Jokowi Minta Jangan Ikut Campur soal Kabinet, Politikus PKB: Itu Pesan kepada Semua Pihak
Rabu, 04 September 2019 - 08:28 WIB
Jokowi Minta Jangan Ikut Campur soal Kabinet, Politikus PKB: Itu Pesan kepada Semua Pihak
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta jangan ada yang ikut campur dalam menyusun komposisi Menteri Kabinet menuai komentar beragam di masyarakat termasuk Partai Politik Koalisi Jokowi-KH Ma'ruf Amin.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding menganggap, apa yang disampaikan oleh Presiden terpilih itu ditujukan untuk semua pihak.
"Saya kira itu pesan kepada semua pihak bahwa hak prerogatif itu ada di tangan pak Jokowi," kata Karding saat dihubungi Sindonews, Rabu (4/9/2019).
Karding mengatakan, apa yang diucapkan Jokowi mengandung arti bahwa, mengusulkan nama calon menteri boleh-boleh saja, namun tidak sampai melakukan pemaksaan dan desakan.
Selain itu, mantan Sekjen DPP PKB itu menganggap, apa yang disampaikan Jokowi merupakan penegasan bahwa semua keputusan menteri kabinet ada di tangan Presiden. Sedangkan, partai koalisi maupun para pendukung hanya bisa menyampaikan usulan nama yang bukan berarti dianggap ikut campur.
"Saya kira kita harus mendukung apa yang disampaikan pak Jokowi itu, karena itu yang diatur oleh konstitusi dan itu adalah kewenangan beliau," tutur mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf itu.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding menganggap, apa yang disampaikan oleh Presiden terpilih itu ditujukan untuk semua pihak.
"Saya kira itu pesan kepada semua pihak bahwa hak prerogatif itu ada di tangan pak Jokowi," kata Karding saat dihubungi Sindonews, Rabu (4/9/2019).
Karding mengatakan, apa yang diucapkan Jokowi mengandung arti bahwa, mengusulkan nama calon menteri boleh-boleh saja, namun tidak sampai melakukan pemaksaan dan desakan.
Selain itu, mantan Sekjen DPP PKB itu menganggap, apa yang disampaikan Jokowi merupakan penegasan bahwa semua keputusan menteri kabinet ada di tangan Presiden. Sedangkan, partai koalisi maupun para pendukung hanya bisa menyampaikan usulan nama yang bukan berarti dianggap ikut campur.
"Saya kira kita harus mendukung apa yang disampaikan pak Jokowi itu, karena itu yang diatur oleh konstitusi dan itu adalah kewenangan beliau," tutur mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf itu.
(wib)
