Pansel KPK: Tak Pernah Ada Pengumuman LHKPN Saat Pendaftaran Capim
Senin, 09 September 2019 - 12:17 WIB
Pansel KPK: Tak Pernah Ada Pengumuman LHKPN Saat Pendaftaran Capim
A
A
A
JAKARTA - Panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui tidak mewajibkan setiap capim untuk mengumumkan harta kekayaan atau menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Alasannya, tidak semua calon sebagai penyelenggara negara.
"Jadi sangat tidak layak kalau penyelenggara negara melaporkan, yang lain tidak. Equals treatment waktu itu," ujar Wakil Ketua Pansel Capim KPK, Indriyanto Seno Adji dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).
Dia mengaku memahami betul Pasal 29 huruf k Draf Revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Pasal 29 huruf k itu menyebutkan bahwa Pimpinan KPK harus mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Mengenai kata-kata pengumuman, itu harus diartikan pada saat si capim itu sudah diumumkan sebagai pimpinan detinitif, prinsipnya apa, filosofinya apa, itu untuk menjaga jangan terjadi penyimpangan terhadap diskriminasi terhadap capim. Karena capim itu pada saat pendaftaran ada yang PN, penyelenggara negara, ada juga yang bukan," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Indriyanto mengaku menjadi bagian perumus Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dia juga mengaku pernah menjadi pelaksana tugas (Plt) Pimpinan KPK.
"Dalam sejarah pembentukan Pansel, maupun capim-capim dari era pertama sampai terakhir, tidak pernah ada pengumuman harta kekayaan itu pada saat pendaftaran, enggak pernah ada, baru sekarang aja ribut. Ributnya karena Panselnya sejak awal sudah enggak dipercaya," tandasnya.
Dia mengaku tidak terpengaruh dengan kritikan-kritikan terkait harta kekayaan capim KPK itu. "Jadi tidak pernah ada pemahaman bahwa integritas itu diukur pada saat pendaftaran, bohong itu," tegasnya.
"Jadi sangat tidak layak kalau penyelenggara negara melaporkan, yang lain tidak. Equals treatment waktu itu," ujar Wakil Ketua Pansel Capim KPK, Indriyanto Seno Adji dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).
Dia mengaku memahami betul Pasal 29 huruf k Draf Revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Pasal 29 huruf k itu menyebutkan bahwa Pimpinan KPK harus mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Mengenai kata-kata pengumuman, itu harus diartikan pada saat si capim itu sudah diumumkan sebagai pimpinan detinitif, prinsipnya apa, filosofinya apa, itu untuk menjaga jangan terjadi penyimpangan terhadap diskriminasi terhadap capim. Karena capim itu pada saat pendaftaran ada yang PN, penyelenggara negara, ada juga yang bukan," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Indriyanto mengaku menjadi bagian perumus Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dia juga mengaku pernah menjadi pelaksana tugas (Plt) Pimpinan KPK.
"Dalam sejarah pembentukan Pansel, maupun capim-capim dari era pertama sampai terakhir, tidak pernah ada pengumuman harta kekayaan itu pada saat pendaftaran, enggak pernah ada, baru sekarang aja ribut. Ributnya karena Panselnya sejak awal sudah enggak dipercaya," tandasnya.
Dia mengaku tidak terpengaruh dengan kritikan-kritikan terkait harta kekayaan capim KPK itu. "Jadi tidak pernah ada pemahaman bahwa integritas itu diukur pada saat pendaftaran, bohong itu," tegasnya.
(kri)
