SOKSI Ingatkan Pentingnya Perlindungan Hutan dan Nasib Warga Sekitar

JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) menggelar diskusi publik bertema Kelestarian Hutan dan Prospek Ekowisata di Era Revolusi Industri 4.0.

Diskusi yang digelar di Jakarta, 10 September itu merespons percepatan program kawasan wisata strategis prioritas yang telah dicanangkan Pemerintah, yang sebagian besarnya memanfaatkan kawasan hutan.

Acara tersebut dihadiri ratusan peserta dari unsur kader SOKSI, Golkar, lintas partai, akademisi, pengusaha, multistakeholder kehutanan dan masyarakat umum.

Hadiri Ketua DPR Bambang Soesatyo sebagai keynote speaker, dan empat pembicara lain, yakni Anggota Komisi IV dari Fraksi Golkar Bagus Adhi Mahendra Putra, Anggota BPK Rizal Djalil, Kepala Penyuluh SDM Kementerian Likungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Helmi Basalamah, dan moderator Dirut Perum Perhutani Transtot Handadhari.

Wakil Sekretaris Jenderal SOKSI, Dina Hidayana dalam keterangan tertulisnya mengapresiasi antusiasme peserta, para pemangku kehutanan dan masyarakat umum yang hadir dalam acara itu.

Mereka dikatakannya aktif mendiskusikan isu strategis yang bukan saja berkaitan langsung dengan bidang pekerjaan sehari-hari, juga terobosan yang bisa dilakukan dalam menghadapi perubahan zaman dan dinamika sosial di sektor kehutanan.

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyampaikan pentingnya hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalam hutan Indonesia merupakan resources penting dan utama dari siklus kehidupan dilihat dari perspektif ekologi, ekonomi dan sosial.

"Penting bagi kita untuk memastikan keseimbangan dari ketiga fungsi hutan tersebut. Mengabaikan fungsi ekologi untuk semata-mata dieskploitasi secara ekonomi, misalnya, akan menganggu dan merusak kelestarian hutan dalam jangka panjang, atau sebaliknya," kata Bambang.

Dia mengatakan, saatnya untuk ikut memikirkan secara serius terkait upaya-upaya perlindungan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan khususnya.

Selama ini, kata dia, pengusaha hutan sudah banyak mengekspoitasi hutan dan menikmati hasil yang besar dari upaya menguras sumber daya alam,

"Kontribusi pengusaha terhadap kesejahteraan masyarakat, peningkatan devisa dan perlindungan daya dukung lingkungan harus signifikan dengan eksploitasi yang telah dilakukan," tandas kader SOKSI ini.

Sementara itu, Bagus Adhi Mahendra Putra, mengungkapkan pentingnya local wisdom dalam pengelolaan hutan.

Bali dan kemajuan wisatanya, kata dia, satu contoh yang bisa ditiru dan dikembangkan di wilayah lain, khususnya untuk kelola ekowisata. Prinsip Tri Hita Karana, menjaga hubungan baik manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam dapat diwujudkan melalui pengelolaan hutan dan lingkungan.

"Penggabungan nilai-nilai tradisi dengan kearifan lokal merupakan satu pendekatan yang perlu lebih diutamakan mengingat tingkat keberhasilan yang jauh lebih optimal," tutur anggota DPR itu.

Ketua Depidar SOKSI Provinsi Bali ini juga mengungkapkan perlunya megubah paradigma kelola hutan yang menganggap hutan dan satwa liar itu perawan yang tak boleh disentuh atau didekati manusia.

"Kita harus hentikan cara-cara yang memperkosa alam dan hutan kita. Banyak inovasi yang bisa kita lakukan, seperti membuat pembelajaran atau atraksi menarik, misalnya satwa-satwa liar atau langka, agar bisa bersahabat dengan manusia," tuturnya.

Dengan demikian tercipta lingkungan yang ramah, baik bagi hewan, tumbuhan maupun manusia, juga secara ekonomi mampu mendongkrak potensi ekowisata. "Pemanfaatan teknologi pun perlu dioptimalkan, karena adaptasi Revolusi Industri 4.0 tidak terelakkan di era kekinian," tuturnya.

Menurut dia, Kementerian LHK akan lebih mudah dalam pemantauan sumber daya hutan juga pemasaran wisata. jangan sampai kemajuan teknologi, bukan saja tidak termanfaatkan untuk optimalisasi hutan, tapi justru digunakan untuk mendegradasi hutan yang membahayakan generasi penerus.

Sementara itu di sisi lain, Anggota BPK Rizal Djalil menyatakan ketidaksetujuannya jika nomenklatur lingkungan Hidup dan kehutanan dipisahkan kembali. Menurut dia, kombinasi yang sekarang ini sudah pas. Penggabungan dan pemisahan nomenklatur baru akan menyulitkan dalam akuntabilitas yang menuntut ektra prudent.

Moderator, Transtoto Handadhari dalam penutupnya menyampaikan pentingnya mengkaji ulang
seluruh peraturan yang ada di sektor kehutanan secara komprehensif, termasuk secara khusus meninjau kembali keharusan luasan kawasan hutan 30%.

"Kelestarian hutan dan pengembangan ekowisata dapat dilakukan bersamaan, termasuk adaptasi teknologinya dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip hutan lestari," tandasnya.

Tokoh senior, Bomer Pasaribu yang turut hadir dalam diskusi menyampaikan rasa bangga kepada kader-kader SOKSI yang terus melakukan Karya-Karya nyata di masyarakat, termasuk aktif merespons isu-isu yang berkembang dan memerlukan solusi.

"SOKSI selalu terdepan dalam memastikan tegaknya konstitusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa," katanya.