Kemhan Pererat Kerja Sama dengan Atase Pertahanan Negara Sahabat
Rabu, 26 Juni 2019 - 00:11 WIB
Kemhan Pererat Kerja Sama dengan Atase Pertahanan Negara Sahabat
A
A
A
NUSA DUA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI mengadakan pertemuan dengan para Atase Pertahanan (Athan) negara-negara sahabat, mulai dari Atase Darat, Atase Laut, dan Atase Udara, yang dihelat di Nusa Dua, Bali, Selasa (25/6/2019).
Melalui pertemuan ini, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu ingin mempererat dan meningkatkan hubungan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan para negara-negara sahabat, yang telah terjalin lama.
"Saya berharap forum ini dapat menjadi sarana mempererat kerja sama yang sudah terjalin selama ini. Saya juga ingin menyampaikan perkembangan kebijakan strategis yang berpengaruh terhadap pertahanan dan kebijakan kawasan. Perkembangan yang bisa mempengaruhi segala kebijakan pada lingkup global, regional, maupun nasional," ujar Ryamizard.
Menurut Ryamizard, berbagai perkembangan situasi dan kondisi, baik politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta adanya berbagai kepentingan yang didasari oleh geopolitik dan geostrategi negara terhadap negara lain antar kawasan, dapat menjadi ancaman, gangguan ataupun peluang bagi suatu pemerintahan negara dalam rangka menjaga kepentingan nasionalnya.
Terdapat berbagai fenomena yang terjadi di dunia internasional yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan suatu negara. Begitu pun dengan Indonesia. Dinamika perkembangan situasi luar negeri yang mempengaruhi kebijakan pertahanan Indonesia, antara lain pengembangan senjata strategis, isu radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme, perubahan iklim, isu migran, penyebaran dan penyalahgunaan narkoba, serta ketahanan pangan, air, dan energi.
Isu terorisme, kata Menhan, masih menjadi perhatian utama bagi negara-negara Asia Tenggara, khususnya pasca kekalahan Daesh atau ISIL di Irak dan Suriah, karena kembalinya ribuan militan asing alias Foreign Terrorist Fighter (FTF) ke negara asalnya, termasuk di Asia Tenggara.
Kembalinya para militan asing tersebut menjadi ancaman utama di berbagai kawasan. Peristiwa Marawi pada tahun 2017 menjadi tonggak awal bagi pembentukan kerja sama yang lebih erat dalam menghadapi ancaman terorisme di Asia Tenggara.
"Kerja sama regional terus didorong untuk lebih aktif dalam mengantisipasi ancaman tersebut, sehingga melahirkan beberapa kerja sama minilateral, seperti sub-regional meeting dan forum beberapa negara-negara ASEAN," tandasnya.
Sampai dengan saat ini, lanjut Menhan, forum-forum tersebut telah membantu mendorong terciptanya kerja sama Trilateral Indomalphi antara Indonesia, Malaysia dan Filipina serta kerja sama intelijen dan pertukaran informasi strategis Our Eyes Initiative.
Melalui pertemuan ini, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu ingin mempererat dan meningkatkan hubungan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan para negara-negara sahabat, yang telah terjalin lama.
"Saya berharap forum ini dapat menjadi sarana mempererat kerja sama yang sudah terjalin selama ini. Saya juga ingin menyampaikan perkembangan kebijakan strategis yang berpengaruh terhadap pertahanan dan kebijakan kawasan. Perkembangan yang bisa mempengaruhi segala kebijakan pada lingkup global, regional, maupun nasional," ujar Ryamizard.
Menurut Ryamizard, berbagai perkembangan situasi dan kondisi, baik politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta adanya berbagai kepentingan yang didasari oleh geopolitik dan geostrategi negara terhadap negara lain antar kawasan, dapat menjadi ancaman, gangguan ataupun peluang bagi suatu pemerintahan negara dalam rangka menjaga kepentingan nasionalnya.
Terdapat berbagai fenomena yang terjadi di dunia internasional yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan suatu negara. Begitu pun dengan Indonesia. Dinamika perkembangan situasi luar negeri yang mempengaruhi kebijakan pertahanan Indonesia, antara lain pengembangan senjata strategis, isu radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme, perubahan iklim, isu migran, penyebaran dan penyalahgunaan narkoba, serta ketahanan pangan, air, dan energi.
Isu terorisme, kata Menhan, masih menjadi perhatian utama bagi negara-negara Asia Tenggara, khususnya pasca kekalahan Daesh atau ISIL di Irak dan Suriah, karena kembalinya ribuan militan asing alias Foreign Terrorist Fighter (FTF) ke negara asalnya, termasuk di Asia Tenggara.
Kembalinya para militan asing tersebut menjadi ancaman utama di berbagai kawasan. Peristiwa Marawi pada tahun 2017 menjadi tonggak awal bagi pembentukan kerja sama yang lebih erat dalam menghadapi ancaman terorisme di Asia Tenggara.
"Kerja sama regional terus didorong untuk lebih aktif dalam mengantisipasi ancaman tersebut, sehingga melahirkan beberapa kerja sama minilateral, seperti sub-regional meeting dan forum beberapa negara-negara ASEAN," tandasnya.
Sampai dengan saat ini, lanjut Menhan, forum-forum tersebut telah membantu mendorong terciptanya kerja sama Trilateral Indomalphi antara Indonesia, Malaysia dan Filipina serta kerja sama intelijen dan pertukaran informasi strategis Our Eyes Initiative.
(thm)
