Sederhanakan Birokrasi, 13 Lembaga Negara Bakal Dilebur Lagi Akhir Agustus

Selasa, 11 Agustus 2020 - 15:27 WIB
loading...
Sederhanakan Birokrasi,...
Menpan RB, Tjahjo Kumolo mengatakan ada belasan lembaga lagi yang bakal dihapuskan selama Agustus 2020. Foto/SINDOphoto
A A A
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) kembali menegaskan akan ada penyederhanaan badan, lembaga, dan komisi negara. Langkah tersebut sebagai bentuk reformasi birokrasi melalui pemangkasan lembaga dan pejabat.

Menpan RB, Tjahjo Kumolo mengatakan ada belasan lembaga lagi yang bakal dihapuskan selama Agustus 2020. Hal itu dikemukakan dalam rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi bersama Wakil Presiden, BKN, LAN, BPKP, dan KASN, pejabat eselon tingkat kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. (Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin: Birokrasi Harus Proaktif Mengatasi Permasalahan)

“Sebelumnya, sebanyak 18 lembaga/komite dihapuskan. Akhir Agustus ini ada 12-13 lembaga lagi yang akan dihapuskan. Demikian juga eselonisasi akan menjadi fungsional dan ditargetkan selesai akhir tahun ini,” ujar Tjahjo dalam konferensi daring, Selasa (11/8/2020).

Tak cuma itu, penyederhanaan itu juga mencakup eselonisasi di tingkat kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah. Hingga akhir Juli 2020, lanjut Tjahjo, proses pemangkasan pejabat eselon itu telah selesai 68% dari pejabat struktural ke pejabat fungsional.

“Terhitung, akhir Juli 2020 telah selesai 68 persen dari perubahan pejabat struktural ke pejabat fungsional yang memangkas eselon 3, 4, dan 5. Reformasi birokrasi ini diharapkan bisa selesai pada Desember 2020,” terang dia.

Reformasi birokrasi tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin yang dibahas dalam rapat bersama, akhir Desember 2019. Pelaksanaan alih jabatan ini melibatkan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional yang dilakukan secara bertahap dan ditargetkan rampung pada Desember 2020. (Baca juga: Elektabilitas Prabowo Klimaks, Pilpres 2024 Diprediksi Diikuti Tiga Paslon)

Pengalihan ini diupayakan tidak akan merugikan ASN dari sisi penghasilan, kesejahteraan, serta karir. Selain itu, tidak mengganggu kinerja organisasi kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Mensos Tegaskan Pemain...
Mensos Tegaskan Pemain Judol dan ASN Tak Lagi Jadi Penerima Bansos
ASN Diizinkan Antar...
ASN Diizinkan Antar Anak di Hari Pertama Sekolah, Menteri PANRB: Tak Boleh Mengurangi Kualitas Pelayanan Publik
Status Quo Jabatan Fungsional...
Status Quo Jabatan Fungsional ASN
KPK: Bupati Langkat...
KPK: Bupati Langkat Minta Upeti Proyek hingga Terima Gratifikasi Pengadaan Seragam Sekolah
Deteksi Dini Kanker...
Deteksi Dini Kanker Serviks, DWP BNPP RI Gelar Pemeriksaan Pap Smear Gratis
Nasaruddin Umar Usul...
Nasaruddin Umar Usul 18.000 Guru Agama Honorer Diprioritaskan Diangkat ASN
Pesan AHY ke Praja IPDN:...
Pesan AHY ke Praja IPDN: Kesetiaan ASN Adalah kepada Bangsa dan Konstitusi
Menko Yusril Beberkan...
Menko Yusril Beberkan Delapan Arahan Pelayanan Publik yang Bersih
WFH ASN Tiap Jumat Dipastikan...
WFH ASN Tiap Jumat Dipastikan Lanjut untuk 2 Bulan ke Depan
Rekomendasi
UNJ Dampingi Penguatan...
UNJ Dampingi Penguatan Kapasitas Guru PKBM Ghaisan Cendekia
Penuh Misteri dan Aksi,...
Penuh Misteri dan Aksi, The Thief Lover di V+Short Bikin Ketagihan Nonton
3 Pelaku Pembobolan...
3 Pelaku Pembobolan Bank Jambi Senilai Rp144,82 Miliar Jadi Tersangka
Berita Terkini
Ekonomi Piala Dunia...
Ekonomi Piala Dunia dan Problem Institusi di Indonesia
Alumni KPK Masuk Tim...
Alumni KPK Masuk Tim Khusus Usut Kasus Febrie Adriansyah, Budi Prasetyo: Progres yang Positif
Prabowo Pimpin Rapat...
Prabowo Pimpin Rapat 5 Jam soal Koperasi Desa Merah Putih di Istana, Ini Hasilnya
Di Forum BRICS 2026,...
Di Forum BRICS 2026, KSPSI AGN Dorong AI Berpihak pada Pekerja
Kejagung Ralat Pernyataan,...
Kejagung Ralat Pernyataan, Status Febrie Adriansyah Tetap Tersangka di 3 Sprindik Baru
Rismon: Jokowi Tak Ingin...
Rismon: Jokowi Tak Ingin Hukum Roy Suryo dan Dokter Tifa, hanya Ingin Polemik Ijazah Tuntas
Infografis
5 Negara Muslim yang...
5 Negara Muslim yang Bakal Terseret jika Perang Dunia III Terjadi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved