PAN Akhiri Koalisi dengan Prabowo-Sandi Setelah Putusan MK
Rabu, 26 Juni 2019 - 14:51 WIB
PAN Akhiri Koalisi dengan Prabowo-Sandi Setelah Putusan MK
A
A
A
JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) akan resmi undur diri dari Koalisi Indonesia Adil Makmur yang mendukung pasangan calon (Paslon) 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 lalu usai putusan hasil sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami akan menyatakan sikap selanjutnya bagi PAN, kan semuanya (proses pilpres) sudah selasai kan, dan kami kemungkinan besar akan melakukan Rakernas (rapat kerja nasional) secepatnya untuk menentukan sikap politik PAN, the next logical step, langkah-langkah logis selanjutnya bagi PAN sebagai parpol, apa yang kami bisa lakukan untuk 5 tahun ke depan," ujar Wakil Ketua Umum DPP PAN Bara Hasibuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/6).
Bara mengaku bahwa arah koalisi PAN kemungkinan besar bergabung ke pemerintahan. Namun, PAN tidak takut jika dianggap pembelot koalisi oleh Koalisi Indonesia Adil Makmur karena memang koalisi itu sudah selesai secara de jure saat nanti MK mengumumkan hasil sengketa.
Dia melanjutkan karena kepentingan PAN dalam koalisi sebatas sampai pilpres dan pilpres itu sudah selesai pada 17 April lalu. "Tapi secara de facto, pemilihan presiden selesai 17 April. Memang kami harus tunggu semua proses secara resmi, dan itu harus diputuskan oleh tim Prabowo untuk mengajukan gugatan ke MK dan itu kami hormati," jelasnya.
Bara mengakui bahwa muncul perdebatan, perbedaan pandangan dan pembicaraan di internal PAN setelah 17 April lalu dan itu hal yang biasa dalam partai politik (parpol). Tapi, kemungkinan besar mengarah ke koalisi pemerintah.
"Pembicaraan secara informal sudah dilakukan dan bisa saya katakan kemungkinan kami untuk mendukung pemerintah nanti dipimpin Pak Jokowi itu kemungkinan itu besar saya kemukakan beberapa kali," tandasnya.
"Kami akan menyatakan sikap selanjutnya bagi PAN, kan semuanya (proses pilpres) sudah selasai kan, dan kami kemungkinan besar akan melakukan Rakernas (rapat kerja nasional) secepatnya untuk menentukan sikap politik PAN, the next logical step, langkah-langkah logis selanjutnya bagi PAN sebagai parpol, apa yang kami bisa lakukan untuk 5 tahun ke depan," ujar Wakil Ketua Umum DPP PAN Bara Hasibuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/6).
Bara mengaku bahwa arah koalisi PAN kemungkinan besar bergabung ke pemerintahan. Namun, PAN tidak takut jika dianggap pembelot koalisi oleh Koalisi Indonesia Adil Makmur karena memang koalisi itu sudah selesai secara de jure saat nanti MK mengumumkan hasil sengketa.
Dia melanjutkan karena kepentingan PAN dalam koalisi sebatas sampai pilpres dan pilpres itu sudah selesai pada 17 April lalu. "Tapi secara de facto, pemilihan presiden selesai 17 April. Memang kami harus tunggu semua proses secara resmi, dan itu harus diputuskan oleh tim Prabowo untuk mengajukan gugatan ke MK dan itu kami hormati," jelasnya.
Bara mengakui bahwa muncul perdebatan, perbedaan pandangan dan pembicaraan di internal PAN setelah 17 April lalu dan itu hal yang biasa dalam partai politik (parpol). Tapi, kemungkinan besar mengarah ke koalisi pemerintah.
"Pembicaraan secara informal sudah dilakukan dan bisa saya katakan kemungkinan kami untuk mendukung pemerintah nanti dipimpin Pak Jokowi itu kemungkinan itu besar saya kemukakan beberapa kali," tandasnya.
(kri)
