Keputusan PAN Berada di Luar Pemerintahan Dinilai Terlambat
Senin, 26 Agustus 2019 - 10:31 WIB
Keputusan PAN Berada di Luar Pemerintahan Dinilai Terlambat
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menganggap, keputusan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk berada di luar pemerintahan terlambat. Seharusnya keputusan politik itu diambil jauh-jauh hari setelah Piplres 2019 diumumkan hasilnya.
"Sikap PAN ini juga datangnya setelah terlihat agak mentok untuk dapat masuk ke dalam koalisi Jokowi," kata Ray saat dihubungi SINDOnews, Senin (26/8/2019).
Ray menilai, sikap mentok PAN juga terlihat setelah partai yang dipimpin Zulkifli Hasan ini mendapat respons negatif dari partai koalisi Jokowi-KH. Ma'ruf Amin seperti Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan PDI Perjuangan untuk mendapatkan jatah kursi pimpinan MPR.
"Nasdem dan PDIP meskipun terlihat masih terbuka untuk menegosiasi ide itu, tapi terlihat kecenderungannya adalah menolak," ujarnya.
Dari kenyataan politik inilah, kata Ray, PAN lalu mengambil kesimpulan untuk berada di luar pemerintahan. Menurutnya, sikap ini belum tentu pasti juga karena PAN sepertinya akan terus melihat untuk dapat masuk ke dalam koalisi pemerintahan, sekalipun gagal mendapat kursi kabinet.
"Duduk menjadi salah satu unsur pimpinan MPR bisa juga titik kompromi. Tapi jika dalam dua hal ini sulit didapatkan, memang tidak ada lagi pilihan bagi PAN kecuali berada di garis luas pemerintahan," katanya.
"Sikap PAN ini juga datangnya setelah terlihat agak mentok untuk dapat masuk ke dalam koalisi Jokowi," kata Ray saat dihubungi SINDOnews, Senin (26/8/2019).
Ray menilai, sikap mentok PAN juga terlihat setelah partai yang dipimpin Zulkifli Hasan ini mendapat respons negatif dari partai koalisi Jokowi-KH. Ma'ruf Amin seperti Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan PDI Perjuangan untuk mendapatkan jatah kursi pimpinan MPR.
"Nasdem dan PDIP meskipun terlihat masih terbuka untuk menegosiasi ide itu, tapi terlihat kecenderungannya adalah menolak," ujarnya.
Dari kenyataan politik inilah, kata Ray, PAN lalu mengambil kesimpulan untuk berada di luar pemerintahan. Menurutnya, sikap ini belum tentu pasti juga karena PAN sepertinya akan terus melihat untuk dapat masuk ke dalam koalisi pemerintahan, sekalipun gagal mendapat kursi kabinet.
"Duduk menjadi salah satu unsur pimpinan MPR bisa juga titik kompromi. Tapi jika dalam dua hal ini sulit didapatkan, memang tidak ada lagi pilihan bagi PAN kecuali berada di garis luas pemerintahan," katanya.
(cip)
