Moeldoko Sebut Dewan Pengawas Tak Akan Ganggu Kerja KPK

Selasa, 17 September 2019 - 18:51 WIB
Moeldoko Sebut Dewan...
Moeldoko Sebut Dewan Pengawas Tak Akan Ganggu Kerja KPK
A A A
JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyebut adanya dewan pengawas tidak akan mengganggu kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti diketahui DPR dan pemerintah sepakat dengan adanya dewan pengawas KPK dalam revisi UU KPK.

“Saya pikir engga lah. Semua organisasi itu ada pengawasnya. Organisasi demit saja yang engga ada pengawasnya. Semua organisasi itu harus ada pengawasnya, terkontrol dengan baik,” kata dia di kantornya, Selasa (17/9/2019).

Dia mengatakan, adanya dewan pengawas tidak akan mengekang ataupun merugikan KPK. Menurutnya keberadaan dewan pengawas dapat menjaga kepercayaan publik terhadap KPK. Hal ini mengingat KPK adalah lembaga yang paling dipercayai publik.

“Tidak boleh kurang sedikitpun. Nah kepercayaan agar tidak bisa dikurangi siapapun maka harus ada yang mengawalnya dengan baik. Sekali lagi kepercayaan kepada KPK tidak boleh berkurang. Poinnya ada di situ. Jangan dibalik-balik,” ungkapnyaa.

Dia mengatakan mekanisme kerja dewan pengawas akan diatur dengan baik. Terkait mekanisme pemilihan, Moeldoko menyebut presiden nantinya akan membentuk tim seleksi. Setelah ada hasil dari tim seleksi, presiden akan memilih sosok-sosok yang memiliki kepercayaan publik tinggi.

“Setelah itu nama-nama dari yang diseleksi itu akan disampaikan kepada presiden. Nanti presiden akan menentukan siapa-siapa yang kira-kira kredibel, memiliki legitimasi yang kuat di hadapan masyarakat, memiliki trust yang tinggi. Itu lah kira-kira kriteria-kriteria,” pungkasnya.
(pur)
Berita Terkait
Terima Banyak Komplain,...
Terima Banyak Komplain, Komisi III DPR Usul Dewas Ajukan Revisi RUU KPK
Lengkap! Kronologi UU...
Lengkap! Kronologi UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK hingga Pernyataan Terbaru Jokowi yang Picu Polemik
Pimpinan DPR Ungkap...
Pimpinan DPR Ungkap Tak Ada Usulan Bahas Revisi UU KPK
DPR Sahkan Revisi UU...
DPR Sahkan Revisi UU PPP
Aksi Tuntut Revisi UU...
Aksi Tuntut Revisi UU ITE
UU ASN Disahkan, Begini...
UU ASN Disahkan, Begini Nasib 2,3 Juta Pegawai Honorer
Berita Terkini
Oegroseno Buka Suara...
Oegroseno Buka Suara usai Absen dari Panggilan Kortas Tipidkor: Datang Harus Bawa Data
Mahalnya Harga Stabilitas
Mahalnya Harga Stabilitas
Kasus Pembunuhan Sesama...
Kasus Pembunuhan Sesama WNI di Armenia, Kemlu: 2 Orang Dibebaskan, 4 Masih Diperiksa
KPK Periksa Sekjen Kementerian...
KPK Periksa Sekjen Kementerian ATR/BPN dan Pejabat Kemenhut terkait Kasus Bupati Kuansing
Soal Jet Pribadi saat...
Soal Jet Pribadi saat Kunker, Menteri PU: Itu Pesawat Negara, Dioperasikan Kemenhub
Prabowo Disebut Minta...
Prabowo Disebut Minta Nanik Jadi Dewas BGN, Mensesneg: Pengalamannya Bisa Membantu
Infografis
7 Alasan Dunia Tak Menghukum...
7 Alasan Dunia Tak Menghukum Trump dan Netanyahu meski AS-Israel Bom Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved