Kinerja Diapresiasi, Panglima TNI Dinilai Layak Dipertahankan

JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dinilai layak dipertahankan. Sebab, kinerja Hadi Tjahjanto selama ini dianggap mampu menjaga soliditas internal dan membangun sinergi dengan kepolisian.

Mantan Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari menuturkan, penyerapan anggaran TNI selama kepemimpinan Hadi Tjahjanto mengalami peningkatan dari periode kepemimpinan sebelumnya. Karena, Abdul Kharis bersama para anggota Komisi I DPR periode 2014-2019 sangat intens mengawasi kinerja TNI termasuk soal penyerapan anggaran di institusi tersebut.

Bahkan Abdul Kharis berani memberikan angka delapan untuk Hadi Tjahjanto terkait kinerjanya yang mampu memaksimalkan penyerapan anggaran di TNI itu. Hal tersebut juga sudah dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kalau dari situ, saya bisa kasih nilai delapan untuk Panglima Hadi," ujar Abdul Kharis, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini di Jakarta, Sabtu (19/10/2019).

Adapun mengenai kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia beberapa waktu lalu, dia menilai itu merupakan kewenangan Kepolisian, bukan kewenangan TNI dalam menjaga ketertiban.

Dia menilai pemerintah juga sudah menyatakan bahwa kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah, seperti Papua dan beberapa tempat lainnya merupakan gangguan kriminal, bukan soal kedaulatan, sehingga TNI tidak bisa disalahkan atas terjadinya gangguan keamanan di sejumlah daerah.

Selain itu dia mendorong agar kesejahteraan prajurit TNI terus diperhatikan meskipun telah terjadi peningkatan lauk pauk, tapi hal itu masih harus ditingkatkan.

Hal senada disampaikan oleh Peneliti Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Nanang Suryana. "Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saya kira berhasil memerankan secara baik perannya sebagai Panglima TNI," ujarnya.

Dia memberikan contoh, dalam dinamika politik selama satu tahun terakhir, Panglima TNI Hadi Tjahjanto berhasil menjaga netralitas TNI sembari membangun relasi yang konstruktif dengan Polri. Maka itu, dia menilai dalam konteks politik kenegaraan, posisi TNI dan Polri yang seperti itu sangat membantu Presiden menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri.

Dia mengatakan, kinerja Hadi yang sangat positif dalam menjaga stabilitas keamanan, tetap dibutuhkan Presiden Jokowi di pemerintahannya yang kedua. "Dan yang lebih penting, Hadi Tjahjanto memiliki 'chemistry' dengan Presiden Joko Widodo'. Prasyarat yang sangat dibutuhkan guna membumikan visi Presiden," katanya.

Nanang menilai, beberapa kebijakan yang diambil Hadi Tjahjanto menunjukan keberhasilannya dalam membawa TNI kepada khitahnya sebagai alat pertahanan negara.

Dia juga mengomentari bahwa secara kelembagaan, tantangan yang dihadapi TNI di tahun politik bukan hanya datang dari luar namun datang dari keluarga besar seperti beberapa purnawirawan yang terjun ke politik praktis dan tidak jarang seolah-olah berupaya menarik-narik TNI ke dalam pusaran politik praktis.

Dia juga menekankan bahwa, tantangan yang dihadapi TNI adalah masuknya paham radikal dalam tubuh TNI, dan hal ini disikapi secara baik oleh Panglima TNI dengan secara sigap melakukan upaya proteksi terhadap jajarannya.