Era Sistem Presidensial, PDIP: Tidak Ada Koalisi Oposisi Permanen

JAKARTA - Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menganggap, dalam sistem Presidensial yang dianut kontitusi saat ini 'alamiahnya' tidak menganut sistem oposisi dalam pengertian Pancasila.

"Dalam prakteknya ada partai-partai di luar Kabinet pemerintahan," kata Basarah di Jakarta, Sabtu (3/8/2019).

Basarah menganggap, pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa selama 10 tahun, PDIP juga memilih di luar pemerintahan bersama beberapa partai politik lainnya.

Ia menuturkan, saat itu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang pernah berpasangan dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto kalah dengan SBY. Namun ketika kalah, PDIP dan Gerindra tak membuat koalisi oposisi permanen.

"Kami jalan sendiri-sendiri, dalam rangka menjalani fungsi pengawasannya. Tidak ada koalisi oposisi permanen, ketika seperti yang dilakukan koalisi merah putih ketika pasca Pilpres 2014, yang membangun koalisi KMP," ungkapnya.

Wakil Ketua MPR itu menambahkan, pada saat SBY berduet dengan Boediono pun PDIP tetap memilih di luar pemerintahan, meski di saat bersamaan ada sejumlah partai yang memilih bergabung ke dalam pemerintahan.

"Ada partai Golkar masuk ke dalam koalisi, ada PKS, tapi yang namanya Angket BMM dan Angket Century, Golkar terdepan (menolak angket). Itu salah satu bukti, partai yang bergabung di pemerintahan, kehilangan hak pengawasannya," pungkasnya.