MPR Pastikan Tak Hidupkan Lagi GBHN Era Orde Baru
Selasa, 10 September 2019 - 13:54 WIB
MPR Pastikan Tak Hidupkan Lagi GBHN Era Orde Baru
A
A
A
YOGYAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memastikan tidak akan menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ini sekaligus menjawab kekhawatiran sejumlah kalangan jika nantinya GBHN hidup kembali maka akan kembali ke masa Orde Baru (Orba), mengingat GBHN merupakan peninggalan Orba.
Anggota Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono mengakui, ada kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat terkait isu penghidupan GBHN. Menurut dia, selama ini banyak yang berpandangan jika MPR akan menghidupkan lagi GBHN.
Menurut dia, haluan negara yang tengah dirumuskan MPR adalah agar pembangunan ke depan lebih terarah. "Haluan negara yang kami rumuskan bukan seperti itu (GBHN model Orba). Tidak pernah ada pikiran mengembalikan GBHN jaman Orba," tandas Bambang saat menghadiri Festival Konstitusi dan Antikorupsi di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (10/9).
Dia mengatakan, pemahaman publik mengenai gagasan menghidupkan lagi GBHN perlu diluruskan. Haluan negara yang tengah dirancang MPR ini, lanjutnya, merupakan program jangka panjang sebagai landasan perencanaan pembangunan.
"Ini untuk perencanaan pembangunan 10 sampai 50 tahun ke depan," paparnya.
Dengan haluan negara ini, kata dia, pembangunan akan lebih terarah. "Kalau jaman Orba, GBHN dipakai untuk evaluasi lima tahunan, bahkan bisa juga digunaka untuk mengevaluasi kinerja presiden," ungkap politikus Partai Golkar ini.
Anggota Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono mengakui, ada kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat terkait isu penghidupan GBHN. Menurut dia, selama ini banyak yang berpandangan jika MPR akan menghidupkan lagi GBHN.
Menurut dia, haluan negara yang tengah dirumuskan MPR adalah agar pembangunan ke depan lebih terarah. "Haluan negara yang kami rumuskan bukan seperti itu (GBHN model Orba). Tidak pernah ada pikiran mengembalikan GBHN jaman Orba," tandas Bambang saat menghadiri Festival Konstitusi dan Antikorupsi di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (10/9).
Dia mengatakan, pemahaman publik mengenai gagasan menghidupkan lagi GBHN perlu diluruskan. Haluan negara yang tengah dirancang MPR ini, lanjutnya, merupakan program jangka panjang sebagai landasan perencanaan pembangunan.
"Ini untuk perencanaan pembangunan 10 sampai 50 tahun ke depan," paparnya.
Dengan haluan negara ini, kata dia, pembangunan akan lebih terarah. "Kalau jaman Orba, GBHN dipakai untuk evaluasi lima tahunan, bahkan bisa juga digunaka untuk mengevaluasi kinerja presiden," ungkap politikus Partai Golkar ini.
(dam)
