Gerindra Bergabung, Soliditas Koalisi Jokowi-Ma'ruf Diyakini Terganggu

JAKARTA - Soliditas Koalisi Indonesia Kerja (KIK) diyakini bakal terganggu jika Partai Gerindra bergabung dalam Pemerintahan Jokowi - KH Ma'ruf Amin. Adapun isu bergabungnya Partai Gerindra itu muncul setelah Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Stasiun Mass Rapid Transit (MRT), Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu 13 Juli lalu.

Isu tersebut semakin santer setelah Prabowo Subianto bertemu dengan Megawati Soekarnoputri Rabu 24 Juli lalu di Rumah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. "Yang pasti kesolidan atau soliditas sedang terganggu dengan akan hadirnya Gerindra dalam koalisi Jokowi," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada SINDOnews, Minggu (28/7/2019).

Dia mengatakan, partai-partai Koalisi Jokowi-Ma'ruf, terutama Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menganggap Partai Gerindra tidak berkeringat dan tak berdarah-darah dalam memenangkan Jokowi-Ma'ruf. "Dan Gerindra juga mengancam jatah menteri partai-partai tersebut terkurangi," katanya.

Di samping itu, partai-partai Koalisi Jokowi-Ma'ruf itu juga diyakininya takut kursi ketua MPR pun diambil Partai Gerindra. "Dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf juga terjadi tarik menarik kepentingan, ada yang setuju Gerindra masuk, dan ada yang juga menolak," pungkasnya.

Sekadar diketahui, beredar kabar Ahmad Muzani disiapkan untuk kursi Ketua MPR periode 2019-2024. Selain itu beredar isu Edhy Prabowo menduduki kursi Menteri Pertanian Kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Keduanya selalu ikut mendampingi Prabowo Subianto saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Stasiun MRT Lebak Bulus dan ke Rumah Megawati Soekarnoputri.