Pusdiklat MA Gandeng LSPR Bangun Profesi Humas Terpercaya
Pusdiklat MA Gandeng LSPR Bangun Profesi Humas Terpercaya
A
A
A
JAKARTA - Membangun persepsi masyarakat bagaikan membangun istana pasir. Sehingga humas memiliki peran dalam menciptakan isu positif agar lingkungan masyarakat tetap aman dan tertib.
Mahkamah Agung (MA) menilai kredibilitas dan kompetensi profesi humas merupakan salah satu kunci dalam membangun persepsi publik yang akan tercipta.
Pusdiklat Mahkamah Agung dan Lembaga Sertifikasi Profesi London School of Public Relations Jakarta (LSP LSPR), menggelar workshop dan uji kompetensi untuk profesi humas. Kegiatan ini dilaksanakan selama lima hari pada 16-20 September 2019 di Megamendung Bogor.
Workshop dan uji kompetensi humas ini diikuti puluhan peserta dari lingkungan kerja Mahkamah Agung dan para pakar. Diantaranya Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Zarof Ricar; Kepala Pusdiklat Manajemen Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Edward T.H. Simarmata;, Head of Post Graduate Program LSPR, Rino F. Boer; Wakil Direktur LSP LSPR, Deddy Irwandi; serta para pejabat struktural dan widyaiswara di lingkungan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.
Mantan Kepala Divisi Humas Polri, Komjen Polisi Setyo Wasisto, salah satu pembicara mengatakan, membangun persepsi masyarakat bagaikan membangun istana pasir. "Sehingga humas memiliki peran dalam menciptakan isu positif agar lingkungan masyarakat tetap aman dan tertib," ujar Setyo Warsisto dalam keterangannya, Selasa (17/9/2019).
Sementara pakar hukum dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menegaskan, humas harus dapat memberikan imbangan opini ketika terjadi OTT. Misalnya, dengan menanyakan apa yang harus dijaga, siapa yang harus dijaga dan mengapa harus dijaga.
Selain membahas peranan humas, diskusi juga mengangkat topik "Strategi Pembentukan Opini Publik di Media". Ketua Dewan Pers 2016-2019, Yosep Adi Prasetyo, mengatakan pentingnya kompetensi dan kapabilitas humas serta penguasaan materi dan bagaimana berinteraksi dalam menyampaikan informasi yang secara sadar dapat menggiring sebuah opini yang berkembang di masyarakat.
Kegiatan workshop dan uji kompetensi yang dilakukan Pusdiklat Mahkamah Agung dan LSP LSPR bertujuan membangun profesi Humas yang terpercaya.
LSP LSPR telah berdiri sejak 2013 dengan sejumlah rekanan perusahaan yang berhasil memiliki sertifikasi kompetesi dalam berbagai profesi. Diantaranya Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Ristekdikti, KPK dan Polri.
Perusahaan lainnya yang juga menggunakan jasa LSP LSPR diantaranya Pertamina, Pupuk Indonesia, Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Angkasa Pura II. Selain itu ada Aqua Group, Sekretariat ASEAN, Astra, Kimia Farma, Pelni, LKBN Antara, Metro TV, Mandiri Sekuritas, dan sebagainya.
Lembaga Sertifikasi Profesi LSPR saat ini diperkuat 40 tenaga asesor yang andal dengan latar belakang keilmuan dan pengalaman dalam menjalankan profesinya.
Mahkamah Agung (MA) menilai kredibilitas dan kompetensi profesi humas merupakan salah satu kunci dalam membangun persepsi publik yang akan tercipta.
Pusdiklat Mahkamah Agung dan Lembaga Sertifikasi Profesi London School of Public Relations Jakarta (LSP LSPR), menggelar workshop dan uji kompetensi untuk profesi humas. Kegiatan ini dilaksanakan selama lima hari pada 16-20 September 2019 di Megamendung Bogor.
Workshop dan uji kompetensi humas ini diikuti puluhan peserta dari lingkungan kerja Mahkamah Agung dan para pakar. Diantaranya Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Zarof Ricar; Kepala Pusdiklat Manajemen Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Edward T.H. Simarmata;, Head of Post Graduate Program LSPR, Rino F. Boer; Wakil Direktur LSP LSPR, Deddy Irwandi; serta para pejabat struktural dan widyaiswara di lingkungan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.
Mantan Kepala Divisi Humas Polri, Komjen Polisi Setyo Wasisto, salah satu pembicara mengatakan, membangun persepsi masyarakat bagaikan membangun istana pasir. "Sehingga humas memiliki peran dalam menciptakan isu positif agar lingkungan masyarakat tetap aman dan tertib," ujar Setyo Warsisto dalam keterangannya, Selasa (17/9/2019).
Sementara pakar hukum dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menegaskan, humas harus dapat memberikan imbangan opini ketika terjadi OTT. Misalnya, dengan menanyakan apa yang harus dijaga, siapa yang harus dijaga dan mengapa harus dijaga.
Selain membahas peranan humas, diskusi juga mengangkat topik "Strategi Pembentukan Opini Publik di Media". Ketua Dewan Pers 2016-2019, Yosep Adi Prasetyo, mengatakan pentingnya kompetensi dan kapabilitas humas serta penguasaan materi dan bagaimana berinteraksi dalam menyampaikan informasi yang secara sadar dapat menggiring sebuah opini yang berkembang di masyarakat.
Kegiatan workshop dan uji kompetensi yang dilakukan Pusdiklat Mahkamah Agung dan LSP LSPR bertujuan membangun profesi Humas yang terpercaya.
LSP LSPR telah berdiri sejak 2013 dengan sejumlah rekanan perusahaan yang berhasil memiliki sertifikasi kompetesi dalam berbagai profesi. Diantaranya Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Ristekdikti, KPK dan Polri.
Perusahaan lainnya yang juga menggunakan jasa LSP LSPR diantaranya Pertamina, Pupuk Indonesia, Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Angkasa Pura II. Selain itu ada Aqua Group, Sekretariat ASEAN, Astra, Kimia Farma, Pelni, LKBN Antara, Metro TV, Mandiri Sekuritas, dan sebagainya.
Lembaga Sertifikasi Profesi LSPR saat ini diperkuat 40 tenaga asesor yang andal dengan latar belakang keilmuan dan pengalaman dalam menjalankan profesinya.
(rhs)
Explore More