Soal Susunan Kabinet Jokowi, LIPI: Hormati Putusan Presiden
Jum'at, 25 Oktober 2019 - 20:08 WIB
Soal Susunan Kabinet Jokowi, LIPI: Hormati Putusan Presiden
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan dan melantik para menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Kendati demikian, pro kontra terhadap susunan kabinet tersebut masih terjadi di masyarakat.
Terkait hal itiu, peneliti senior LIPI, Indria Samego, mengingatkan masyarakat Indonesia untuk menghormati keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pemilihan menteri dan wakilnya. (Baca juga: Ini Wajah Baru dan Lama Kabinet Indonesia Maju yang Akan Banyak Disorot Publik)
“Kita boleh tidak suka tetapi itu keputusan presiden dan sudah dipilih (menteri dan wakilnya). Yang terpenting, menteri yang dipilih presiden adalah orang orang yang memang menurut presiden adalah orang-orang yang layak untuk diangkat menjadi menteri kabinet,” kata Indria, Jumat (25/10/2019).
Indria mengapresiasi keputusan presiden dalam pemilih menteri dan wakilnya selama dapat memberikan dampak pembangunan politik dan perubahan yang semakin baik. (Baca juga: Presiden Jokowi Memilih Menteri Terbaik Demi Indonesia Maju)
Indria menilai, pemilihan menteri dan wakil menteri menunjukkan adanya upaya lebih konkret dan positif dalam membangun negara. Hal itu terungkap dalam pidato kenegaraan presiden, yakni menekankan tidak ada korupsi, hal itu dinilai eksplisit.
Kemudian juga soal kerja keras, Indria melihat presiden mengingatkan menterinya bahwa jabatan itu bukan sekedar kepercayaan yang harus dinikmati oleh menteri. Karena itu, kinerja menteri harus dibuktikan lewat kerja-kerja produktif, kreatif, dan kalau bisa cepat dan murah. “Menteri jangan bebani masyarakat dengan berbagai macam beban-beban birokrasi,” tutur Presiden.
Sekalipun pekerjaan menteri itu memiliki tanggung jawab masing masing, tapi dalam lingkup Indonesia yang besar harus dilakukan dengan cara-cara yang terpadu. (Baca juga: Presiden Jokowi Lantik Jajaran Kabinet Indonesia Maju)
Karena itu, antara satu menteri dengan menteri yang lain, tidak boleh saling berebut anggaran, sektor, kekuasaan itu. “Jadi saya kira ini peringatan penting,” tuturnya.
Termasuk soal regulasi, Presiden Jokowi telah menegaskan, menteri tak boleh menjadi penghalang. Aturan aturan yang tidak pro bisnis dan pasar harus segera dibenahi. Sebab imbasnya, membuat pengusaha enggan berinvestasi di sini. (Baca juga: Ini 34 Nama Menteri Kabinet Indonesia Maju Jilid II)
“Kalau perintah presiden dilakukan dengan baik, dengan benar, maka ya paling tidak Indonesia setahun hingga dua tahun yang akan datang akan lebih baik,” tutupnya.
Terkait hal itiu, peneliti senior LIPI, Indria Samego, mengingatkan masyarakat Indonesia untuk menghormati keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pemilihan menteri dan wakilnya. (Baca juga: Ini Wajah Baru dan Lama Kabinet Indonesia Maju yang Akan Banyak Disorot Publik)
“Kita boleh tidak suka tetapi itu keputusan presiden dan sudah dipilih (menteri dan wakilnya). Yang terpenting, menteri yang dipilih presiden adalah orang orang yang memang menurut presiden adalah orang-orang yang layak untuk diangkat menjadi menteri kabinet,” kata Indria, Jumat (25/10/2019).
Indria mengapresiasi keputusan presiden dalam pemilih menteri dan wakilnya selama dapat memberikan dampak pembangunan politik dan perubahan yang semakin baik. (Baca juga: Presiden Jokowi Memilih Menteri Terbaik Demi Indonesia Maju)
Indria menilai, pemilihan menteri dan wakil menteri menunjukkan adanya upaya lebih konkret dan positif dalam membangun negara. Hal itu terungkap dalam pidato kenegaraan presiden, yakni menekankan tidak ada korupsi, hal itu dinilai eksplisit.
Kemudian juga soal kerja keras, Indria melihat presiden mengingatkan menterinya bahwa jabatan itu bukan sekedar kepercayaan yang harus dinikmati oleh menteri. Karena itu, kinerja menteri harus dibuktikan lewat kerja-kerja produktif, kreatif, dan kalau bisa cepat dan murah. “Menteri jangan bebani masyarakat dengan berbagai macam beban-beban birokrasi,” tutur Presiden.
Sekalipun pekerjaan menteri itu memiliki tanggung jawab masing masing, tapi dalam lingkup Indonesia yang besar harus dilakukan dengan cara-cara yang terpadu. (Baca juga: Presiden Jokowi Lantik Jajaran Kabinet Indonesia Maju)
Karena itu, antara satu menteri dengan menteri yang lain, tidak boleh saling berebut anggaran, sektor, kekuasaan itu. “Jadi saya kira ini peringatan penting,” tuturnya.
Termasuk soal regulasi, Presiden Jokowi telah menegaskan, menteri tak boleh menjadi penghalang. Aturan aturan yang tidak pro bisnis dan pasar harus segera dibenahi. Sebab imbasnya, membuat pengusaha enggan berinvestasi di sini. (Baca juga: Ini 34 Nama Menteri Kabinet Indonesia Maju Jilid II)
“Kalau perintah presiden dilakukan dengan baik, dengan benar, maka ya paling tidak Indonesia setahun hingga dua tahun yang akan datang akan lebih baik,” tutupnya.
(cip)
