Soal Isu Revisi UU MD3 untuk Rebut Kursi Ketua DPR, PDIP: Kami Ada Batas Kesabaran
Senin, 25 Maret 2024 - 23:04 WIB
loading...
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto geram mendengar isu revisi Undang-Undang MD3 demi memperebutkan kursi Ketua DPR RI. Foto/MPI/jonathan simanjuntak
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto geram mendengar isu revisi Undang-Undang MD3 demi memperebutkan kursi Ketua DPR RI. PDIP menurutnya akan memberikan perlawanan.
"Tapi kalau undang-undang terkait hasil Pemilu seperti UU MD3 akan dilakukan perubahan demi ambisi kekuasaan maka akan ada kekuatan perlawanan dari seluruh simpatisan, anggota, kader PDIP. Dan itu pasti dampaknya tidak kita inginkan," kata Hasto, Senin (25/3/2024).
Hasto kemudian mengingatkan pentingnya norma dalam berpolitik. Ia menyebut Undang-Undang Pemilu dan hasil pemilu tak etis jika diubah sebab Pemilu 2024 telah berlangsung. "(Jika diubah) Itu menunjukkan ambisi, nafsu kekuasan," ujar Hasto.
Baca juga: PDIP Ajukan 13 Permohonan PHPU Pileg 2024 ke MK, Optimistis Tambah Perolehan Suara
Meski demikian, Hasto mengakui wacana revisi UU MD3 bisa saja terwujud. Hasto pun menyinggung dugaan keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya putusan MK yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka merupakan salah satu contoh kasus wacana itu tidak bisa disikapi biasa-biasa saja.
Hasto lantas menegaskan sikap PDIP yang akan memberikan perlawanan. Ia pun meminta agar semua politisi menghormati rakyat. "Karena itulah hormati suara rakyat, jangan biarkan ambisi-ambisi penuh nafsu kekuasaan itu dibiarkan. Kami ada batas kesabaran untuk itu," tutupnya.
"Tapi kalau undang-undang terkait hasil Pemilu seperti UU MD3 akan dilakukan perubahan demi ambisi kekuasaan maka akan ada kekuatan perlawanan dari seluruh simpatisan, anggota, kader PDIP. Dan itu pasti dampaknya tidak kita inginkan," kata Hasto, Senin (25/3/2024).
Hasto kemudian mengingatkan pentingnya norma dalam berpolitik. Ia menyebut Undang-Undang Pemilu dan hasil pemilu tak etis jika diubah sebab Pemilu 2024 telah berlangsung. "(Jika diubah) Itu menunjukkan ambisi, nafsu kekuasan," ujar Hasto.
Baca juga: PDIP Ajukan 13 Permohonan PHPU Pileg 2024 ke MK, Optimistis Tambah Perolehan Suara
Meski demikian, Hasto mengakui wacana revisi UU MD3 bisa saja terwujud. Hasto pun menyinggung dugaan keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya putusan MK yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka merupakan salah satu contoh kasus wacana itu tidak bisa disikapi biasa-biasa saja.
Hasto lantas menegaskan sikap PDIP yang akan memberikan perlawanan. Ia pun meminta agar semua politisi menghormati rakyat. "Karena itulah hormati suara rakyat, jangan biarkan ambisi-ambisi penuh nafsu kekuasaan itu dibiarkan. Kami ada batas kesabaran untuk itu," tutupnya.
(cip)
Lihat Juga :
