MPR Sepakat Perlu Ada Haluan Negara
MPR Sepakat Perlu Ada Haluan Negara
A
A
A
JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyepakati perlunya haluan negara. Hanya saja, rencana itu belum bisa direalisasikan MPR Periode 2014-2019. Sebab, hingga minggu-minggu terakhir periode MPR saat ini, belum ada kesepakatan terkait landasan hukum yang akan digunakan. Apakah haluan negara dituangkan dalam bentuk Ketetapan MPR atau cukup undang-undang.
”Masih ada perbedaan menyangkut dasar hukum pengaturan haluan negara. Sebagian menghendaki Tap MPR, sisanya cukup dengan undang-undang saja,” kata Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi dalam diskusi Empat Pilar MPR bertajuk ”Haluan Negara sebagai Pedoman Pembangunan di Segala Bidang” di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (16/9/2019).
Karena itu, MPR menyiapkan rekomendasi kepada MPR periode yang akan datang untuk mencari jalan keluar dalam menyikapi perbedaan pendapat soal landasan hukum. Rekomendasi tersebut akan disampaikan pada sidang paripurna akhir masa jabatan MPR periode 2014-2019.
”Menyangkut perlunya haluan negara semua fraksi dan kelompok setuju. Tetapi dasar hukumnya masih berbeda pandangan. Selain itu, saat ini belum ada kesepakatan bentuk draf haluan perencanaan pembangunan model GBHN yang dianggap layak untuk dibahas menjadi sistem perencanaan pembangunan,” kata Arwani.
Anggota Fraksi Demokrat MPR, Syarief Hasan mengatakan, perbedaan yang muncul pada pembahasan sistem perencanaan pembangunan bisa segera selesai jika terdapat komitmen politik di antara pihak-piihak yang berbeda pandangan. Apalagi, pada hakekatnya antara sistem perencanaan pembangunan model GBHN maupun RPJP dan RPJPN, masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Sehingga, tidak bisa ditemukan mana yang lebih baik di antara keduanya.
”Pembahasan seputar kembalinya GBHN adalah sesuatu yang menarik. Dulu kita pakai GBHN, kemudian sistem pemilihan presiden kita berubah maka lahirlah RPJP dan RPJPN yang berisi visi misi presiden terpilih. Kini zaman berubah, muncul pandangan yang mengatakan GBHN ini perlu dihidupkan kembali. Bahkan MPR sudah berkali-kali melakukan pembahasan agar sistem perencanaan pembangunan model GBHN diterapkan lagi,” kata mantan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.
Tetapi, kata Syarif Hasan, kalau alasannya adalah keberlangsungan program pembangunan dari pemerintah sebelumnya maka sistem perencanaan pembangunan model GBHN lebih baik.
Sementara itu, anggota MPR Fraksi Partai Golkar Fadel Muhammad mengharapkan MPR selalu dekat dengan masyarakat untuk menampung dan menerima masukan dari masyarakat khususnya terkait usulan mengenai haluan negara. Hal ini diperlukan agar pemikiran yang sifatnya filosofis mengenai haluan negara bisa terakomodir.
”Masih ada perbedaan menyangkut dasar hukum pengaturan haluan negara. Sebagian menghendaki Tap MPR, sisanya cukup dengan undang-undang saja,” kata Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi dalam diskusi Empat Pilar MPR bertajuk ”Haluan Negara sebagai Pedoman Pembangunan di Segala Bidang” di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (16/9/2019).
Karena itu, MPR menyiapkan rekomendasi kepada MPR periode yang akan datang untuk mencari jalan keluar dalam menyikapi perbedaan pendapat soal landasan hukum. Rekomendasi tersebut akan disampaikan pada sidang paripurna akhir masa jabatan MPR periode 2014-2019.
”Menyangkut perlunya haluan negara semua fraksi dan kelompok setuju. Tetapi dasar hukumnya masih berbeda pandangan. Selain itu, saat ini belum ada kesepakatan bentuk draf haluan perencanaan pembangunan model GBHN yang dianggap layak untuk dibahas menjadi sistem perencanaan pembangunan,” kata Arwani.
Anggota Fraksi Demokrat MPR, Syarief Hasan mengatakan, perbedaan yang muncul pada pembahasan sistem perencanaan pembangunan bisa segera selesai jika terdapat komitmen politik di antara pihak-piihak yang berbeda pandangan. Apalagi, pada hakekatnya antara sistem perencanaan pembangunan model GBHN maupun RPJP dan RPJPN, masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Sehingga, tidak bisa ditemukan mana yang lebih baik di antara keduanya.
”Pembahasan seputar kembalinya GBHN adalah sesuatu yang menarik. Dulu kita pakai GBHN, kemudian sistem pemilihan presiden kita berubah maka lahirlah RPJP dan RPJPN yang berisi visi misi presiden terpilih. Kini zaman berubah, muncul pandangan yang mengatakan GBHN ini perlu dihidupkan kembali. Bahkan MPR sudah berkali-kali melakukan pembahasan agar sistem perencanaan pembangunan model GBHN diterapkan lagi,” kata mantan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.
Tetapi, kata Syarif Hasan, kalau alasannya adalah keberlangsungan program pembangunan dari pemerintah sebelumnya maka sistem perencanaan pembangunan model GBHN lebih baik.
Sementara itu, anggota MPR Fraksi Partai Golkar Fadel Muhammad mengharapkan MPR selalu dekat dengan masyarakat untuk menampung dan menerima masukan dari masyarakat khususnya terkait usulan mengenai haluan negara. Hal ini diperlukan agar pemikiran yang sifatnya filosofis mengenai haluan negara bisa terakomodir.
(pur)
Explore More