Gerindra Sambut Positif Ajakan PDIP Bentuk Paket Pimpinan MPR
Gerindra Sambut Positif Ajakan PDIP Bentuk Paket Pimpinan MPR
A
A
A
JAKARTA - Partai Gerindra menyambut positif ajakan PDIP Perjuangan (PDIP) yang mengajak partai politik (parpol) nonkoalisi pemerintah untuk bersama-sama membentuk paket Pimpinan MPR periode 2019-2024.
Sehingga, pemilihan bisa dilakukan secara musyawarah mufakat dan aklamasi. "Ya saya kira itu usulan yang bagus," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Fadli berpandangan, Gerindra menjadi partai yang meraih jumlah suara terbesar kedua, sehingga wajar jika Gerindra menduduki kursi pimpinan MPR, apakah itu ketua atau Wakil ketua MPR.
"Apalagi Gerindra secara popular vote adalah kedua terbesar. Jadi wajar kalau terepresentasi dalam pimpinan MPR. Bisa sebagai ketua bisa sebagai wakil ketua," ujar Fadli.
(Baca juga: PDIP Ajak Parpol Non Koalisi Masuk Paket Pimpinan MPR)
Karena itu kata Fadli, soal paket Pimpinan MPR ini bisa didiskusikan bersama-sama. Sehingga, bisa terbentuk konsensus bersama untuk diputuskan secara aklamasi. "Ya bersama-sama didiskusikan. Syukur-syukur bisa aklamasi, ada konsensus," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, keinginan agar pemilihan paket Pimpinan MPR dilakukan aklamasi dan musyawarah mufakat, karena ingin agar agenda amandemen UUD 1945 secara terbatas terkait GBHN (Garis Besar Haluan Negara).
"Oleh karena MPR punya agenda besar di periode yang akan datang, diharapkan kondisi objektif MPR dalam keadaan yang solid. Dalam keadaan yang utuh, tidak tercerai berai, tidak terkotak-kotak, tidak blok-blokan seperti zaman pilpres lalu," kata Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).
Sehingga, pemilihan bisa dilakukan secara musyawarah mufakat dan aklamasi. "Ya saya kira itu usulan yang bagus," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Fadli berpandangan, Gerindra menjadi partai yang meraih jumlah suara terbesar kedua, sehingga wajar jika Gerindra menduduki kursi pimpinan MPR, apakah itu ketua atau Wakil ketua MPR.
"Apalagi Gerindra secara popular vote adalah kedua terbesar. Jadi wajar kalau terepresentasi dalam pimpinan MPR. Bisa sebagai ketua bisa sebagai wakil ketua," ujar Fadli.
(Baca juga: PDIP Ajak Parpol Non Koalisi Masuk Paket Pimpinan MPR)
Karena itu kata Fadli, soal paket Pimpinan MPR ini bisa didiskusikan bersama-sama. Sehingga, bisa terbentuk konsensus bersama untuk diputuskan secara aklamasi. "Ya bersama-sama didiskusikan. Syukur-syukur bisa aklamasi, ada konsensus," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, keinginan agar pemilihan paket Pimpinan MPR dilakukan aklamasi dan musyawarah mufakat, karena ingin agar agenda amandemen UUD 1945 secara terbatas terkait GBHN (Garis Besar Haluan Negara).
"Oleh karena MPR punya agenda besar di periode yang akan datang, diharapkan kondisi objektif MPR dalam keadaan yang solid. Dalam keadaan yang utuh, tidak tercerai berai, tidak terkotak-kotak, tidak blok-blokan seperti zaman pilpres lalu," kata Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).
(maf)
Explore More