Langkah Politik Prabowo

LANGKAH politik Prabowo Subianto tidak serta-merta berhenti setelah Pemilu Presiden 2019. Pertemuan mengejutkan dengan Presiden Joko Widodo di Stasiun MRT beberapa waktu lalu mengundang spekulasi bahwa Partai Gerindra akan masuk dalam koalisi. Spekulasi ini memantik perdebatan, terutama pada partai koalisi. Tentu ada yang mengucapkan "selamat datang" dan ada yang tampak keberatan. Namun, saat itu masih spekulasi. Dan, sepertinya Jokowi sengaja mencari respons dari banyak pihak pascapertemuan MRT tersebut. Dengan mengetahui respons dari banyak pihak, tentu Jokowi bisa mengukur langkah politik berikutnya. Begitu juga dengan Prabowo.

Jokowi pun irit bicara tentang kemungkinan koalisi, begitu juga dengan Prabowo. Namun, Prabowo terus melakukan langkah politik. Pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi momen penting berikutnya. Apalagi, pascapertemuan tersebut beberapa partai koalisi seperti Partai Golkar, PPP, PKB, dan Partai NasDem bertemu. Meski bahasa politik mereka adalah konsolidasi, tentu langkah tersebut seperti menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tidak bisa melangkah sendiri dalam menggandeng Partai Gerindra. Bahkan hubungan Megawati dengan pendiri Partai NasDem Surya Paloh sempat memanas pascapertemuan dengan Anies Baswedan yang dulu tidak didukung Partai NasDem. Apalagi, ketika video beredar, Megawati tidak menjabat tangan Surya Paloh saat Sidang MPR.

Kabar tentang koalisi sepertinya tenggelam ketika banyak peristiwa di Tanah Air. Dari peristiwa Papua hingga kebakaran hutan dan lahan di Sumatera-Kalimantan juga tentang aksi unjuk rasa mahasiswa. Ketika beberapa peristiwa tersebut tidak bergaung keras lagi, isu masuknya Partai Gerindra dalam koalisi pemerintahan Jokowi kembali bergaung. Apalagi, ketika Partai Gerindra mengikhlaskan posisi ketua MPR kepada Partai Golkar setelah Prabowo berkomunikasi dengan Megawati. Suara masuknya Partai Gerindra dalam koalisi semakin kencang ketika pertemuan Prabowo dengan Jokowi. Spekulasi kembali bermunculan dan lebih jauh lagi, yaitu Partai Gerindra mengincar posisi menteri yang penting yaitu menteri pertahanan. Namun, baik Partai Gerindra maupun partai koalisi membantah tentang kabar tersebut, begitu juga dengan pihak Istana yang meminta semua pihak untuk tidak percaya dengan rencana susunan kabinet yang beredar di masyarakat.
Pascapertemuan Jokowi dengan Prabowo, keduanya mengaku pembicaraan koalisi belum final. Tampaknya masih tarik ulur terutama dengan partai koalisi lainnya, selain PDI Perjuangan. Sepertinya Jokowi dan Prabowo kembali ingin mengukur respons partai pendukung pemerintahan. Kali ini Prabowo lebih aktif lagi yaitu dengan bertemu Surya Paloh (NasDem), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Airlangga Hartarto (Partai Golkar). Dan, tampaknya semua partai pendukung mengulurkan tangan terbuka. Artinya, hasil dari pertemuan Prabowo dengan beberapa partai pendukung sudah menjadi jawaban bahwa kemungkinan besar Partai Gerindra akan masuk dalam pemerintahan Jokowi pada 2019-2024.

Tanpa menafikan peran Partai Demokrat, posisi Partai Gerindra memang lebih sentral bagi koalisi pemerintahan Jokowi. Langkah politik Prabowo ini memang patut diapresiasi. Langkah politik yang bisa menstabilkan iklim politik lima tahun ke depan. Masuknya Partai Gerindra ke dalam koalisi akan membuat Jokowi akan semakin nyaman karena tidak akan banyak direcoki dengan persoalan politik dalam negeri. Jokowi tentu membutuhkan stabilitas politik untuk bisa mewujudkan visi mewujudkan janji-janji kampanye. Jokowi pun tidak terlalu memikirkan Pemilu 2024 karena sudah tidak ada peluang untuk maju. Dalam beberapa kesempatan bahkan Jokowi mengaku tidak mempunyai beban politik lima tahun ke depan.

Harapannya tentu gemuknya koalisi tak membuat pemerintah jemawa atau terlalu percaya diri. Justru rakyat langsung yang akan menjadi oposisi ketika oposisi partai politik sudah tidak kuat lagi. Terlepas dari itu semua, bangsa ini memang membutuhkan stabilitas politik untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Langkah politik Prabowo dan Jokowi patut diapresiasi meskipun tetap ada risiko yang harus dihadapi. Tentu, langkah politik keduanya akan memengaruhi peta politik pada Pemilu 2024.