Soal Kabinet, Muhammadiyah Ingatkan Jangan Sekadar Bagi-bagi Jabatan
Kamis, 18 Juli 2019 - 21:45 WIB
Soal Kabinet, Muhammadiyah Ingatkan Jangan Sekadar Bagi-bagi Jabatan
A
A
A
YOGYAKARTA - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap kinerja Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dalam lima tahun ke depan semakin baik.
Dia mengharapkan Presiden Jokowi bisa membentuk kabinet yang lebih memiliki visi. Bukan hanya sekadar bagi-bagai jabatan.
“Muhammadiyah ingin pemerintah ke depan semakin baik good governance,” tututr Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Kamis (18/7/2019).
Menurut Haedar, tugas pemerintahan ke depan adalah menjalankan kewajiban untuk melindungi seluruh Tanah Air dan bangsa.
Hal itu dikatakannya harus menjadi konsentrasi Pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin pada masa mendatang. Hal ini harus disikapi dengan menempatkan menteri yang lebih memiliki visi.
Haedar juga menegaskan Muhammadiyah tidak akan ikut dalam urusan kabinet. “Muhammadiyah tidak pernah ikut dalam kontesasi politik,” ujarnya.
Haedar menegaskan keberadaan Ketua Umum PP Muhammadiyah bukan untuk terjun dalam politik. “Ketua PP Muhammadiyah hadir bukan untuk itu,” ucapnya tersenyum.
Menurut Haedar, pengisian kabinet merupakan hak presiden. Selama ini Muhammadiyah tidak pernah meminta jatah menteri dari presiden.
Namun ketika presiden dan parpol pengusung memilih kader Muhammadiyah menjadi Menteri, kata Haedar, itu di luar kewenangan PP Muhammadiyah. Hal ini sangat mungkin saja terjadi mengingat banyak kader terbaik Muhammadiyah yang mampu duduk dalam berbagai jabata strategis.
“Kader Muhammadiyah itu siap, untuk menjadi Menteri, wartawan, guru ataupun ustaz,” ujarnya.
Dia mengharapkan Presiden Jokowi bisa membentuk kabinet yang lebih memiliki visi. Bukan hanya sekadar bagi-bagai jabatan.
“Muhammadiyah ingin pemerintah ke depan semakin baik good governance,” tututr Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Kamis (18/7/2019).
Menurut Haedar, tugas pemerintahan ke depan adalah menjalankan kewajiban untuk melindungi seluruh Tanah Air dan bangsa.
Hal itu dikatakannya harus menjadi konsentrasi Pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin pada masa mendatang. Hal ini harus disikapi dengan menempatkan menteri yang lebih memiliki visi.
Haedar juga menegaskan Muhammadiyah tidak akan ikut dalam urusan kabinet. “Muhammadiyah tidak pernah ikut dalam kontesasi politik,” ujarnya.
Haedar menegaskan keberadaan Ketua Umum PP Muhammadiyah bukan untuk terjun dalam politik. “Ketua PP Muhammadiyah hadir bukan untuk itu,” ucapnya tersenyum.
Menurut Haedar, pengisian kabinet merupakan hak presiden. Selama ini Muhammadiyah tidak pernah meminta jatah menteri dari presiden.
Namun ketika presiden dan parpol pengusung memilih kader Muhammadiyah menjadi Menteri, kata Haedar, itu di luar kewenangan PP Muhammadiyah. Hal ini sangat mungkin saja terjadi mengingat banyak kader terbaik Muhammadiyah yang mampu duduk dalam berbagai jabata strategis.
“Kader Muhammadiyah itu siap, untuk menjadi Menteri, wartawan, guru ataupun ustaz,” ujarnya.
(dam)
