Isu Reshuffle Kabinet, Ini Arahan AHY dan Sikap Partai Demokrat
loading...
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyatakan, reshuffle kabinet hak prerogatif presiden, dan bukan ranah partai. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat ikut menanggapi isu perombakan atau reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi setelah terbentuknya dua nomenklatur kementerian baru.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyatakan, reshuffle kabinet hak prerogatif presiden, dan bukan ranah partai. "Saat ini, Partai Demokrat sesuai dengan arahan dan di bawah kepemimpinan AHY, sedang fokus melakukan kerja-kerja nyata untuk membantu rakyat yang terdampak bencana, seperti di Malang, NTT, NTB, serta membantu rakyat yang terdampak pandemi," ujarnya saat dihubungi, Selasa (20/4/2021). Baca juga: Moeldoko Sebut yang Tahu Jawaban Reshuffle hanya Presiden
Menurut Herzaky, terkait dengan adanya isu jika Demokrat ditawari kursi menteri, sikap partai sesuai dengan pernyataan Ketum AHY bahwa dengan berada di luar pemerintahan, Partai Demokrat bisa menjalankan peran sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Kami bisa menjalankan peran untuk check and balance, dan itu penting, sehat untuk demokrasi, demikian menurut Ketum Partai Demokrat yang sah, AHY. Demokrat menyadari, itulah peran yang harus diambil saat ini. Peran Partai Demokrat untuk berkoalisi dengan rakyat, memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat. Ketum kami pun mengaku menyelami betul posisi tersebut," sambung pria yang akrab disapa Zaky itu.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyatakan, reshuffle kabinet hak prerogatif presiden, dan bukan ranah partai. "Saat ini, Partai Demokrat sesuai dengan arahan dan di bawah kepemimpinan AHY, sedang fokus melakukan kerja-kerja nyata untuk membantu rakyat yang terdampak bencana, seperti di Malang, NTT, NTB, serta membantu rakyat yang terdampak pandemi," ujarnya saat dihubungi, Selasa (20/4/2021). Baca juga: Moeldoko Sebut yang Tahu Jawaban Reshuffle hanya Presiden
Menurut Herzaky, terkait dengan adanya isu jika Demokrat ditawari kursi menteri, sikap partai sesuai dengan pernyataan Ketum AHY bahwa dengan berada di luar pemerintahan, Partai Demokrat bisa menjalankan peran sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Kami bisa menjalankan peran untuk check and balance, dan itu penting, sehat untuk demokrasi, demikian menurut Ketum Partai Demokrat yang sah, AHY. Demokrat menyadari, itulah peran yang harus diambil saat ini. Peran Partai Demokrat untuk berkoalisi dengan rakyat, memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat. Ketum kami pun mengaku menyelami betul posisi tersebut," sambung pria yang akrab disapa Zaky itu.
(cip)
