PDIP Tak Ingin Berebut Posisi Ketua MPR
PDIP Tak Ingin Berebut Posisi Ketua MPR
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak mempermasalahkan partai politik (parpol) mana yang nantinya mengisi jabatan Ketua MPR dalam sistem paket Pimpinan MPR nanti.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Ahmad Basarah mengatakan, PDIP tak ingin ikut terjebak dalam perebutan kekuasaan di MPR. Karena memang dalam Undang-Undang Nomor 2/2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) tidak mengatur soal itu.
"Itu (Pimpinan MPR) enggak ada aturan normatif mengenai ketua dan wakil ketua MPR. Karena tidak sama dengan DPR yang otomatis pemenang pemilu pertama menjadi ketua, pemenang kedua, ketiga, keempat, kelima menjadi wakil ketua," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).
Basarah menjelaskan, Pimpinan MPR dipilih dengan sistem paket yang terdiri atas satu ketua dan empat wakil ketua di mana paket itu dibentuk secara musyawarah mufakat. Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri sendiri menginginkan, adanya aklamasi dalam pemilihan Pimpinan MPR ini, dan untuk aklamasi diperlukan musyawarah mufakat.
"Monggo dibicarakan dalam forum yang baik itu, musyawarah mufakat. Nah PDIP tidak ingin terjebak melulu dalam urusan rebutan kekuasaan ketua dan wakil ketua MPR," tegasnya.
Menurut Basarah, PDIP menitikberatkan pada agenda dan program sebagai bagian dari pendidikan politik kepada masyarakat, karena PDIP tidak ingin partai politik sibuk mengurusi posisi jabatan saja.
Kata dia, PDIP keluar dari situasi itu dengan menawarkan agenda amandemen terbatas UUD 1945. "Ini loh PDIP punya agenda, apa agendanya? Meneruskan agenda pimpinan MPR periode sekarang, yaitu mengamandemen secara terbatas UUD 1945," ucap Wakil Ketua MPR ini.
"Tidak masalah (PDIP tak jadi ketua), karena kita sekali lagi stressing-nya pada apa kinerja MPR. Nah, tentu kita ingin mengingatkan ini loh agenda MPR periode 2014-2019 punya gawe besar yang tertunda karena ada pemilu," tegasnya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Ahmad Basarah mengatakan, PDIP tak ingin ikut terjebak dalam perebutan kekuasaan di MPR. Karena memang dalam Undang-Undang Nomor 2/2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) tidak mengatur soal itu.
"Itu (Pimpinan MPR) enggak ada aturan normatif mengenai ketua dan wakil ketua MPR. Karena tidak sama dengan DPR yang otomatis pemenang pemilu pertama menjadi ketua, pemenang kedua, ketiga, keempat, kelima menjadi wakil ketua," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).
Basarah menjelaskan, Pimpinan MPR dipilih dengan sistem paket yang terdiri atas satu ketua dan empat wakil ketua di mana paket itu dibentuk secara musyawarah mufakat. Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri sendiri menginginkan, adanya aklamasi dalam pemilihan Pimpinan MPR ini, dan untuk aklamasi diperlukan musyawarah mufakat.
"Monggo dibicarakan dalam forum yang baik itu, musyawarah mufakat. Nah PDIP tidak ingin terjebak melulu dalam urusan rebutan kekuasaan ketua dan wakil ketua MPR," tegasnya.
Menurut Basarah, PDIP menitikberatkan pada agenda dan program sebagai bagian dari pendidikan politik kepada masyarakat, karena PDIP tidak ingin partai politik sibuk mengurusi posisi jabatan saja.
Kata dia, PDIP keluar dari situasi itu dengan menawarkan agenda amandemen terbatas UUD 1945. "Ini loh PDIP punya agenda, apa agendanya? Meneruskan agenda pimpinan MPR periode sekarang, yaitu mengamandemen secara terbatas UUD 1945," ucap Wakil Ketua MPR ini.
"Tidak masalah (PDIP tak jadi ketua), karena kita sekali lagi stressing-nya pada apa kinerja MPR. Nah, tentu kita ingin mengingatkan ini loh agenda MPR periode 2014-2019 punya gawe besar yang tertunda karena ada pemilu," tegasnya.
(maf)
Explore More