Fahri Hamzah: Negara Tak Harus Benar, Rakyat Tak Harus Kalah
Selasa, 05 November 2019 - 12:52 WIB
Fahri Hamzah: Negara Tak Harus Benar, Rakyat Tak Harus Kalah
A
A
A
JAKARTA - Mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan, ada kalah dan menang dalam putusan hakim, ada vonis bersalah dan vonis bebas adalah dinamika sehat yang menandai berjalannya negara hukum yang demokratis sesuai amanah UUD 1945.
"Inilah negara demokrasi, negara tidak harus benar dan rakyat tak harus kalah," kata Fahri Hamzah melalui akun Twitternya, @Fahrihamzah, dengan hashtag #NegaraHukum, Selasa (5/11/2019).
(Baca juga: Manuver Nasdem Bakal Bikin Koalisi Baru Terbentuk)
Menurut Fahri, dalam demokrasi kita hidup dengan harapan; ada peluang menang meski mungkin saja kita kalah. Berbeda dalam keadaan totaliter dimana pengadilan dikontrol dan dikendalikan oleh penguasa.
"Lalu, aparat harus membiasakan diri dengan profesionalisme yang meletakkan semua penyelenggara dan penegakan hukum sama di depan hukum dengan segala warga negara biasa (pasal 27 UUD 1945). Dan hakim sebagai wakil Tuhan memutus dengan nurani karena kebenaran hanya satu," jelasnya.
Lebih lanjut kata Fahri, para pejabat dan khususnya penegak hukum khususnya polisi dan jaksa, tidak boleh merasa bahwa kekalahan mereka adalah kekalahan negara. Paling jauh kita berharap mereka introspeksi. Bahwa mereka telah menyelenggarakan hukum dengan tidak teliti sejak awal. #NegaraHukum
"Jangan sampai aparat penegak hukum merasa bahwa mereka harus menang dengan segala cara dan bahwa rakyat dan para pencari keadilan adalah objek yang harus dilumpuhkan dengan segala cara. Ini cara pandang yang salah kepada hukum. Ini mentalitas otoriter yang harus dikikis habis," ungkapnya.
"Inilah negara demokrasi, negara tidak harus benar dan rakyat tak harus kalah," kata Fahri Hamzah melalui akun Twitternya, @Fahrihamzah, dengan hashtag #NegaraHukum, Selasa (5/11/2019).
(Baca juga: Manuver Nasdem Bakal Bikin Koalisi Baru Terbentuk)
Menurut Fahri, dalam demokrasi kita hidup dengan harapan; ada peluang menang meski mungkin saja kita kalah. Berbeda dalam keadaan totaliter dimana pengadilan dikontrol dan dikendalikan oleh penguasa.
"Lalu, aparat harus membiasakan diri dengan profesionalisme yang meletakkan semua penyelenggara dan penegakan hukum sama di depan hukum dengan segala warga negara biasa (pasal 27 UUD 1945). Dan hakim sebagai wakil Tuhan memutus dengan nurani karena kebenaran hanya satu," jelasnya.
Lebih lanjut kata Fahri, para pejabat dan khususnya penegak hukum khususnya polisi dan jaksa, tidak boleh merasa bahwa kekalahan mereka adalah kekalahan negara. Paling jauh kita berharap mereka introspeksi. Bahwa mereka telah menyelenggarakan hukum dengan tidak teliti sejak awal. #NegaraHukum
"Jangan sampai aparat penegak hukum merasa bahwa mereka harus menang dengan segala cara dan bahwa rakyat dan para pencari keadilan adalah objek yang harus dilumpuhkan dengan segala cara. Ini cara pandang yang salah kepada hukum. Ini mentalitas otoriter yang harus dikikis habis," ungkapnya.
(maf)
