Jokowi Pastikan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2019
Selasa, 12 November 2019 - 21:07 WIB
Jokowi Pastikan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2019
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu 2019 lalu. Hal ini dilakukan agar ada perbaikan di pemilu mendatang.
"Kita ingin bersama-sama mengevaluasi, mengoreksi, dari apa yang sudah terjadi di Pemilu lalu untuk perbaikan Pemilu ke depan," kata Jokowi di Mall Neo Soho Central Park, Jakarta, Selasa (12/11/2019).
(Baca juga: Penjelasan Politikus PDIP Soal Jawaban Menlu Terkait Habib Rizieq)
Meski begitu dia tidak menyebut hal apa saja yang akan dievaluasi dari pemilu lalu. Dia mengatakan setelah dievaluasi akan dilakukan kajian. "Evaluasi dan dikaji lagi. Baru menuju ke kemungkinan revisi," tuturnya.
Tidak hanya itu pemerintah juga memastikan akan memperbaiki penyelenggaran pilkada langsung. Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, presiden telah menegaskan akan tetap mempertahankan pilkada langsung setelah sebelumnya ada polemik penghidupan kembali pilkada tak langsung.
"Pilkada langsung masih menjadi mekanisme pemilihan kepala daerah yang paling relevan di Indonesia. Pilkada langsung pada dasarnya telah menciptakan kedekatan antara rakyat dan pemimpin daerah dalam proses pembangunan lokal," ungkapnya.
(Baca juga: PNS Eselon IV Harus Siap-siap Kena Pemangkasan Pertama)
Fadjroel mengatakan bahwa presiden ingin evaluasi pilkada sebaiknya ditujukan pada teknis penyelenggaraan pilkada. Dalam hal ini bagaimana penyelenggaraan pilkada bisa mengurangi dan bahkan menghapus praktik politik uang.
"Dan menciptakan proses pemilihan yang efisien dan efektif. Sehingga pilkada tidak terlalu berbiaya tinggi dan selesai tepat waktu, serta tidak menimbulkan sengketa hukum yang melelahkan. Selain itu, teknis penyelenggaraan pilkada yang juga mampu mengatasi polarisasi sosial berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat," ungkapnya.
Menurutnya pemerintah akan terus mendorong agar kualitas teknis penyelenggaraan pilkada makin meningkat. Sedangkan isu perilaku korupsi kepala daerah akan dihadapi oleh upaya penegakan hukum dan penguatan partisipasi masyarakat dalam kontrol kekuasaan politik daerah.
"Presiden Jokowi mengatakan pilkada provinsi/kabupaten/kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung yang merupakan cermin kedaulatan rakyat/demokrasi dan sejalan dengan cita-cita Reformasi 1998," pungkasnya.
"Kita ingin bersama-sama mengevaluasi, mengoreksi, dari apa yang sudah terjadi di Pemilu lalu untuk perbaikan Pemilu ke depan," kata Jokowi di Mall Neo Soho Central Park, Jakarta, Selasa (12/11/2019).
(Baca juga: Penjelasan Politikus PDIP Soal Jawaban Menlu Terkait Habib Rizieq)
Meski begitu dia tidak menyebut hal apa saja yang akan dievaluasi dari pemilu lalu. Dia mengatakan setelah dievaluasi akan dilakukan kajian. "Evaluasi dan dikaji lagi. Baru menuju ke kemungkinan revisi," tuturnya.
Tidak hanya itu pemerintah juga memastikan akan memperbaiki penyelenggaran pilkada langsung. Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, presiden telah menegaskan akan tetap mempertahankan pilkada langsung setelah sebelumnya ada polemik penghidupan kembali pilkada tak langsung.
"Pilkada langsung masih menjadi mekanisme pemilihan kepala daerah yang paling relevan di Indonesia. Pilkada langsung pada dasarnya telah menciptakan kedekatan antara rakyat dan pemimpin daerah dalam proses pembangunan lokal," ungkapnya.
(Baca juga: PNS Eselon IV Harus Siap-siap Kena Pemangkasan Pertama)
Fadjroel mengatakan bahwa presiden ingin evaluasi pilkada sebaiknya ditujukan pada teknis penyelenggaraan pilkada. Dalam hal ini bagaimana penyelenggaraan pilkada bisa mengurangi dan bahkan menghapus praktik politik uang.
"Dan menciptakan proses pemilihan yang efisien dan efektif. Sehingga pilkada tidak terlalu berbiaya tinggi dan selesai tepat waktu, serta tidak menimbulkan sengketa hukum yang melelahkan. Selain itu, teknis penyelenggaraan pilkada yang juga mampu mengatasi polarisasi sosial berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat," ungkapnya.
Menurutnya pemerintah akan terus mendorong agar kualitas teknis penyelenggaraan pilkada makin meningkat. Sedangkan isu perilaku korupsi kepala daerah akan dihadapi oleh upaya penegakan hukum dan penguatan partisipasi masyarakat dalam kontrol kekuasaan politik daerah.
"Presiden Jokowi mengatakan pilkada provinsi/kabupaten/kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung yang merupakan cermin kedaulatan rakyat/demokrasi dan sejalan dengan cita-cita Reformasi 1998," pungkasnya.
(maf)
