Nuning Kertopati Apresiasi Langkah KSAD Copot Dandim Kendari
Sabtu, 12 Oktober 2019 - 11:14 WIB
Nuning Kertopati Apresiasi Langkah KSAD Copot Dandim Kendari
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Militer dan Intelijen, Susaningtyas Kertopati mengapresiasi langkah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa yang mencopot jabatan anggota TNI AD yakni Komandan Kodim Kendari, Kolonel HS dan sersan dua berinisial Z.
"Saya apresiasi langkah cepat KSAD untuk memberhentikan Kolonel HS dann Sersan Z karena perilaku istri mereka yang ditengarai melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," ujarnya kepada SINDOnews, Sabtu (12/10/2019).
Menurut Nuning, sapaan akrabnya, seharusnya kedua istri TNI tersebut tidak melakukan hal tidak pantas tersebut. Pasalnya, TNI harus patuh tegak lurus kepada Sapta Marga dan Pancasila sebagai azasnya. (Baca juga: Dandim Kendari Dicopot, Ini Penjelasan KSAD )"Jika anggota keluarga inti TNI maupun Polri sudah terpapar mau dibawa kemana negara ini," tegasnya.
Nuning melanjutkan, sebagai koreksi bagi TNI di semua matra hendaknya bagian pendidikan rohani memberikan pembelajaran bagi perwira maupun prajurit TNI agar menjauhkan diri dari berbagai ajaran radikal dan intoleran atau bahkan yang berbau ISIS. Karena, hal itu sebuah keniscayaan bagi TNI maupun Polri.
"Sebetulnya dengan terbentuknya Koopssus TNI, maka upaya pemerintah memberantas teroris akan semakin fokus dan tuntas. Interoperabilitas Koopssus TNI dan Detasemen Khusus 88 Polri merupakan dambaan mayoritas masyarakat Indonesia," jelasnya.
Dia menambahkan radikalisme dan ekstremisme di Indonesia memang harus dilawan oleh semua komponen bangsa. Saat ini terorisme adalah musuh bersama (public enemy) yang memang menjadi target bersama TNI-Polri.
"Seyogyanya alangkah baiknya bila Koopssus ini juga untuk pemberantasan radikalisme ke dalam institusi TNI-Polri dengan pendekatan sosial budaya (soft approach)," tutp Nuning.
"Saya apresiasi langkah cepat KSAD untuk memberhentikan Kolonel HS dann Sersan Z karena perilaku istri mereka yang ditengarai melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," ujarnya kepada SINDOnews, Sabtu (12/10/2019).
Menurut Nuning, sapaan akrabnya, seharusnya kedua istri TNI tersebut tidak melakukan hal tidak pantas tersebut. Pasalnya, TNI harus patuh tegak lurus kepada Sapta Marga dan Pancasila sebagai azasnya. (Baca juga: Dandim Kendari Dicopot, Ini Penjelasan KSAD )"Jika anggota keluarga inti TNI maupun Polri sudah terpapar mau dibawa kemana negara ini," tegasnya.
Nuning melanjutkan, sebagai koreksi bagi TNI di semua matra hendaknya bagian pendidikan rohani memberikan pembelajaran bagi perwira maupun prajurit TNI agar menjauhkan diri dari berbagai ajaran radikal dan intoleran atau bahkan yang berbau ISIS. Karena, hal itu sebuah keniscayaan bagi TNI maupun Polri.
"Sebetulnya dengan terbentuknya Koopssus TNI, maka upaya pemerintah memberantas teroris akan semakin fokus dan tuntas. Interoperabilitas Koopssus TNI dan Detasemen Khusus 88 Polri merupakan dambaan mayoritas masyarakat Indonesia," jelasnya.
Dia menambahkan radikalisme dan ekstremisme di Indonesia memang harus dilawan oleh semua komponen bangsa. Saat ini terorisme adalah musuh bersama (public enemy) yang memang menjadi target bersama TNI-Polri.
"Seyogyanya alangkah baiknya bila Koopssus ini juga untuk pemberantasan radikalisme ke dalam institusi TNI-Polri dengan pendekatan sosial budaya (soft approach)," tutp Nuning.
(kri)
