Pilkada Tanpa Mahar PDIP Diapresiasi
Senin, 05 Agustus 2019 - 20:41 WIB
Pilkada Tanpa Mahar PDIP Diapresiasi
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan mengapresiasi kebijakan politik tanpa mahar saat maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah mengaku sangat berutang budi dengan PDI Perjuangan yang mengusungnya di Pemilihan Gubernur Sulsel. Dikatakannya, saat menjadi calon kepala daerah dari PDIP, pihaknya mengaku sangat kaget karena sama sekali tidak dimintai mahar seperti yang selama ini terjadi dalam praktik politik di pilkada.
"Kami sangat kaget karena tidak ada mahar dan lain-lain," kata Nurdin dalam diskusi 'Kesiapan PDI Perjuangan menuju Pilkada 2020 dan Testimoni Para Kepala Daerah' yang digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Selain itu, dirinya juga mengaku sangat berutangbudi pada PDIP karena hingga kini dalam menjalankan tugas sebagai gubernur masih mendapatkan dukungan penuh PDIP. Kini, Nurdin mengaku sedang "digoyang" oleh DPRD setempat lewat hak angket. Nurdin mengaku Fraksi PDIP mengawal dan siap pasang badan. "Kalau parpol lain goyang, PDIP tetap kokoh usung kita," imbuh Nurdin.
Senada, Bupati Puncak, Provinsi Papua, Willem Wandik. Menurutnya, PDIP telah mengawalnya untuk melaksanakan pemerintahan di Kabupaten Puncak sehingga tak lagi terbelakang dan terisolir. Willem pun bersaksi dirinya disokong penuh PDIP saat pilkada lalu.
"PDIP tidak pernah minta mahar. Tidak ada. Itu Puji Tuhan. Kami tidak ada mahar. Di daerah itu biasa maharnya luar biasa, tapi di PDIP tidak pernah ada mahar-mahar," kata Willem.
Begitupun Bupati Boven Digul, Papua, Benediktus Tambonop yang mengaku mendapatkan surat penugasan untuk menjadi calon kepala daerah setelah dia mengikuti sekolah partai angkatan pertama. "Saya bertekad membangun Boven Digoel sesuai prinsip Tri Sakti Bung Karno," ujar Benediktus.
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, mengatakan dirinya bisa dianggap berhasil membangun Semarang karena mengikuti ideologi partai. Dirinya juga menjalankan hal-hal yang diajarkan dalam sekolah partai PDI Perjuangan.
Dia mengakui kerja keras sebagai kader partai juga berjalan sinergis dengan hasil perolehan suara partai dalam Pemilu 2019 lalu. "Kami ini kader partai dan masyarakat tahu. Ada hubungan erat di antara keberhasilan program dan pencapaian program pemerintah dengan keberhasilan partai," kata Mas Hendi, sapaan akrabnya.
Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha mengatakan para kepala daerah tersebut merupakan "mutiara-mutiara" yang ditemukan oleh PDI Perjuangan. Dia mendukung langkah partai itu mengedepankan suara para kepala daerah berprestasi itu. Sehingga publik juga tahu bahwa parpol juga bertindak untuk kaderisasi kepemimpinan nasional, bukan sekadar rebutan kursi pimpinan.
"Sangat baik bila mutiara-mutiara PDI Perjuangan ini disampaikan ke publik. Semakin banyak dikenalkan semakin baik," kata Hanta Yudha.
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah mengaku sangat berutang budi dengan PDI Perjuangan yang mengusungnya di Pemilihan Gubernur Sulsel. Dikatakannya, saat menjadi calon kepala daerah dari PDIP, pihaknya mengaku sangat kaget karena sama sekali tidak dimintai mahar seperti yang selama ini terjadi dalam praktik politik di pilkada.
"Kami sangat kaget karena tidak ada mahar dan lain-lain," kata Nurdin dalam diskusi 'Kesiapan PDI Perjuangan menuju Pilkada 2020 dan Testimoni Para Kepala Daerah' yang digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Selain itu, dirinya juga mengaku sangat berutangbudi pada PDIP karena hingga kini dalam menjalankan tugas sebagai gubernur masih mendapatkan dukungan penuh PDIP. Kini, Nurdin mengaku sedang "digoyang" oleh DPRD setempat lewat hak angket. Nurdin mengaku Fraksi PDIP mengawal dan siap pasang badan. "Kalau parpol lain goyang, PDIP tetap kokoh usung kita," imbuh Nurdin.
Senada, Bupati Puncak, Provinsi Papua, Willem Wandik. Menurutnya, PDIP telah mengawalnya untuk melaksanakan pemerintahan di Kabupaten Puncak sehingga tak lagi terbelakang dan terisolir. Willem pun bersaksi dirinya disokong penuh PDIP saat pilkada lalu.
"PDIP tidak pernah minta mahar. Tidak ada. Itu Puji Tuhan. Kami tidak ada mahar. Di daerah itu biasa maharnya luar biasa, tapi di PDIP tidak pernah ada mahar-mahar," kata Willem.
Begitupun Bupati Boven Digul, Papua, Benediktus Tambonop yang mengaku mendapatkan surat penugasan untuk menjadi calon kepala daerah setelah dia mengikuti sekolah partai angkatan pertama. "Saya bertekad membangun Boven Digoel sesuai prinsip Tri Sakti Bung Karno," ujar Benediktus.
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, mengatakan dirinya bisa dianggap berhasil membangun Semarang karena mengikuti ideologi partai. Dirinya juga menjalankan hal-hal yang diajarkan dalam sekolah partai PDI Perjuangan.
Dia mengakui kerja keras sebagai kader partai juga berjalan sinergis dengan hasil perolehan suara partai dalam Pemilu 2019 lalu. "Kami ini kader partai dan masyarakat tahu. Ada hubungan erat di antara keberhasilan program dan pencapaian program pemerintah dengan keberhasilan partai," kata Mas Hendi, sapaan akrabnya.
Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha mengatakan para kepala daerah tersebut merupakan "mutiara-mutiara" yang ditemukan oleh PDI Perjuangan. Dia mendukung langkah partai itu mengedepankan suara para kepala daerah berprestasi itu. Sehingga publik juga tahu bahwa parpol juga bertindak untuk kaderisasi kepemimpinan nasional, bukan sekadar rebutan kursi pimpinan.
"Sangat baik bila mutiara-mutiara PDI Perjuangan ini disampaikan ke publik. Semakin banyak dikenalkan semakin baik," kata Hanta Yudha.
(cip)
