Bamsoet Yakin Jokowi Punya 'Kalkulasi Politik' Soal Perppu KPK
Senin, 07 Oktober 2019 - 15:41 WIB
Bamsoet Yakin Jokowi Punya 'Kalkulasi Politik' Soal Perppu KPK
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini telah memiliki sikap mengenai prokontra penerbitan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengimbau semua pihak bersabar menunggu keputusan presiden.
"Saya yakin dan percaya presiden telah memberi kalkulasi politik yang clear dan jelas, ya tunggu saja keputusan presiden," ujar pria yang biasa disapa Bamsoet ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019). (Baca juga: Prokontra Perppu KPK )
Lagipula, kata dia, menerbitkan Perppu KPK atau sebaliknya merupakan domain Presiden Jokowi.
"Kita percayakan saja pada presiden untuk ambil keputusan apakah perlu perppu untuk menunda atau tidak," kata politikus Partai Golkar ini. (Baca juga: Presiden Didesak Terbitkan Perppu KPK )
Mantan ketua DPR ini pun menilai Undang-undang KPK hasil revisi belum berlaku karena belum ditandatangani oleh Presiden Jokowi.
Dia melanjutkan jika presiden tidak menandatangani UU KPK hasil revisi satu bulan sejak disahkan oleh DPR pada 17 September lalu maka UU tersebut secara otomatis berlaku.
"Setelah itu pertanyaannya apakah presiden perlu buat perppu atau tidak berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Kan pertanyaannya begitu. Ya menurut saya yang bisa jawab adalah presiden," tuturnya.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengimbau semua pihak bersabar menunggu keputusan presiden.
"Saya yakin dan percaya presiden telah memberi kalkulasi politik yang clear dan jelas, ya tunggu saja keputusan presiden," ujar pria yang biasa disapa Bamsoet ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019). (Baca juga: Prokontra Perppu KPK )
Lagipula, kata dia, menerbitkan Perppu KPK atau sebaliknya merupakan domain Presiden Jokowi.
"Kita percayakan saja pada presiden untuk ambil keputusan apakah perlu perppu untuk menunda atau tidak," kata politikus Partai Golkar ini. (Baca juga: Presiden Didesak Terbitkan Perppu KPK )
Mantan ketua DPR ini pun menilai Undang-undang KPK hasil revisi belum berlaku karena belum ditandatangani oleh Presiden Jokowi.
Dia melanjutkan jika presiden tidak menandatangani UU KPK hasil revisi satu bulan sejak disahkan oleh DPR pada 17 September lalu maka UU tersebut secara otomatis berlaku.
"Setelah itu pertanyaannya apakah presiden perlu buat perppu atau tidak berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Kan pertanyaannya begitu. Ya menurut saya yang bisa jawab adalah presiden," tuturnya.
(dam)
