Kinerja Menteri Rendah, Politikus Demokrat Nilai Perlu Reshuffle Kabinet

Kamis, 23 Juli 2020 - 21:13 WIB
loading...
Kinerja Menteri Rendah,...
Politikus Partai Demokrat, Mulyadi menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. FOTO/DOK.Antara/Hafi
A A A
JAKARTA - Politikus Partai Demokrat , Mulyadi menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu melakukan perombakan atau reshuffle kabinet . Penilaian Mulyadi itu menanggapi hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia bertajuk Evaluasi Pelaku Usaha terhadap Kinerja Kabinet dan Ekonomi yang diumumkan hari ini.

Dalam survei itu, ada empat menteri yang dianggap kinerjanya paling sesuai harapan para pelaku usaha. Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi.

"Kalau saya lihat tadi judulnya Evaluasi Pelaku Usaha terhadap Kinerja Kabinet dan Ekonomi di masa Pandemi, jadi kan sebetulnya Mas Burhan (Burhanuddin Muhtadi) mengemasnya cukup bagus, ini persoalan ekonomi tapi ujung ini reshuffle kabinet ini. Karena sejauh mana ini kinerja kabinet pemerintahan Jokowi ini kalau dilihat di mata pengusaha, apakah positif apa negatif," ujar Mulyadi dalam acara rilis survei nasional Indikator Politik Indonesia secara daring, Kamis (23/7/2020).(Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Publik Setuju Jokowi Reshuffle Kabinet )

Dia mengatakan, tingkat kepuasan para pelaku usaha kepada empat menteri itu di atas 50%. "Artinya apa? Sebagian besar kinerja pembantu Presiden Jokowi bisa dianggap rendah, maka dari itu harapan pengusaha ke depan harus ada perbaikan, saya tidak tahu persis perbaikan itu harus reshuffle atau apapun bentuknya," kata anggota Komisi III DPR RI ini.

Atas dasar survei itu, Mulyadi menyebut kinerja kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin masih sangat rendah. "Sangat-sangat rendah dan sangat jauh dari harapan masyarakat. Karena tadi pertanyaannya sesuai harapan masyarakat, yang sesuai harapan masyarakat itu hanya empat menteri. Selebihnya 50% ke bawah," katanya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Rekomendasi
Ekonomi Restoratif Digagas...
Ekonomi Restoratif Digagas Jadi Jembatan Pembangunan Hijau Berkelanjutan
Kemendagri: Tanggap...
Kemendagri: Tanggap Darurat Aceh Berakhir, Anggaran Pemulihan Disiapkan Rp58,9 Triliun
Lepas dari Pertamina,...
Lepas dari Pertamina, Pelita Air Bakal Gabung di Bawah Garuda Indonesia
Berita Terkini
Robikin Emhas: Marwah...
Robikin Emhas: Marwah NU Tercabik-cabik Hanya karena Konflik Elite PBNU
Polemik Londo Ireng,...
Polemik Londo Ireng, IJTI Minta Presiden Hindari Diksi yang Bisa Beri Label Negatif bagi Profesi Jurnalis
Febrie Adriansyah Tak...
Febrie Adriansyah Tak Pakai Rompi Tahanan, Eks Penyidik KPK: Persepsi Publik Ada Keistimewaan Tidak Bisa Dicegah
Apresiasi Pelaksanaan...
Apresiasi Pelaksanaan PTT BSPS di Bandung, Mendagri: Tender Rakyat Perkuat Transparansi
Mantan Ketua MK Sebut...
Mantan Ketua MK Sebut Kondisi Indonesia Suram: Hukum Sangat Tajam ke Bawah, tapi Tumpul ke Atas
Dugaan Keterkaitan Eks...
Dugaan Keterkaitan Eks Jampidsus dengan Sejumlah Kasus Korupsi Disorot
Infografis
Perlu Diwaspadai, Ini...
Perlu Diwaspadai, Ini 15 Tanda Tubuh Kelebihan Kafein
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved