Nasdem Persilakan Usul 10 Pimpinan MPR Dibahas Bersama di DPR
Senin, 12 Agustus 2019 - 14:51 WIB
Nasdem Persilakan Usul 10 Pimpinan MPR Dibahas Bersama di DPR
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate mempersilakan usulan 10 Pimpinan MPR dibahas bersama fraksi lain di dewan perwakilan rakyat (DPR). Adapun usulan itu dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay.
"Sebagai gagasan silakan saja, nanti dibahas di fraksi-fraksi di DPR," ujar Johnny di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/8/2019).
Namun, Partai Nasdem belum memikirkan untuk merevisi Undang-undang (UU) tentang MPR DPR DPD dan DPRD (MD3). "Yang ada kami punya komitmen untuk melaksanakan UU MD3 yang sudah kita sepakati bersama," kata Anggota Komisi XI DPR RI ini.
Menurut dia, sebuah undang-undang jangan terlalu pragmatis. "Apalagi UU MD3, hanya untuk kekuasaan di DPR atau MPR atau di DPD kita ubah aja seenaknya sesuai dengan hasil pemilu, tanpa ada kajian, lalu menggunakan setiap perkembangan dan dinamika politik sebagai alasan, itu sebenarnya hanya untuk merebut kekuasaan," jelasnya.
"Kapan sih kita bisa dewasa dan kapan demokrasi kita menjadi lebih bermartabat," tambah Johnny. Dia berpendapat, demokrasi menjadi lebih bermartabat jika undang-undang yang ada digunakan dengan konsisten.
"Sebagai gagasan silakan saja, nanti dibahas di fraksi-fraksi di DPR," ujar Johnny di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/8/2019).
Namun, Partai Nasdem belum memikirkan untuk merevisi Undang-undang (UU) tentang MPR DPR DPD dan DPRD (MD3). "Yang ada kami punya komitmen untuk melaksanakan UU MD3 yang sudah kita sepakati bersama," kata Anggota Komisi XI DPR RI ini.
Menurut dia, sebuah undang-undang jangan terlalu pragmatis. "Apalagi UU MD3, hanya untuk kekuasaan di DPR atau MPR atau di DPD kita ubah aja seenaknya sesuai dengan hasil pemilu, tanpa ada kajian, lalu menggunakan setiap perkembangan dan dinamika politik sebagai alasan, itu sebenarnya hanya untuk merebut kekuasaan," jelasnya.
"Kapan sih kita bisa dewasa dan kapan demokrasi kita menjadi lebih bermartabat," tambah Johnny. Dia berpendapat, demokrasi menjadi lebih bermartabat jika undang-undang yang ada digunakan dengan konsisten.
(kri)
