Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
#IndonesiaTerserah, Politikus PDIP Minta Pemerintah Tidak Abai
loading...
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen mengatakan, kemunculan #Indonesia terserah menjadi penting sebagai bahan introspeksi di tengah pandemi. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kemunculan #IndonesiaTerserah menjadi penting sebagai bahan introspeksi di tengah pandemi. Ada beberapa yang harus dilakukan pemerintah menyikapi fenomena tersebut. Tujuannya agar pemerintah tidak kehilangan kepercayaan publik.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen mengatakan, #IndonesiaTerserah merupakan suara publik yang harus didengarkan pemerintah. “Tagar ini muncul setelah adanya fakta banyaknya orang antre berkerumun di Bandara Soekarno-Hatta untuk perjalanan keluar daerah,” katanya dalam siaran pers, Rabu (20/5/2020).
Menurut Gus Nabil, fakta ini harus diikuti dengan investigasi yang komprehensif. Apakah kelalaian dari pihak regulator bandara, maskapai penerbangan, atau justru dari kebijakan pemerintah? “Jadi, harus diletakkan pada konteks yang tepat. Saya sendiri melihat memang ada yang keliru, dan harus segera dibenahi dalam konteks itu,” ujarnya. (Baca juga: Indonesia Terserah, Bentuk Kekecewaan Tenaga Medis ke Pemerintah )
Kedua, lanjut Gus Nabil, pemerintah harus merapikan kembali kebijakan-kebijakan antarkementerian yang tidak terpadu. Ada beberapa kebijakan yang saling bertolak belakang, misalnya antara PSBB dengan kebijakan transportasi antar kawasan. (Baca juga: Terserah, Willy Winarko Soroti Masyarakat yang Tidak Patuhi PSBB )
Kebijakan-kebijakan yang tidak sinkron, menjadikan warga semakin bingung sekaligus kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Komunikasi mitigasi pandemi tidak komprehensif, dan fakta di lapangan menujukkan itu. (Baca juga: Abaikan Social Distancing, Terminal 2 Bandara Soetta Penuh Sesak )
Ketiga, pemerintah harus menghargai perjuangan tenaga medis Indonesia, juga dukungan orang-orang yang selama ini diam di rumah untuk memutus mata rantai persebaran Covid19. “Jadi jelas bahwa jangan sampai perjuangan panjang ini sia-sia, karena kebijakan yang salah sasaran dan komunikasi antar kementrian/antar pejabat yang tidak terpadu,” tutur ketua umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen mengatakan, #IndonesiaTerserah merupakan suara publik yang harus didengarkan pemerintah. “Tagar ini muncul setelah adanya fakta banyaknya orang antre berkerumun di Bandara Soekarno-Hatta untuk perjalanan keluar daerah,” katanya dalam siaran pers, Rabu (20/5/2020).
Menurut Gus Nabil, fakta ini harus diikuti dengan investigasi yang komprehensif. Apakah kelalaian dari pihak regulator bandara, maskapai penerbangan, atau justru dari kebijakan pemerintah? “Jadi, harus diletakkan pada konteks yang tepat. Saya sendiri melihat memang ada yang keliru, dan harus segera dibenahi dalam konteks itu,” ujarnya. (Baca juga: Indonesia Terserah, Bentuk Kekecewaan Tenaga Medis ke Pemerintah )
Kedua, lanjut Gus Nabil, pemerintah harus merapikan kembali kebijakan-kebijakan antarkementerian yang tidak terpadu. Ada beberapa kebijakan yang saling bertolak belakang, misalnya antara PSBB dengan kebijakan transportasi antar kawasan. (Baca juga: Terserah, Willy Winarko Soroti Masyarakat yang Tidak Patuhi PSBB )
Kebijakan-kebijakan yang tidak sinkron, menjadikan warga semakin bingung sekaligus kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Komunikasi mitigasi pandemi tidak komprehensif, dan fakta di lapangan menujukkan itu. (Baca juga: Abaikan Social Distancing, Terminal 2 Bandara Soetta Penuh Sesak )
Ketiga, pemerintah harus menghargai perjuangan tenaga medis Indonesia, juga dukungan orang-orang yang selama ini diam di rumah untuk memutus mata rantai persebaran Covid19. “Jadi jelas bahwa jangan sampai perjuangan panjang ini sia-sia, karena kebijakan yang salah sasaran dan komunikasi antar kementrian/antar pejabat yang tidak terpadu,” tutur ketua umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini.
(poe)
Explore More