Suhendra Dinilai Memahami Perdamaian Pemerintah dan GAM
Sabtu, 26 Oktober 2019 - 21:04 WIB
Suhendra Dinilai Memahami Perdamaian Pemerintah dan GAM
A
A
A
JAKARTA - Komunitas Aceh Jokowi Amin Kuat (Kajak) mendukung Suhendra Hadikuntono sebagai Kepala Badan Intelijen Nagara (BIN). Demikian pernyataan Juru Bicara Kajak, Khaidir di Banda Aceh, Sabtu (26/10/2019), dalam rilisnya.
"Kalau sipil seperti Suhendra yang memimpin BIN, tentunya pendekatan-pendekatan yang digunakan lebih soft approach (pendekatan lembut)," kata Khaidir.
Suhendra, menurut penilaian Khaidir, mampu menanggulangi berbagai permasalahan sosial yang terjadi dengan menekankan dialog dan silaturahmi ke berbagai lapisan masyarakat. Suhendra disebutkan sudah ikut merawat perdamaian di Aceh.
"Kajak memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh Suhendra terkait pemanggilan Muzakir Manaf oleh Komnas HAM, yakni menentang pemanggilan itu," sebut Khaidir.
Kajak menilai, sangat sedikit tokoh nasional yang memahami persoalan perdamaian antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). "Suhendra termasuk dari yang sedikit itu," tegas Khaidir.
Khaidir mengajak tokoh-tokoh dan politisi-politisi nasional untuk terus menjaga kedamaian di Aceh. "Usia perdamaian ini masih baru sekali, dan tentu saja mudah retak," sebutnya.
Kajak lanjut Khaidir, juga mendorong ada peran pemerintah untuk menyosialisasikan Perjanjian Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah RI dan GAM sebagai bahan pendidikan demokrasi agar konflik bersenjata di Aceh tidak terulang lagi baik di Aceh maupun wilayah lain di Indonesia.
"Kalau sipil seperti Suhendra yang memimpin BIN, tentunya pendekatan-pendekatan yang digunakan lebih soft approach (pendekatan lembut)," kata Khaidir.
Suhendra, menurut penilaian Khaidir, mampu menanggulangi berbagai permasalahan sosial yang terjadi dengan menekankan dialog dan silaturahmi ke berbagai lapisan masyarakat. Suhendra disebutkan sudah ikut merawat perdamaian di Aceh.
"Kajak memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh Suhendra terkait pemanggilan Muzakir Manaf oleh Komnas HAM, yakni menentang pemanggilan itu," sebut Khaidir.
Kajak menilai, sangat sedikit tokoh nasional yang memahami persoalan perdamaian antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). "Suhendra termasuk dari yang sedikit itu," tegas Khaidir.
Khaidir mengajak tokoh-tokoh dan politisi-politisi nasional untuk terus menjaga kedamaian di Aceh. "Usia perdamaian ini masih baru sekali, dan tentu saja mudah retak," sebutnya.
Kajak lanjut Khaidir, juga mendorong ada peran pemerintah untuk menyosialisasikan Perjanjian Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah RI dan GAM sebagai bahan pendidikan demokrasi agar konflik bersenjata di Aceh tidak terulang lagi baik di Aceh maupun wilayah lain di Indonesia.
(maf)
