#IndonesiaTerserah, Politikus PDIP Minta Pemerintah Tidak Abai

Rabu, 20 Mei 2020 - 20:59 WIB
loading...
#IndonesiaTerserah,...
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen mengatakan, kemunculan #Indonesia terserah menjadi penting sebagai bahan introspeksi di tengah pandemi. Foto/Dok. SINDOnews
A A A
JAKARTA - Kemunculan #IndonesiaTerserah menjadi penting sebagai bahan introspeksi di tengah pandemi. Ada beberapa yang harus dilakukan pemerintah menyikapi fenomena tersebut. Tujuannya agar pemerintah tidak kehilangan kepercayaan publik.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen mengatakan, #IndonesiaTerserah merupakan suara publik yang harus didengarkan pemerintah. “Tagar ini muncul setelah adanya fakta banyaknya orang antre berkerumun di Bandara Soekarno-Hatta untuk perjalanan keluar daerah,” katanya dalam siaran pers, Rabu (20/5/2020).

Menurut Gus Nabil, fakta ini harus diikuti dengan investigasi yang komprehensif. Apakah kelalaian dari pihak regulator bandara, maskapai penerbangan, atau justru dari kebijakan pemerintah? “Jadi, harus diletakkan pada konteks yang tepat. Saya sendiri melihat memang ada yang keliru, dan harus segera dibenahi dalam konteks itu,” ujarnya. (Baca juga: Indonesia Terserah, Bentuk Kekecewaan Tenaga Medis ke Pemerintah )

Kedua, lanjut Gus Nabil, pemerintah harus merapikan kembali kebijakan-kebijakan antarkementerian yang tidak terpadu. Ada beberapa kebijakan yang saling bertolak belakang, misalnya antara PSBB dengan kebijakan transportasi antar kawasan. (Baca juga: Terserah, Willy Winarko Soroti Masyarakat yang Tidak Patuhi PSBB )

Kebijakan-kebijakan yang tidak sinkron, menjadikan warga semakin bingung sekaligus kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Komunikasi mitigasi pandemi tidak komprehensif, dan fakta di lapangan menujukkan itu. (Baca juga: Abaikan Social Distancing, Terminal 2 Bandara Soetta Penuh Sesak )

Ketiga, pemerintah harus menghargai perjuangan tenaga medis Indonesia, juga dukungan orang-orang yang selama ini diam di rumah untuk memutus mata rantai persebaran Covid19. “Jadi jelas bahwa jangan sampai perjuangan panjang ini sia-sia, karena kebijakan yang salah sasaran dan komunikasi antar kementrian/antar pejabat yang tidak terpadu,” tutur ketua umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini.
(poe)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Rekomendasi
Meta Blokir Fungsi Kamera...
Meta Blokir Fungsi Kamera Kacamata Pintar Jika Lampu Privasi Terhalang
Tak Mau Berhenti di...
Tak Mau Berhenti di Indonesian Idol, Dandy Panjawi Siap Sikat Casting Film hingga Rilis Mini Album?!
Dilaporkan ke Kemenhaj...
Dilaporkan ke Kemenhaj Sulsel, JFT Siap Memberikan Keterangan dan Langkah Hukum
Berita Terkini
Antisipasi Badai PHK...
Antisipasi Badai PHK Massal, Legislator PDIP Desak Pembinaan Keterampilan bagi Buruh Terdampak
Dugaan Korupsi Batu...
Dugaan Korupsi Batu Bara hingga Asabri, Polisi Geledah 8 Lokasi Termasuk Rumah Pejabat Negara
Eks Hakim Agung Ad Hoc...
Eks Hakim Agung Ad Hoc Sebut Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Kejahatan Luar Biasa: Berbuntut Persoalan Negara
Polisi Temukan Uang...
Polisi Temukan Uang Fantastis Dolar AS dan Singapura dalam Brankas Saat Geledah Kafe di Cipete
Rumah Jampidsus Febrie...
Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Puluhan Anggota TNI, Ada Apa?
Membaca Penguatan Kelompok...
Membaca Penguatan Kelompok Rentan dalam Revisi UU HAM
Infografis
Ancaman Perang Kian...
Ancaman Perang Kian Nyata, 8 Negara Minta Warganya Tinggalkan Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved