DPR Minta Pemerintah Siapkan Langkah Pemulihan Ekonomi

JAKARTA - Anggota DPR Fraksi Gerindra , Kamrussamad mengatakan perlu ada upaya untuk merangsang ekonomi untuk kembali normal. Dia memperkirakan China akan dapat berkembang di triwulan II 2020.

“Dari hampir semua mitra dagang utama Indonesia di negara-negara maju, hanya China yang diperkirakan akan tumbuh positif di triwulan II 2020,” kata Kamarussamad, Rabu (24/6/2020).

Karena itu, pemerintah harus bisa memanfaatkan meningkatnya ekspor produk Indonesia. Menurutnya dengan kondisi demikian, Pemerintah harus melakukan upaya yang dilakukan untuk mendukung ekspor ke China sehingga saat dapat memulihkan ekonomi seiring permintaan ekspor China ke Indonesia yang ikut naik. (Baca juga: Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Utamakan Aspek Sosial dan Kesehatan)

Sementara dalam pandangannya terhadap new normal, Kammarusamad menilai pemerintah salah memprediksi Pandemi Covid 19. Bila sebelumnya pemerintah menilai 2021 kondisi ekonomi mulai pulih. Nyatanya hingga kini peningkatan pasien positif Covid jauh meninggi.

Karena itu, Kamarussamad meminta pemerintah berpikir ulang. Pasalnya dengan kondisi saat ini, pemulihan ekonomi tidak cepat seperti yang diprediksikan. Termasuk soal rencana recovery ekonomi yang masuk dalam rencana cadangan, Kamarussamad menilai pemerintah belum serius memikirkan itu. Sebab rencana ini untuk membantu skenario jaring pengaman sosial kita hanya tiga bulan, enam bulan, dan setahun.

“Lembaga internasional menggambarkan ketidakpastian ekonomi yang tinggi di sisa 2020 dan 2021 mendatang. Pemerintah perlu mengantisipasi jika situasi gejolak ekonomi global kembali terjadi, terutama jelang akhir tahun (dinamika politik AS) dan risiko gelombang kedua pandemi,” ucapnya. (Baca juga: 81% Responden Nilai Ekonomi Indonesia Memburuk Akibat Pandemi COVID-19)

Termasuk dalam memikirkan outlook ekonomi 2020 dan Proyeksi 2021 yang terfokus global tentang geopolitik AS-China yang kemungkinan susah diintervensi. “Namun faktor Second Wave Covid-19 sangat berkaitan dengan kemampuan Pemerintah Indonesia menangani wabah,” ucapnya.

Hanya saja hingga kini skenario itu, atau gelombang kedua belum terlihat. Dia menilai tim ekonomi pemerintah yang terkesan percaya diri dengan satu skenario saja. “Terkait stimulus fiskal Indonesia sebesar 4,2 persen dari PDB. Besaran stimulus penting, namun kecepatan implementasi juga jauh lebih penting karena akan menentukan tingkat efektifitas stimulus ini,” tuturnya.

Kamarussamad menilai rendahnya penyerapan anggaran memengaruhi daya beli serta berdampak pada sektor riil. Karena itu perlu keberpihakan terhadap peningkatan daya saing dalam negeri. “Sudah berapa persen penyerapan stimulus sampai saat ini? Apa upaya yang sudah dilakukan untuk mempercepat stimulus agar sampai ke masyarakat dan dunia usaha, kami nilai hasilnya belum nampak,” tegur Kamarussamad.

Dengan kondisi demikian, Kamarussamad mendesak tim ekonomi pemerintah untuk jujur agar publik bisa percaya terhadap arah kebijakan. “Semestinya pemerintah menyiapkan skenario jika pertumbuhan ekonomi tahun ini sampai minus -3,9% sehingga target pertumbuhan ekonomi 2021 lebih realistis,” tutupnya.