PAN Tunggu Ajakan Jokowi Masuk Kabinet
Sabtu, 07 September 2019 - 22:18 WIB
PAN Tunggu Ajakan Jokowi Masuk Kabinet
A
A
A
JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) hingga saat ini belum menentukan sikap yang jelas apakah akan menjadi partai oposisi atau bergabung dengan pemerintah. Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan mengatakan pada prinsipnya PAN mendukung Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin. Namun soal apakah akan masuk dalam kabinet atau tidak, partainya hingga saat ini masih menunggu ajakan dari Jokowi.
"Kalau kita diajak masuk kabinet, kita memenuhi. Sinyal dari ketua umum sangat jelas. Secara prinsip kita mendukung pemerintahan, tanpa ada syarat. Kalau manifestasi dari koalisi itu kita masuk pemerintahan ya kita akan menerima ajakan itu," ujarnya, Sabtu (6/9/2019).
Ditanya alasan mendukung Pemerintahan Jokowi sementara pada Pilpres 2019 lalu, PAN mengambil sikap berlawanan dengan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bara mengatakan bahwa partainya bisa mengerti alasan Jokowi yang ingin membangun pemerintahan yang inklusif.
"Melihat situasi politik sekarang ini, setelah masa kampanye pemilihan presiden selama ini yang panjang dan keras dan ada polarisasi, luka di masyarakat, ujaran kebencian, nah ini luka harus disembuhkan. Memang harus ada rekonsiliasi total dan rekonsiliasi harus dimanifestasikan melalui power sharing yang luas," tuturnya.
Mengenai masih adanya faksi di PAN yang menolak bergabung dengan pemerintah seperti yang selama ini ditunjukkan Ketua Dewan Pembina Amien Rais, Bara mengatakan bahwa masing-masing partai ada perbedaan-perdebatan pendapat. Namun, dia menekankan bahwa pemimpin utama sebuah partai politik adalah ketua umum.
"Yang incharge adalah ketua umum dibantu DPP. Keputusan strategis dan fundamental kita melibatkan pemerintahan. Tapi tetap saja kan, lokomotif itu ada di DPP yang dipegang ketua umum," katanya.
Dikatakan Bara, PAN memiliki sejarah pada 2015. Sebelumnya pada Pilpres 2014, PAN mendukung pasangan Prabowo-Hatta namun seiring waktu berjalan pada 2015, PAN masuk ke keperintah dan mendapatkan jatah kursi Menteripan RB. "Dan itu tidak ada gejolak di partai," kata Bara.
Karena itu, Bara menilai peluang PAN untuk kembali masuk ke pemerintahan sangat terbuka lebar. "Besar, tapi tentu tergantung apakah ada ajakan nantinya. Apakah nanti kita masuk dalam koalisi pemerintahan nanti kita lihat," pungkasnya.
"Kalau kita diajak masuk kabinet, kita memenuhi. Sinyal dari ketua umum sangat jelas. Secara prinsip kita mendukung pemerintahan, tanpa ada syarat. Kalau manifestasi dari koalisi itu kita masuk pemerintahan ya kita akan menerima ajakan itu," ujarnya, Sabtu (6/9/2019).
Ditanya alasan mendukung Pemerintahan Jokowi sementara pada Pilpres 2019 lalu, PAN mengambil sikap berlawanan dengan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bara mengatakan bahwa partainya bisa mengerti alasan Jokowi yang ingin membangun pemerintahan yang inklusif.
"Melihat situasi politik sekarang ini, setelah masa kampanye pemilihan presiden selama ini yang panjang dan keras dan ada polarisasi, luka di masyarakat, ujaran kebencian, nah ini luka harus disembuhkan. Memang harus ada rekonsiliasi total dan rekonsiliasi harus dimanifestasikan melalui power sharing yang luas," tuturnya.
Mengenai masih adanya faksi di PAN yang menolak bergabung dengan pemerintah seperti yang selama ini ditunjukkan Ketua Dewan Pembina Amien Rais, Bara mengatakan bahwa masing-masing partai ada perbedaan-perdebatan pendapat. Namun, dia menekankan bahwa pemimpin utama sebuah partai politik adalah ketua umum.
"Yang incharge adalah ketua umum dibantu DPP. Keputusan strategis dan fundamental kita melibatkan pemerintahan. Tapi tetap saja kan, lokomotif itu ada di DPP yang dipegang ketua umum," katanya.
Dikatakan Bara, PAN memiliki sejarah pada 2015. Sebelumnya pada Pilpres 2014, PAN mendukung pasangan Prabowo-Hatta namun seiring waktu berjalan pada 2015, PAN masuk ke keperintah dan mendapatkan jatah kursi Menteripan RB. "Dan itu tidak ada gejolak di partai," kata Bara.
Karena itu, Bara menilai peluang PAN untuk kembali masuk ke pemerintahan sangat terbuka lebar. "Besar, tapi tentu tergantung apakah ada ajakan nantinya. Apakah nanti kita masuk dalam koalisi pemerintahan nanti kita lihat," pungkasnya.
(kri)
