN) dan juga penegakkan hukum yang lebih keras terhadap pelaku terorisme.

"Regulasi sudah kuat, anggarannya juga kuat, Presiden juga mendukung agenda ini, tinggal implementasi saja, di lapangan seperti apa," tukasnya.