Soal Koalisi, PDIP Dinilai Tak Berani Pasang Badan untuk Gerindra
Minggu, 11 Agustus 2019 - 18:35 WIB
Soal Koalisi, PDIP Dinilai Tak Berani Pasang Badan untuk Gerindra
A
A
A
JAKARTA - Meskipun sinyal bergabungnya Partai Gerindra kian kuat ke pemerintah namun, pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin menilai kemungkinan Gerindra gabung pemerintah masih 50:50 (fifty-fifty).
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya resistensi dari parpol pengusung Joko Widodo dan Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf).
PDIP pun dinilai tidak akan berani pasang badan untuk masuknya Gerindra ke dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK). “Saya yang pertama bilang Gerindra akan gabung ke pemerintah sejak pertemuan di MRT kemarin. Hubungan Prabowo-Mega kembali mesra, ini semakin menguatkan Gerindra bergabung ke pemerintah. Persoalannya apakah akan benar-benar gabung ke pemerintahan, kita masih harus menunggu,” kata Said kepada SINDOnews di Jakarta, Minggu (11/8/2019).
Menurut Said, meskipun pengaruh PDIP kuat di dalam KIK, namun dengan bergabungnya Gerindra dalam koalisi akan merugikan mereka dari sisi politik. Karena, bertambahnya parpol pendukung Jokowi akan memengaruhi pembagian jatah menteri kepada masing-masing parpol yang ada di KIK.
“Ketika pembagian porsi menteri itu dengan diberikannya posisi kepada Gerindra di kementerian tertentu dianggap merugikan secara politik, PDIP tidak akan ngotot, artinya tidak akan pasang badan untuk Gerindra. Dukung Gerindra iya, tapi tidak sampai pasang badan untuk Gerindra,” ujar Said.
Kemudian, lanjut Said, faktor lainnya yakni internal Gerindra sendiri yang belum mendapatkan kepastian jatah menteri dari Jokowi. Saat ini pernyataan sejumlah elite Gerindra sudah mulai kembali ke kebiasaan lama, yakni mengkritisi pemerintah. Padahal, sesaat setelah pertemuan Prabowo-Jokowi, mereka tampak lebih diam.
“Fadli Zon setelah pertemuan MRT mengurangi kritik, sekarang kembali melontarkan kritik-kritik itu. Jaminan jatah menteri itu belum dipegang karena kalau sudah pasti Gerindra sudah cooling down,” tutur Said. (Baca juga: Koalisi Bersama Gerindra Bisa Terjadi di Pimpinan MPR )
Karena itu, Said sangat yakin bahwa masuk tidaknya Gerindra ke dalam pemerintah itu masih 50:50 sampai dengan adanya kepastian pos menteri apa yang bisa diisi oleh Gerindra.
“Kalau Gerindranya sudah siap rela bergabung ke Jokowi tidak diragukan. Tapi apakah dukungan yang diberikan ada efek positif terhadap posisi menteri untuk Gerindra masih 50:50,” tandasnya.
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya resistensi dari parpol pengusung Joko Widodo dan Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf).
PDIP pun dinilai tidak akan berani pasang badan untuk masuknya Gerindra ke dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK). “Saya yang pertama bilang Gerindra akan gabung ke pemerintah sejak pertemuan di MRT kemarin. Hubungan Prabowo-Mega kembali mesra, ini semakin menguatkan Gerindra bergabung ke pemerintah. Persoalannya apakah akan benar-benar gabung ke pemerintahan, kita masih harus menunggu,” kata Said kepada SINDOnews di Jakarta, Minggu (11/8/2019).
Menurut Said, meskipun pengaruh PDIP kuat di dalam KIK, namun dengan bergabungnya Gerindra dalam koalisi akan merugikan mereka dari sisi politik. Karena, bertambahnya parpol pendukung Jokowi akan memengaruhi pembagian jatah menteri kepada masing-masing parpol yang ada di KIK.
“Ketika pembagian porsi menteri itu dengan diberikannya posisi kepada Gerindra di kementerian tertentu dianggap merugikan secara politik, PDIP tidak akan ngotot, artinya tidak akan pasang badan untuk Gerindra. Dukung Gerindra iya, tapi tidak sampai pasang badan untuk Gerindra,” ujar Said.
Kemudian, lanjut Said, faktor lainnya yakni internal Gerindra sendiri yang belum mendapatkan kepastian jatah menteri dari Jokowi. Saat ini pernyataan sejumlah elite Gerindra sudah mulai kembali ke kebiasaan lama, yakni mengkritisi pemerintah. Padahal, sesaat setelah pertemuan Prabowo-Jokowi, mereka tampak lebih diam.
“Fadli Zon setelah pertemuan MRT mengurangi kritik, sekarang kembali melontarkan kritik-kritik itu. Jaminan jatah menteri itu belum dipegang karena kalau sudah pasti Gerindra sudah cooling down,” tutur Said. (Baca juga: Koalisi Bersama Gerindra Bisa Terjadi di Pimpinan MPR )
Karena itu, Said sangat yakin bahwa masuk tidaknya Gerindra ke dalam pemerintah itu masih 50:50 sampai dengan adanya kepastian pos menteri apa yang bisa diisi oleh Gerindra.
“Kalau Gerindranya sudah siap rela bergabung ke Jokowi tidak diragukan. Tapi apakah dukungan yang diberikan ada efek positif terhadap posisi menteri untuk Gerindra masih 50:50,” tandasnya.
(dam)
