Soal Usulan 10 Pimpinan MPR, PDIP: Belum ada Pembahahasan di Level Ketum Partai
Minggu, 01 September 2019 - 14:54 WIB
Soal Usulan 10 Pimpinan MPR, PDIP: Belum ada Pembahahasan di Level Ketum Partai
A
A
A
JAKARTA - Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya tetap kokoh berdiri dan berpedoman pada UUD dan UU MD3 terkait usulan penambahan 10 Pimpinan MPR.
"Mengingat pemilu sudah dilaksanakan dengan demikian seluruh konfigurasi kepemimpinan di DPR dan MPR harus dijalankan senafas dengan apa yang disuarakan rakyat melalui pemilu legislatif yang lalu," ujar Hasto di Jakarta, Minggu (1/9/2019).
Dengan demikian, kata Hasto, PDIP akan mendorong kepada partai Koalisi Indonesia Kerja untuk berdialog dengan seluruh ketua umum (Ketum) partai politik termasuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mencapai musyawarah-mufakat dalam menentukan formasi Pimpinan MPR.
Kata Hasto, sebenarnya belum ada pembahasan di level ketum partai berkenaan dengan berapa jumlah komposisi Pimpinan MPR. Yang jelas, pihaknya akan patuh terhadap UUD untuk memutuskan hal tersebut.
"Namun marwah MPR sebagai representasi dari rakyat Indonesia tentu saja itu dilakukan dialog-dialog untuk membangun kesepahaman agar sikap PDI Perjuangan bersamaan dengan parpol dalam menjalankan UU MD3 dapat dipahami dengan sebaik-baiknya," tandasnya.
"Mengingat pemilu sudah dilaksanakan dengan demikian seluruh konfigurasi kepemimpinan di DPR dan MPR harus dijalankan senafas dengan apa yang disuarakan rakyat melalui pemilu legislatif yang lalu," ujar Hasto di Jakarta, Minggu (1/9/2019).
Dengan demikian, kata Hasto, PDIP akan mendorong kepada partai Koalisi Indonesia Kerja untuk berdialog dengan seluruh ketua umum (Ketum) partai politik termasuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mencapai musyawarah-mufakat dalam menentukan formasi Pimpinan MPR.
Kata Hasto, sebenarnya belum ada pembahasan di level ketum partai berkenaan dengan berapa jumlah komposisi Pimpinan MPR. Yang jelas, pihaknya akan patuh terhadap UUD untuk memutuskan hal tersebut.
"Namun marwah MPR sebagai representasi dari rakyat Indonesia tentu saja itu dilakukan dialog-dialog untuk membangun kesepahaman agar sikap PDI Perjuangan bersamaan dengan parpol dalam menjalankan UU MD3 dapat dipahami dengan sebaik-baiknya," tandasnya.
(kri)
