Sederhanakan Birokrasi, 13 Lembaga Negara Bakal Dilebur Lagi Akhir Agustus

Selasa, 11 Agustus 2020 - 15:27 WIB
loading...
Sederhanakan Birokrasi,...
Menpan RB, Tjahjo Kumolo mengatakan ada belasan lembaga lagi yang bakal dihapuskan selama Agustus 2020. Foto/SINDOphoto
A A A
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) kembali menegaskan akan ada penyederhanaan badan, lembaga, dan komisi negara. Langkah tersebut sebagai bentuk reformasi birokrasi melalui pemangkasan lembaga dan pejabat.

Menpan RB, Tjahjo Kumolo mengatakan ada belasan lembaga lagi yang bakal dihapuskan selama Agustus 2020. Hal itu dikemukakan dalam rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi bersama Wakil Presiden, BKN, LAN, BPKP, dan KASN, pejabat eselon tingkat kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. (Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin: Birokrasi Harus Proaktif Mengatasi Permasalahan)

“Sebelumnya, sebanyak 18 lembaga/komite dihapuskan. Akhir Agustus ini ada 12-13 lembaga lagi yang akan dihapuskan. Demikian juga eselonisasi akan menjadi fungsional dan ditargetkan selesai akhir tahun ini,” ujar Tjahjo dalam konferensi daring, Selasa (11/8/2020).

Tak cuma itu, penyederhanaan itu juga mencakup eselonisasi di tingkat kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah. Hingga akhir Juli 2020, lanjut Tjahjo, proses pemangkasan pejabat eselon itu telah selesai 68% dari pejabat struktural ke pejabat fungsional.

“Terhitung, akhir Juli 2020 telah selesai 68 persen dari perubahan pejabat struktural ke pejabat fungsional yang memangkas eselon 3, 4, dan 5. Reformasi birokrasi ini diharapkan bisa selesai pada Desember 2020,” terang dia.

Reformasi birokrasi tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin yang dibahas dalam rapat bersama, akhir Desember 2019. Pelaksanaan alih jabatan ini melibatkan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional yang dilakukan secara bertahap dan ditargetkan rampung pada Desember 2020. (Baca juga: Elektabilitas Prabowo Klimaks, Pilpres 2024 Diprediksi Diikuti Tiga Paslon)

Pengalihan ini diupayakan tidak akan merugikan ASN dari sisi penghasilan, kesejahteraan, serta karir. Selain itu, tidak mengganggu kinerja organisasi kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kejagung Tetapkan Tersangka...
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Izin Tambang Bauksit, ASN Ditjen Minerba Ditahan
Menkum Dorong Afirmasi...
Menkum Dorong Afirmasi Pendidikan Kedinasan bagi Generasi Muda Papua
Tinjau Latsarmil Komcad...
Tinjau Latsarmil Komcad ASN di Brigif 1 Marinir, Sjafrie: Bukan Membentuk Jadi Militeristik
Akses Education Centre...
Akses Education Centre Apresiasi Rekomendasi PLPI Soal Rekrutmen CASN 2026
Ada Sekitar 5 Juta ASN,...
Ada Sekitar 5 Juta ASN, Kabacadnas: Potensi Kekuatan Pertahanan Terbesar Indonesia
RUU ASN Bakal Beri Keleluasaan...
RUU ASN Bakal Beri Keleluasaan Pemerintah Pusat Lakukan Mutasi ke Daerah 3T
WFH ASN Tiap Jumat Dipastikan...
WFH ASN Tiap Jumat Dipastikan Lanjut untuk 2 Bulan ke Depan
Indonesia Terlalu Banyak...
Indonesia Terlalu Banyak Regulasi, Bikin Biaya Ekonomi Mahal dan Hambat Investasi Masuk
Biadab, OPM Tembak Mati...
Biadab, OPM Tembak Mati ASN di Yahukimo Papua
Rekomendasi
Setelah 18 Tahun Dee...
Setelah 18 Tahun Dee Lestari Akhirnya Rilis Album Lagi, Mendiang Suami Jadi Alasan
Kerugian Akibat Kejahatan...
Kerugian Akibat Kejahatan Siber Capai Rp9,1 Triliun, Indodax Ajak Verifikasi Kontak Resmi
Gegara Ledakan AI, Industri...
Gegara Ledakan AI, Industri Cip Rp27.000 Triliun Jadi Medan Perang AS-China
Berita Terkini
KPK Tahan Wamen Imipas...
KPK Tahan Wamen Imipas Silmy Karim dan Eks Plt Dirjen Imigrasi Saffar Godam
Wamen Imipas Silmy Karim...
Wamen Imipas Silmy Karim Kenakan Rompi Oranye dan Diborgol
Prabowo: Makan Masalah...
Prabowo: Makan Masalah Sakral, Tidak Boleh Jadi Sarana Korupsi
Sidang Gugatan PLK,...
Sidang Gugatan PLK, Saksi Sebut Organisasi Penerus HCL Tak Punya Dasar Hukum
Kronologi Wamen Imipas...
Kronologi Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK
Presiden Prabowo Bakal...
Presiden Prabowo Bakal Terima Surat Kepercayaan 17 Dubes Negara Sahabat Pekan Ini
Infografis
Nambah Kekuatan, 9 Negara...
Nambah Kekuatan, 9 Negara Bakal Jadi Mitra BRICS di 2025
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved