Pemerintah Diminta Bersinergi dengan Tokoh Adat dan Agama Cari Solusi Papua
Jum'at, 30 Agustus 2019 - 15:42 WIB
Pemerintah Diminta Bersinergi dengan Tokoh Adat dan Agama Cari Solusi Papua
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta agar konflik yang terjadi di Papua tidak berkepanjangan. Karena itu, pihaknya meminta semua pihak mulai dari pemerintah, DPR RI, bersama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan DPRD Papua serta tokoh masyarakat adat dan tokoh agama untuk bersinergi dalam mencari solusi penyelesaian konflik di Papua.
Menurut Politikus Golkar ini, langkah tersebut diperlukan sebagai upaya untuk menjaga kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kami juga mendorong Kepolisian dan TNI untuk tetap menjaga keamanan dan memastikan agar situasi di Papua kondusif, serta memberikan imbauan kepada anggota personelnya untuk bertindak secara persuasif dan tidak menggunakan kekerasan maupun senjata dalam penyelesaian konflik," ujar Bamsoet dalam rilisnya, Jumat (30/8/2019).
Di sisi lain, pihaknya juga mendorong Polri bersama Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengusut pihak-pihak yang memprovokasi massa hingga menyebabkan terjadinya ricuh pada demo yang terjadi beberapa waktu lalu, serta menyelidiki dan menindak tegas pelaku penembakan dan pelaku tindakan kekerasan yang menggunakan senjata tajam, yang menyebabkan adanya korban jiwa dari pihak penegak hukum maupun masyarakat sipil berdasarkan Protap Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarkisme.
Bamsoet juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk tidak hanya memblokir internet di Papua, tetapi juga melakukan pemblokiran konten yang bersifat hoaks maupun konten propaganda yang bersifat memprovokasi masyarakat Papua dan membuat situasi semakin tidak kondusif.
"Dan kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bersikap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum terbukti kebenarannya," pungkasnya.
Menurut Politikus Golkar ini, langkah tersebut diperlukan sebagai upaya untuk menjaga kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kami juga mendorong Kepolisian dan TNI untuk tetap menjaga keamanan dan memastikan agar situasi di Papua kondusif, serta memberikan imbauan kepada anggota personelnya untuk bertindak secara persuasif dan tidak menggunakan kekerasan maupun senjata dalam penyelesaian konflik," ujar Bamsoet dalam rilisnya, Jumat (30/8/2019).
Di sisi lain, pihaknya juga mendorong Polri bersama Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengusut pihak-pihak yang memprovokasi massa hingga menyebabkan terjadinya ricuh pada demo yang terjadi beberapa waktu lalu, serta menyelidiki dan menindak tegas pelaku penembakan dan pelaku tindakan kekerasan yang menggunakan senjata tajam, yang menyebabkan adanya korban jiwa dari pihak penegak hukum maupun masyarakat sipil berdasarkan Protap Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarkisme.
Bamsoet juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk tidak hanya memblokir internet di Papua, tetapi juga melakukan pemblokiran konten yang bersifat hoaks maupun konten propaganda yang bersifat memprovokasi masyarakat Papua dan membuat situasi semakin tidak kondusif.
"Dan kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bersikap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang belum terbukti kebenarannya," pungkasnya.
(kri)
