PDIP Nilai Penarikan Saksi Tidak Akan Ganggu Legalitas Hasil Rekapitulasi
Kamis, 16 Mei 2019 - 14:53 WIB
PDIP Nilai Penarikan Saksi Tidak Akan Ganggu Legalitas Hasil Rekapitulasi
A
A
A
JAKARTA - DPP PDIP menyayangkan sikap Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan tim pendukung yang tergabung dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang menolak hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga mengancam untuk menarik saksi mereka dari proses rekapitulasi.
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan sikap menarik saksi tidak akan mengganggu legalitas hasil rekapitulasi. Menurutnya, sikap itu sangat disayangkan karena bertentangan dengan komitmen deklarasi pemilu damai.
"Sebab, deklarasi pemilu damai yang ditandatangani seluruh paslon dan pimpinan parpol merupakan kontrak politik untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan seluruh tahapan pemilu dengan aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, politik SARA, dan politik uang," ujar Hasto dalam pers rilisnya, Kamis (16/5/2019).
PDIP, kata Hasto, percaya pada sikap negarawan Prabowo. Menurutnya, selama ini Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri pun dalam berbagai kesempatan juga selalu menyampaikan hal-hal positif tentang Prabowo.
"Jadi PDI Perjuangan meyakini dengan melihat dukungan para tokoh nasional, kesiapan TNI dan POLRI, serta kematangan rakyat Indonesia, maka puncak rekapitulasi pada tanggal 22 Mei 2019 nanti, situasi politik akan aman dan terkendali. Mereka yang akan memaksakan jalan di luar hukum akan berhadapan dengan hukum negara dan rakyat Indonesia," jelasnya.
Sementara itu, lanjut Hasto, berkaitan dengan klaim sepihak serta narasi kecurangan yang dibangun oleh pihak-pihak yang kecewa, hanyalah sebagai dinamika politik yang terus dimainkan bagi yang kalah, dan hal ini juga biasa terjadi dalam pilkada.
Menurut dia, secara teknis dalam pemilu berlaku dalil dari Afrika, semakin kompleks pemilu semakin mudah dimanipulasi. Pilpres jauh lebih sederhana daripada pemilu legislatif.
Dengan demikian, dalam praktik, maka kemungkinan manipulasi dalam pilpres jauh lebih sulit daripada pileg. Apalagi dengan jumlah pemilih yang hadir ke TPS mencapai lebih dari 155 juta orang.
Sekretaris TKN 01 Jokowi-Ma'ruf Amin ini menganggap, apa yang ditampilkan rakyat dengan partisipasi pilpres yang begitu besar 81.78% dan hasil survei dimana lebih 92% responden menerima hasil pemilu meski jagonya kalah menunjukkan tingginya kesadaran politik rakyat dibanding elite politiknya.
"Mari belajar pada kematangan rakyat di dalam berpolitik. Rakyat terbukti menjadi benteng bagi pemilu jurdil," ucap Hasto.
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan sikap menarik saksi tidak akan mengganggu legalitas hasil rekapitulasi. Menurutnya, sikap itu sangat disayangkan karena bertentangan dengan komitmen deklarasi pemilu damai.
"Sebab, deklarasi pemilu damai yang ditandatangani seluruh paslon dan pimpinan parpol merupakan kontrak politik untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan seluruh tahapan pemilu dengan aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, politik SARA, dan politik uang," ujar Hasto dalam pers rilisnya, Kamis (16/5/2019).
PDIP, kata Hasto, percaya pada sikap negarawan Prabowo. Menurutnya, selama ini Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri pun dalam berbagai kesempatan juga selalu menyampaikan hal-hal positif tentang Prabowo.
"Jadi PDI Perjuangan meyakini dengan melihat dukungan para tokoh nasional, kesiapan TNI dan POLRI, serta kematangan rakyat Indonesia, maka puncak rekapitulasi pada tanggal 22 Mei 2019 nanti, situasi politik akan aman dan terkendali. Mereka yang akan memaksakan jalan di luar hukum akan berhadapan dengan hukum negara dan rakyat Indonesia," jelasnya.
Sementara itu, lanjut Hasto, berkaitan dengan klaim sepihak serta narasi kecurangan yang dibangun oleh pihak-pihak yang kecewa, hanyalah sebagai dinamika politik yang terus dimainkan bagi yang kalah, dan hal ini juga biasa terjadi dalam pilkada.
Menurut dia, secara teknis dalam pemilu berlaku dalil dari Afrika, semakin kompleks pemilu semakin mudah dimanipulasi. Pilpres jauh lebih sederhana daripada pemilu legislatif.
Dengan demikian, dalam praktik, maka kemungkinan manipulasi dalam pilpres jauh lebih sulit daripada pileg. Apalagi dengan jumlah pemilih yang hadir ke TPS mencapai lebih dari 155 juta orang.
Sekretaris TKN 01 Jokowi-Ma'ruf Amin ini menganggap, apa yang ditampilkan rakyat dengan partisipasi pilpres yang begitu besar 81.78% dan hasil survei dimana lebih 92% responden menerima hasil pemilu meski jagonya kalah menunjukkan tingginya kesadaran politik rakyat dibanding elite politiknya.
"Mari belajar pada kematangan rakyat di dalam berpolitik. Rakyat terbukti menjadi benteng bagi pemilu jurdil," ucap Hasto.
(kri)
