Kinerja Menteri Rendah, Politikus Demokrat Nilai Perlu Reshuffle Kabinet

Kamis, 23 Juli 2020 - 21:13 WIB
loading...
Kinerja Menteri Rendah,...
Politikus Partai Demokrat, Mulyadi menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. FOTO/DOK.Antara/Hafi
A A A
JAKARTA - Politikus Partai Demokrat , Mulyadi menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu melakukan perombakan atau reshuffle kabinet . Penilaian Mulyadi itu menanggapi hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia bertajuk Evaluasi Pelaku Usaha terhadap Kinerja Kabinet dan Ekonomi yang diumumkan hari ini.

Dalam survei itu, ada empat menteri yang dianggap kinerjanya paling sesuai harapan para pelaku usaha. Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi.

"Kalau saya lihat tadi judulnya Evaluasi Pelaku Usaha terhadap Kinerja Kabinet dan Ekonomi di masa Pandemi, jadi kan sebetulnya Mas Burhan (Burhanuddin Muhtadi) mengemasnya cukup bagus, ini persoalan ekonomi tapi ujung ini reshuffle kabinet ini. Karena sejauh mana ini kinerja kabinet pemerintahan Jokowi ini kalau dilihat di mata pengusaha, apakah positif apa negatif," ujar Mulyadi dalam acara rilis survei nasional Indikator Politik Indonesia secara daring, Kamis (23/7/2020).(Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Publik Setuju Jokowi Reshuffle Kabinet )

Dia mengatakan, tingkat kepuasan para pelaku usaha kepada empat menteri itu di atas 50%. "Artinya apa? Sebagian besar kinerja pembantu Presiden Jokowi bisa dianggap rendah, maka dari itu harapan pengusaha ke depan harus ada perbaikan, saya tidak tahu persis perbaikan itu harus reshuffle atau apapun bentuknya," kata anggota Komisi III DPR RI ini.

Atas dasar survei itu, Mulyadi menyebut kinerja kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin masih sangat rendah. "Sangat-sangat rendah dan sangat jauh dari harapan masyarakat. Karena tadi pertanyaannya sesuai harapan masyarakat, yang sesuai harapan masyarakat itu hanya empat menteri. Selebihnya 50% ke bawah," katanya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Rekomendasi
Tarif Transjabodetabek...
Tarif Transjabodetabek Blok M-Bandara Soetta Disesuaikan, Pramono: Naik Transportasi Lain di Atas Rp100 Ribu
Hacker Pro-Palestina...
Hacker Pro-Palestina Janji Lancarkan Serangan Siber Paling Dahsyat ke Israel
Pegadaian Gelar Literasi...
Pegadaian Gelar Literasi Keuangan dan Investasi Emas di Kemendes PDT
Berita Terkini
5 Jenderal dengan Karier...
5 Jenderal dengan Karier Paling Moncer hingga Menjadi Panglima TNI
Hery Susanto Diberhentikan...
Hery Susanto Diberhentikan Tidak Hormat dari Ketua Ombudsman, Mensesneg: Nanti Kita Tindak Lanjuti
Jadi Penasihat Presiden,...
Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Siap Perjuangkan Kepastian Kerja dan Upah Layak
Eks Ketua Ombudsman...
Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang
Usia Pensiun Personel...
Usia Pensiun Personel Polri Tidak Sama, Ini Penjelasan Pemerintah
Perjuangkan Nasib Dokter...
Perjuangkan Nasib Dokter Muda, PDMI Minta Pemerintah Buka Kembali Akses Ujian Kompetensi
Infografis
Virus Hanta Merebak!...
Virus Hanta Merebak! Ini 5 Gejalanya yang Perlu Diwaspadai
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved