Tjahjo Ungkap Alasan Penolakan Beberapa Usulan Formasi CPNS

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, bahwa tidak semua usulan formasi dari instansi diterima oleh KemenPAN-RB. Dia mengatakan, salah satunya adalah masih diusulkannya jabatan administrasi.

"Kalau teman-teman mendengar kenapa ada yang ditolak dan sebagainya soal usulan formasinya itu karena engajuannya masih (jabatan administratif)," kata Tjahjo di Kantornya, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

(Baca juga: BKN Beberkan Alasan Pelamar CPNS Diperbolehkan Ajukan Protes)

Menteri yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, alasan lainnya adalah adanya instansi yang mengusulkan formasi tidak melalui sistem.

"Lalu ada yang mengusulkan tidak melalui sistem komputer. Ada yang datang ssebagai tamu untuk minta tolong. Kalau satu ditolong yang lain mau juga. Jadi kita mau konsisten dengan sistem ini," ungkapnya.

Deputi bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, memang tidak semua instansi mendapatkan formasi. Misalnya saja beberapa instansi pemerintah daerah (pemda).

"Ya Pemda itu tidak semua. Papua dan Papua Barat tidak ikut untuk kali ini karena baru selesai seleksi. Pemda lainnya biasanya masalah anggaran tidak mencukupi untuk pengadaan," tuturnya.

Perlu diketahui, pada seleksi CPNS kali ini guru adalah lowongan terbanyak yakni 63.324 formasi. Diikuti dengan tenaga kesehatan sebanyak 31.756 formasi, dan tenaga teknis fungsional 23.660.

"Kurang lebih komposisi formasi yang dibuka antara lain tenaga pendidikan, kesehatan, dan jabatam teknis berkeahlian yang disesuaikan dengan koor bisnis instansinya," kata Setiawan.

Tahun 2019 pemerintah akan akan membuka 152.286 formasi. Dengan rincian instansi pusat sebanyak 37.425 formasi pada 68 kementerian/lembaga. Dan instansi daerah 114.861 formasi pada 462 pemerintah daerah.

Menurut Setiawan, alasan pemerintah mengutamakan guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis diutamakan dalam seleksi kali ini adalah untuk memperbaiki komposisi PNS yang ada saat ini.

Di mana komposisi PNS masih didominasi oleh pejabat administratif yang berjumlah 1,6 juta atau 39%. Sementara guru berjumlah 1,5 juta atau 35% dan tenaga fungional teknis hanya 15%.

"Jadi komposisi sesua arahan Bapak Presiden, bahwa ASN harus berkeahlian. Harus spesifik. Artinya kita harus meningkatkan yang 15% tersebut. Jadi jabatan-jabatan teknis yang ingin kita tingkatkan," ujarnya.

Maka dari itu dia menegaskan, untuk seleksi tahun ini tak ada untuk penerimaan jabatan administrasi. Pemerintah masih akan mengutamakan pendidikan, kesehatan dan jabatan fungsional teknis.