Ini Deretan Menteri Terbaik di Kabinet Jokowi-KH Ma'ruf Amin Versi LPI
loading...
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyebut sejumlah menteri terbaik di Kabinet Jokowi berdasarkan kinerjanya. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Hasil studi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), menempatkan kinerja sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju Jilid II berada dalam performa terbaik.
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens, menyebutkan penempatan itu didasari oleh hasil riset kualitatif dan wawancara mendalam terhadap sejumlah pakar dari beragam latar keilmuan untuk memotret kinerja kabinet Indonesia yang dilakukan selama Januari-Juni 2021. LPI ingin mengukur kinerja kabinet dalam merespons badai pandemi Covid 19.
Dari hasil riset tersebut, didapati performa sejumlah menteri kabinet berada pada rating terbaik. Boni menyebutkan penilaian itu berdasarkan tiga indikator besar dengan 20 sub indikator turunannya. Ketiga indikator itu antara lain leadership, polieces dan responsiveness. Baca Juga: Para Menteri Diharapkan Mampu Implementasikan Visi Jokowi-Ma'ruf
Boni mengulas, pendekatan ini lazim digunakan di sejumlah negara yang demokrasinya relatif lebih mapan. Dari ketiga pendekatan yang penilaiannya diberikan secara subjektif oleh para pakar, LPI menguantifikasi pengukuran dengan memberikan bobot terhadap ketiga dimensi indikator itu. Indikator leadership memberi kontribusi 30% kepada nilai kinerja, indikator policies menyumbang 20% dan indikator responsiveness diberi porsi terbesar yaitu 50% dari total pengukuran. “Penentuan ini menunjukkan bahwa LPI menitikberatkan pada sektor daya tanggap dalam mengukur kualitas performa para menteri dan pimpinan lembaga negara,” urai Boni.
Boni menjelaskan, dari ketiga dimensi indikator itu performa menteri Kabinet yang berada dalam kategori terbaik di antaranya, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Mensos Tri Rismaharini. Dari pengukuran kinerja yang dilakukan LPI, pihaknya menilai sejumlah figur menteri itu berada pada kinerja terbaik dari keunggulan yang tentunya berbeda-beda.
”Misalnya, Pak Mahfud, dalam konteks stabilitas politik dia cukup berani dan dinilai tegas dalam memutuskan sejumlah kebijakan penting. Contoh, keputusan menetapkan KKB di Papua sebagai kelompok teroris yang dengan itu menjadi jalan masuk untuk melakukan langkah lain. Lalu Menteri BUMN Erick Thohir, dalam hal gagasan, terobosan, dan kecekatan, menteri Erick terdepan. Misalnya, ketika awal pandemi masuk ke Indonesia, dia bertindak cepat menyulap peruntukan wisma Atlit untuk fasilitasi pelayanan medis untuk pasien yang terpapar virus Covid 19. Kemudian Menteri Yaqut, dinilai dari terobosan dan keberaniannya untuk mengubah paradigma dan perspektif publik terhadap institusi Kementerian Agama yang selama ini tidak begitu intim dan afirmatif dalam pendekatan pluralisme agama di Indonesia. Lalu Menteri Risma keunggulannya terletak pada komitmennya membersihkan institusi Kemensos dari praktik korupsi,” urai Boni.
Sebagai penutup, Boni menjelaskan, metodologi studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dikuantifikasikan dalam rangka menyederhanakan realitas kinerja kabinet yang kompleks. “Tentu saja tidak ada kajian sempurna untuk menangkap betapa kompleksnya persoalan kinerja institusi negara. Namun, LPI berusaha melakukan analisis kualitatif dengan ramuan metode kuantitatif sederhana sebagaimana diterapkan oleh lembaga watchdog internasional seperti Freedom House di Washington, Amerika Serikat, dalam mengukur peta kebebasan demokratik di dunia,” pungkas Boni.
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens, menyebutkan penempatan itu didasari oleh hasil riset kualitatif dan wawancara mendalam terhadap sejumlah pakar dari beragam latar keilmuan untuk memotret kinerja kabinet Indonesia yang dilakukan selama Januari-Juni 2021. LPI ingin mengukur kinerja kabinet dalam merespons badai pandemi Covid 19.
Dari hasil riset tersebut, didapati performa sejumlah menteri kabinet berada pada rating terbaik. Boni menyebutkan penilaian itu berdasarkan tiga indikator besar dengan 20 sub indikator turunannya. Ketiga indikator itu antara lain leadership, polieces dan responsiveness. Baca Juga: Para Menteri Diharapkan Mampu Implementasikan Visi Jokowi-Ma'ruf
Boni mengulas, pendekatan ini lazim digunakan di sejumlah negara yang demokrasinya relatif lebih mapan. Dari ketiga pendekatan yang penilaiannya diberikan secara subjektif oleh para pakar, LPI menguantifikasi pengukuran dengan memberikan bobot terhadap ketiga dimensi indikator itu. Indikator leadership memberi kontribusi 30% kepada nilai kinerja, indikator policies menyumbang 20% dan indikator responsiveness diberi porsi terbesar yaitu 50% dari total pengukuran. “Penentuan ini menunjukkan bahwa LPI menitikberatkan pada sektor daya tanggap dalam mengukur kualitas performa para menteri dan pimpinan lembaga negara,” urai Boni.
Boni menjelaskan, dari ketiga dimensi indikator itu performa menteri Kabinet yang berada dalam kategori terbaik di antaranya, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Mensos Tri Rismaharini. Dari pengukuran kinerja yang dilakukan LPI, pihaknya menilai sejumlah figur menteri itu berada pada kinerja terbaik dari keunggulan yang tentunya berbeda-beda.
”Misalnya, Pak Mahfud, dalam konteks stabilitas politik dia cukup berani dan dinilai tegas dalam memutuskan sejumlah kebijakan penting. Contoh, keputusan menetapkan KKB di Papua sebagai kelompok teroris yang dengan itu menjadi jalan masuk untuk melakukan langkah lain. Lalu Menteri BUMN Erick Thohir, dalam hal gagasan, terobosan, dan kecekatan, menteri Erick terdepan. Misalnya, ketika awal pandemi masuk ke Indonesia, dia bertindak cepat menyulap peruntukan wisma Atlit untuk fasilitasi pelayanan medis untuk pasien yang terpapar virus Covid 19. Kemudian Menteri Yaqut, dinilai dari terobosan dan keberaniannya untuk mengubah paradigma dan perspektif publik terhadap institusi Kementerian Agama yang selama ini tidak begitu intim dan afirmatif dalam pendekatan pluralisme agama di Indonesia. Lalu Menteri Risma keunggulannya terletak pada komitmennya membersihkan institusi Kemensos dari praktik korupsi,” urai Boni.
Sebagai penutup, Boni menjelaskan, metodologi studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dikuantifikasikan dalam rangka menyederhanakan realitas kinerja kabinet yang kompleks. “Tentu saja tidak ada kajian sempurna untuk menangkap betapa kompleksnya persoalan kinerja institusi negara. Namun, LPI berusaha melakukan analisis kualitatif dengan ramuan metode kuantitatif sederhana sebagaimana diterapkan oleh lembaga watchdog internasional seperti Freedom House di Washington, Amerika Serikat, dalam mengukur peta kebebasan demokratik di dunia,” pungkas Boni.
(cip)
