Demokrat Gabung ke Pemerintah, Kuota Menteri Parpol Koalisi Terancam

JAKARTA - Direktur Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus menilai, semakin mendekati waktu pelantikan presiden terpilih, rumor bergabungnya sejumlah partai di luar koalisi menyeruak ke publik.

Menurut Sulthan, Demokrat sebagai partai yang mengambil inisiatif awal melakukan rekonsiliasi pascapilpres lalu dikabarkan siap menjadi pendukung pemerintah Jokowi-KH. Ma'ruf Amin.

"Demokrat ini partai berkuasa selama 10 tahun saat pemerintahan SBY. Pengalamannya ini penting untuk membangun Indonesia ke depan," kata Sulthan saat dihubungi SINDOnews, Kamis (15/8/2019).

Sultan menganggap, jika Demokrat akhirnya resmi bergabung ke pemerintahan maka, pemerintah diyakini kian kuat. Terlebih, selama 10 tahun berkuasa, Demokrat bisa memberikan masukan langsung kepada Jokowi jika berada di dalam lingkaran pemerintahan.

"Berulangkali Presiden mengirim sinyal menghendaki kabinet kerja diisi oleh anak-anak muda potensial. Di Demokrat sendiri ada figur AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) yang memenuhi ekspektasi presiden tersebut," ungkapnya.

Di sisi lain, masuknya Demokrat dalam lingkaran koalisi pemerintahan akan memancing berbagai reaksi miring terutama dari partai koalisi yang merasa kuota menterinya bisa tergerus dengan kehadiran partai di luar mereka. Apalagi setelah pidato Megawati Soekarnoputri di Kongres PDI Perjuangan di Bali silam, rasa-rasanya posisi partai koalisi lainnya semakin terjepit.

"Sepatutnya urusan menteri ini kembalikan saja pada tupoksi prerogatif Presiden, percayakan saja pada Pak Jokowi dalam memilih orang yang dibutuhkannya untuk menggerakkan roda pemerintahan. Dengan demikian image koalisi tanpa syarat benar-benar terealisasi maksimal," pungkasnya.