Awasi Kebijakan, Rakyat Harus Diberikan Pemahaman Politik yang Baik

BOGOR - Demokrasi menjadi arus besar reformasi saat ini. Karena itu, bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya berkaitan dengan demokrasi. Kebebasan dalam berpolitik, mengeluarkan pendapat dan kebebasan berbicara yang menjadi agenda reformasi harus diapresiasi sebagaimana mestinya.

Hal tersebut terungkap dalam Dialog Pendidikan Politik Bagi Masyarakat dengan tema "Suksesi Demokrasi Berkualitas, Berintegritas dan Bermartabat” yang digelar oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, di Royal Hotel Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/5/2019).

Direktur Politik Dalam Negeri, Laode Ahmad mengatakan, pemahaman politik penting dimiliki oleh rakyat atau masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan politik agar kebijakan itu memiliki unsur keadilan terhadap rakyat. "Di samping itu adanya pemahaman akan membuat masyarakat dapat ikut mengawasi proses politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan," ujar Laode Ahmad dalam paparannya.

Menurutnya, pasca Pemilu Serentak 17 April 2019 yang lalu, Bangsa Indonesia harus tetap fokus dan berkomitmen terhadap pembangunan politik dan tetap berkomitmen mempersiapkan diri sebagai bangsa yang besar dengan berbagai aktivitas yang berorientasi pada berbagai realitas politik, ekonomi, sosial dan budaya sebagai aktualisasi dari wujud pembangunan politik.

Saat ini, pemerintah melalui KPU telah melaksanakan pemilu serentak pada 17 April 2019, dengan melalui tahapan-tahapan pemilu yang panjang dan bersyukur pemilu tersebut terlaksana dengan Luber Jurdil.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga mengapresiasi kepada kota Bogor karena partisipasi pemilih mencapai 89% dan berjalan aman, tertib dan lancar, yang didasari oleh kesadaran atas persatuan dan kesatuan bangsa.

"Kita juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh petugas dan penyelenggara pemilu atas kerjasama yang luar biasa dalam mensukseskan pemilu 17 April 2019, serta kita juga turut berbela sungkawa terhadap petugas KPPS yang sudah dipanggil oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dalam melaksanakan tugas-tugasnya," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Sesditjen Polpum, Didi Sudiana mengatakan aktivitas politik akan selalu dekat dalam dimensi kehidupan manusia. perwujudannya akan selalu bisa ditemui dalam skala yang besar hingga skala yang terkecil. Penyelenggaraan Pemilu Serentak 17 April 2019 yang lalu merupakan bentuk refleksi politik sebagai perwujudan negara Indonesia yang demokrasi dan menandakan kuatnya frekuensi aktivitas politik.

"Politik tidak terbatas pada kegiatan lembaga pemerintah. Dengan kata lain, Pemerintah hanya salah satu unsur dalam proses politik. Masyarakatpun dapat mengisi salah satu ruang politik, salah satu caranya melalui kegiatan memilih wakil rakyat atau pimpinan politik dan Pemerintahan dan kegiatan lain yang dimaknai sebagai partisipasi politik pada umumnya. Dalam konteks itu, pemahaman politik menjadi penting dimiliki oleh setiap masyarakat," lanjut Didi.

Kasubdit Fasilitasi Pendidikan, Etika dan Budaya Politik Direktorat Politik Dalam Negeri, Cahyo Ariawan mengatakan kegiatan ini di laksanakan dalam rangka mengimplementasikan Pendidikan Politik kepada Masyarakat, Pemerintah sebagai fasilitator dituntut untuk memantapkan pemahaman dan aksi nyata dalam pengelolaan proses peningkatan peran dan partisipasi politik masyarakat melalui penanaman etika dan budaya politik.

"Mengingat pentingnya pengetahuan tentang politik bagi warga masyarakat, kiranya perlu dilakukan sebuah dialog pendidikan politik guna memajukan perkembangan dalam etika dan budaya politik agar lebih baik lagi, serta perlu juga diterapkan budaya politik yang partisipan dengan memperhatikan etika dalam berpolitik," pungkas cahyo.