Fintech, Sinergi Regulasi, dan Perlindungan Konsumen

loading...
Fintech, Sinergi Regulasi, dan Perlindungan Konsumen
Fintech, Sinergi Regulasi, dan Perlindungan Konsumen
A+ A-
Galuh Octania Permatasari
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies

JUMLAH penduduk Indonesia yang terus bertambah turut memengaruhi peningkatan aktivitas penggunaan internet dalam negeri. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Perekonomian, tercatat bahwa penetrasi penggunaan internet dalam negeri sudah mencapai 56% dari total 150 juta orang yang sudah melek internet. Selain itu penggunaan smartphone di Indonesia yang tercatat sebanyak 355 juta unit sudah mencakup 133% dari total populasi sebanyak 268 juta orang.

Fakta ini membuka mata kita bahwa semakin mudahnya akses ke internet, semakin masyarakat ingin dimanjakan akses yang ditawarkan. Berdasarkan data Bank Indonesia, dari 2017 hingga 2018 telah terjadi peningkatan transaksi daring dan elektronik di Indonesia sebesar 281%, dari semula bernilai Rp12,4 miliar pada 2017, naik menjadi Rp47,2 miliar di tahun berikutnya. Peningkatan yang tidak tanggung-tanggung ini tentu juga menunjukkan adanya kemajuan pesat pada ekonomi digital dalam negeri.

Kegiatan ekonomi yang dulu masih dilakukan secara tradisional lewat lembaga keuangan seperti bank saat ini sudah bertransformasi ke arah pemanfaatan teknologi yang masif. Muncul para pemain baru di pasar yang menawarkan berbagai jasa, di antaranya yang bertumbuh pesat adalah kemunculan fintech atau financial technology.

Kehadiran fintech berperan penting dalam mempercepat tercapainya keuangan inklusif, suatu hal yang menjadi salah satu fokus pemerintahan Joko Widodo saat ini. Berkembangnya fintech di Indonesia harus disertai dengan ekosistem yang juga mendukung hadirnya inovasi ini.

Payday Loan: Paling Banyak dan Paling Kontroversial




Kebanyakan fintech memanfaatkan jasa di sektor pembayaran (e-payment) dan pinjaman (peer-to-peer/P2P l ending ), sektor yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan sehari-hari masyarakat. Pada model bisnis P2P l ending, yang juga terdiri atas beberapa sektor pinjaman, tercatat bahwa payday loan merupakan sektor yang paling banyak muncul dan diminati.

Sayangnya payday loan juga merupakan sektor yang paling banyak menimbulkan kontroversi. Payday loan merupakan bisnis model yang memberikan sejumlah pinjaman uang dalam jangka waktu yang pendek.

Masih hangat dalam ingatan kita kasus bunuh diri yang dilakukan salah satu sopir taksi di bulan Februari lalu. Ketidakmampuan membayar utang yang membengkak dari pinjaman daring membuat ia nekat mengakhiri hidupnya. Diketahui bahwa pinjaman daring tersebut menarik bunga yang tidak wajar dan terus menagih dengan menyalahgunakan data pribadi milik korban. Ada juga kasus di mana para penyedia layanan bebas mengakses kontak pribadi pelanggan untuk menagih utang dengan meneror kerabat dekat.

Dua dari sekian banyak kasus yang terjadi menunjukkan bahwa kehadiran fintech, utamanya yang berbasis pinjaman/lending, juga diikuti dengan risiko penyalahgunaan data pribadi pengguna layanan. Untuk mengatasi hal ini, sudah seharusnya ada sinergi yang baik antara regulator, pelaku industri fintech, dan tentunya kesadaran dari pengguna layanan itu sendiri.

OJK Minim Aturan Tegas



Menindaklanjuti fintech lending ilegal, pertanyaannya lalu mengarah pada bagaimana kinerja pemerintah dalam mengatur kehadiran fintech ini. Aturan mengenai fintech sudah tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Setiap fintech yang berdiri di Indonesia harus mencatatkan diri ke OJK secara legal lewat prosedur yang berlaku. Hingga Agustus 2019, tercatat sudah ada 127 perusahaan fintech lending terdaftar dan berizin di OJK. Ironisnya, lebih banyak jumlah perusahaan fintech lending yang tidak terdaftar.

Jumlahnya juga mencapai ratusan ribu. Kontroversi yang sering terjadi pada faktanya banyak disebabkan para fintech lending ilegal, terutama yang menjalankan model bisnis payday loan ini. Umumnya mereka menjalankan bisnisnya dengan menarik bunga harian mencapai 2%.

Secara peraturan, OJK hanya dapat mengatur perusahaan fintech yang terdaftar. Di luar ini, masalah yang timbul bukanlah tanggung jawab OJK. Untuk memberantas fintech ilegal, peran OJK lewat Satgas Waspada Investasi hanya terbatas pada kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir fintech ilegal tersebut.

Sejak Juli 2018 hingga April 2019, OJK bahkan sudah memblokir hampir 950 fintech yang beroperasi secara ilegal. Sayangnya, kadang mereka masih dapat beroperasi dengan berbagai cara, seperti salah satunya membuat nama baru. Setelah itu mereka kembali dengan mudahnya membuat akun di Play Store dan App Store .

Peran Penyedia Layanan Fintech

Dalam hal mitigasi penyalahgunaan data pribadi, perlu ada peran dari para pelaku industri fintech lending, terutama para CEO ketika berbisnis. Penyedia layanan tentunya ingin memberikan produk dan layanan yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Untuk itu perlu dipahami bahwa mereka juga memerlukan profil pelanggannya. Namun mereka juga harus memahami sebanyak apa data pribadi yang dapat mereka akses. Harus ada etika digital dari para penyedia layanan yang mencegah penggunaan data pribadi berlebihan. Yang tidak pantas adalah ketika profil dari para konsumen digunakan untuk keperluan lain, terutama jika tanpa pemberitahuan awal kepada konsumen.
halaman ke-1 dari 2
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top