Ketua MPR Sebut Indonesia Perlu Haluan Negara
Ketua MPR Sebut Indonesia Perlu Haluan Negara
A
A
A
JAKARTA - Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengatakan, DPR periode 2009-2014 telah merekomendasikan haluan negara yang semodel dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Pria yang akrab disapa Zulhas itu menyebutkan, setidaknya ada 9 rekomendasi yang dibahas antara lain, kewenangan DPD, penataan lembaga-lembaga hukum, dan memperkuat presidensial.
"Nah kami MPR 2014-2019 membahas itu, rekomendasi yang lama, banyak yang kita bahas. Salah satu hasil kesimpulannya, perlunya kita semacam garis-garis besar haluan negara yang sifatnya filosofis. Jadi enggak detail," kata Zulhas seusai Peringatan Hari Konstitusi di Gedung MPR, Jakarta, Minggu (18/8/2019).
Sebagai contoh, kata Zulhas, ekonomi yang dijiwai harus sesuai dengan Pasal 33 yang memiliki kesetaraan dan keadilan. Menurutnya, nilai filosofis tersebut harus bisa mengarahkan Indonesia untuk waktu 25 hingga 100 tahun.
Ketua Umum DPP PAN ini menambahkan, saat ini bentuk rekomendasi itu telah berada di badan pengkajian. Dia menargetkan akhir Agustus ini akan ada rapat finalisasi.
"Nanti setelah disepakati pada 27 September kita akan rapat paripurna terakhir MPR masa sidang akhir masa jabatan dan itu nanti diputuskan dalam rapat paripurna MPR itu menjadi bahan," katanya.
Pria yang akrab disapa Zulhas itu menyebutkan, setidaknya ada 9 rekomendasi yang dibahas antara lain, kewenangan DPD, penataan lembaga-lembaga hukum, dan memperkuat presidensial.
"Nah kami MPR 2014-2019 membahas itu, rekomendasi yang lama, banyak yang kita bahas. Salah satu hasil kesimpulannya, perlunya kita semacam garis-garis besar haluan negara yang sifatnya filosofis. Jadi enggak detail," kata Zulhas seusai Peringatan Hari Konstitusi di Gedung MPR, Jakarta, Minggu (18/8/2019).
Sebagai contoh, kata Zulhas, ekonomi yang dijiwai harus sesuai dengan Pasal 33 yang memiliki kesetaraan dan keadilan. Menurutnya, nilai filosofis tersebut harus bisa mengarahkan Indonesia untuk waktu 25 hingga 100 tahun.
Ketua Umum DPP PAN ini menambahkan, saat ini bentuk rekomendasi itu telah berada di badan pengkajian. Dia menargetkan akhir Agustus ini akan ada rapat finalisasi.
"Nanti setelah disepakati pada 27 September kita akan rapat paripurna terakhir MPR masa sidang akhir masa jabatan dan itu nanti diputuskan dalam rapat paripurna MPR itu menjadi bahan," katanya.
(cip)
Explore More