Mantan Tim Perdamaian Aceh Dukung Jokowi Angkat Putra Daerah Jadi Menteri
Minggu, 20 Oktober 2019 - 06:09 WIB
Mantan Tim Perdamaian Aceh Dukung Jokowi Angkat Putra Daerah Jadi Menteri
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengumumkan susunan menteri Kabinet Kerja Jilid II setelah dilantik pada 20 Oktober atau Minggu besok. Dari komposisi menteri yang muncul ke publik, Jokowi dikabarkan telah memilih calon menteri dari unsur partai politik dan kalangan profesional. Namun, demikian Jokowi juga merespons representasi perwakilan putra daerah.
Mantan Tim Perdamaian Aceh, Yusni Sabi mengapresiasi jika Presiden Jokowi mau mengakomodir perwakilan daerah. Apalagi jika yang dikehendaki putra daerah asal Aceh.
"Ke depan saya yakin Bapak Presiden akan menunjuk salah seorang, atau salah dua orang menteri atau jangan-jangan salah tiga orang dari Aceh (jadi menteri) kan gitu," ujar Yusni saat dihubungi, Sabtu (19/10/2019).
Namun demikian, kata Yusni, putra Aceh yang nantinya dipercaya masuk kabinet bukan saja representasi dari daerah, melainkan memang memiliki komptensi dan berpengalaman. Yusni menganggap, kompetensi penting mengingat selain mewakili daerah, juga melihat masa lalu Aceh yang pernah dilanda konflik sosial.
Dia mengaku sangat mendukung jika presiden dua periode itu mau mengangkat putra Aceh menjadi bagian menteri kabinet. Terlebih selama ini, Jokowi dianggap memiliki perhatian penuh terhadap provinsi yang dijuluki Serambi Mekkah tersebut.
"Oh kita sangat-sangat mendukung dan sangat menghargai, memberi dukungan, penghormatan sepenuhnya (kepada presiden)," kata Yusni.
Terkait dengan menteri apa yang cocok diemban putra daerah asal Aceh itu, mantan Rektor IAIN Ar Raniry Aceh menilai ada banyak pos menteri yang bisa diberikan. Namun ia berharap, Menteri Sosial (Mensos) bisa dipercayakan kepada putra daerah.
Menurut Yusni, selain dalam sejarah putra asal Aceh hanya bisa tembus menjadi Dirjen di Kemensos. Dia berharap ke depan kementerian itu dipegang oleh orang yang mengerti resolusi konflik dan bukan berasal dari partai politik.
"Ya seharusnya, ya tentu saja nanti penempatan seorang menteri itu sesuai dengan komptensi juga, bukan sekedar formalitas apalagi cuma dapat jatah, ada jatah A jatah B, jatah kelompok, jatah daerah bukan itu. Tapi komptensi itu lebih penting untuk menjaga perimbangan-perimbangan itu."
"Apalagi nanti ada dari partai, politisi, teknokrat, spesialis, nah itu harus kompeten yang pling penting," sambungnya.
Mantan Tim Perdamaian Aceh, Yusni Sabi mengapresiasi jika Presiden Jokowi mau mengakomodir perwakilan daerah. Apalagi jika yang dikehendaki putra daerah asal Aceh.
"Ke depan saya yakin Bapak Presiden akan menunjuk salah seorang, atau salah dua orang menteri atau jangan-jangan salah tiga orang dari Aceh (jadi menteri) kan gitu," ujar Yusni saat dihubungi, Sabtu (19/10/2019).
Namun demikian, kata Yusni, putra Aceh yang nantinya dipercaya masuk kabinet bukan saja representasi dari daerah, melainkan memang memiliki komptensi dan berpengalaman. Yusni menganggap, kompetensi penting mengingat selain mewakili daerah, juga melihat masa lalu Aceh yang pernah dilanda konflik sosial.
Dia mengaku sangat mendukung jika presiden dua periode itu mau mengangkat putra Aceh menjadi bagian menteri kabinet. Terlebih selama ini, Jokowi dianggap memiliki perhatian penuh terhadap provinsi yang dijuluki Serambi Mekkah tersebut.
"Oh kita sangat-sangat mendukung dan sangat menghargai, memberi dukungan, penghormatan sepenuhnya (kepada presiden)," kata Yusni.
Terkait dengan menteri apa yang cocok diemban putra daerah asal Aceh itu, mantan Rektor IAIN Ar Raniry Aceh menilai ada banyak pos menteri yang bisa diberikan. Namun ia berharap, Menteri Sosial (Mensos) bisa dipercayakan kepada putra daerah.
Menurut Yusni, selain dalam sejarah putra asal Aceh hanya bisa tembus menjadi Dirjen di Kemensos. Dia berharap ke depan kementerian itu dipegang oleh orang yang mengerti resolusi konflik dan bukan berasal dari partai politik.
"Ya seharusnya, ya tentu saja nanti penempatan seorang menteri itu sesuai dengan komptensi juga, bukan sekedar formalitas apalagi cuma dapat jatah, ada jatah A jatah B, jatah kelompok, jatah daerah bukan itu. Tapi komptensi itu lebih penting untuk menjaga perimbangan-perimbangan itu."
"Apalagi nanti ada dari partai, politisi, teknokrat, spesialis, nah itu harus kompeten yang pling penting," sambungnya.
(kri)
