Tarif LRT Disubsidi, Uji Coba Setahun

Tarif light rail transit (LRT) sudah ditetapkan, namun masyarakat calon pengguna transportasi massal itu masih harus bersabar sebab masa uji baru dilaksanakan pada akhir tahun ini.

Untuk layanan Cibubur hingga Dukuh Atas, pemerintah mematok tarif Rp12.000 flat atau jauh dan dekat bertarif sama. Tarif tersebut sudah mendapat subsidi pemerintah dari tarif komersial sebesar Rp25.000. Tarif itu berlaku untuk semua jurusan dan pemerintah tak menjamin tarif tak berubah seiring dengan perluasan jangkauan LRT hingga Bogor.

Adapun rute yang menjangkau hingga Bogor diproyeksi rampung pada 2022. Selain pengerjaannya lebih cepat, biaya yang dibutuhkan sampai ke Kota Hujan juga bisa lebih murah hingga 50%. Pasalnya, jalur yang dibangun akan diusahakan lebih banyak di darat (non elevated).

Rencananya, untuk koridor Cibubur – Cawang, pelaksanaan uji coba teknis dari 18 Oktober hingga 18 November 2019. Kementerian Perhubungan memperkirakan proses uji coba hingga resmi beroperasi dibutuhkan waktu satu tahun.

Sementara itu, progres pembangunan prasarana LRT Jakarta – Bogor – Depok – Bekasi (Jabodebek) untuk tahap pertama hingga 4 Oktober 2019 telah mencapai sekitar 66,23%. Untuk tahap pertama terdapat tiga lintasan. Lintas pelayanan pertama adalah rute Cawang – Cibubur (85,7%), selanjutnya lintas pelayanan kedua dari Cawang – Kuningan hingga Dukuh Atas (56,1%), dan lintas pelayanan ketiga meliputi Cawang – Bekasi Timur (59,5%). Proyek LRT Jabodebek tahap pertama dijadwalkan beroperasi penuh pada November 2021.

Sejak akhir pekan lalu kereta lintas rel terpadu (LRT) yang diproduksi PT INKA di Madiun, Jawa Timur sudah bertengger di lintasan kereta Stasiun LRT Harjamukti, Cibubur. Kereta LRT dikirim ke Jakarta lewat jalur darat dengan menggunakan Multi-Axle Truck yang awalnya diparkir pada depo sementara yang ada di Cibubur.

Pengangkatan kereta KRL ke lintasan disaksikan langsung Menteri Koordinator (Menko) Kemartiman Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (BKS). Menhub membeberkan bahwa kereta LRT Jabodebek menggunakan komponen dalam negeri yang mencapai 60%. Sebelumnya INKA juga memproduksi kereta KRL Palembang, Sumatera Selatan.

Pemerintah menyebut kereta KRL Jabodebek nanti beroperasi tanpa masinis. Pengoperasian kereta yang terdiri atas enam rangkaian dijalankan dengan teknologi otomasi grade of automation (GoA) 3. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bahkan mengklaim teknologi pengoperasian kereta LRT itu sudah lebih maju dibanding dengan kereta mass rapid transit (MRT) yang diproduksi Jepang, apalagi dengan LRT Palembang.

Kecanggihan tersebut, sebagaimana diungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, Zulfikri, menyebabkan sejumlah uji coba wajib dilaksanakan hingga sistem otomasi GoA 3 bisa beroperasi sempurna. Mulai dari kereta uji dinamis, lalu uji statis di pabrikan, kemudian uji integrasi, dan masih berlanjut pada interaksi dengan track.

Apakah uji coba yang panjang itu menyebabkan pengoperasian LRT Jabodebek tahap pertama menjadi molor? Ternyata bukan urusan uji coba, salah satu yang mengganjal proyek yang digarap PT Adhi Karya Tbk adalah pembebasan lahan depo kereta LRT di Bekasi Timur.

Langkah pemerintah mempercepat lahan depo yang bermasalah itu adalah membawa ke ranah peradilan agar pembebasan lahan lebih mudah. Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil membeberkan lahan yang bermasalah sudah memasuki tahap pengadilan alias konsinyasi.

Dari total 11 hektare lahan yang dibutuhkan untuk depo LRT di Bekasi Timur, masih terdapat 30% lahan yang belum bisa dibebaskan. Pemerintah optimistis persoalan lahan tersebut tuntas hingga pertengahan Oktober ini.

Selain persoalan klasik menyangkut pembebasan lahan, hal penting yang tidak boleh luput dari perhatian adalah dukungan sistem kelistrikan. Berkaca pada peristiwa listrik padam (black out) yang menyasar Jabotabek awal Agustus 2019, mengganggu operasional kereta MRT Jakarta karena berhenti total.

Kabarnya, PT MRT Jakarta menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah karena kehilangan penumpang yang mencapai 52.898. Untungnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menyiapkan tiga sistem back up kelistrikan sehingga bila terjadi pemadaman listrik, operasional LRT Jabodebek tidak lumpuh. Setiap stasiun LRT bakal didukung aliran listrik sebesar 2,5 megawatt. (*)