KPU Pernah Usulkan Dana Asuransi untuk Petugas KPPS
KPU Pernah Usulkan Dana Asuransi untuk Petugas KPPS
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan, pernah mengusulkan asuransi kesehatan untuk petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019. Bahkan usulan tersebut diajukan jauh sebelum pelaksanaan Pemilu serentak 2019.
Hal ini dikatakan Ketua KPU Arief Budiman, dalam diskusi polemik MNC Trijaya Network bertajuk Silent Killer Pemilu Serentak, di d'consulate resto, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4/2019).
KPU sendiri kata Arief, sudah memprediksi beban kerja pemilu kali ini lebih berat karena pileg dan pilpres digelar serentak.
"KPU usulkan, ini kerja panjang, ini kerja besar, harus ada asuransinya tapi ditolak. Ini KPPS kerja berat, bebannya jauh lebih berat daripada pemilu 2014, kami usulkan honornya ditambah, tapi ditolak, jadi miris," ujar Arief Budiman.
Usulan tersebut pun ditolak, namun Arief tidak mengungkap siapa yang menolak usulan asuransi untuk para KPPS. "Mungkin kemampuan anggaran sedang terbatas," ucapnya.
Menanggapi itu, anggota DPR Effendi Simbolon mengakui, DPR sependapat dengan KPU perlu ada perlindungan kesehatan bagi KPPS. Bahkan Arief menduga salah satu pihak yang menjadi dalang ditolaknya asuransi untuk KPPS.
"Yang menolak kalau tidak salah Menteri Keuangan (Menkeu) itu. Kami di DPR, khususnya dari PDIP tidak menolak karena kami ingin ada proteksi dari negara," tandas Effendi.
Hal ini dikatakan Ketua KPU Arief Budiman, dalam diskusi polemik MNC Trijaya Network bertajuk Silent Killer Pemilu Serentak, di d'consulate resto, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4/2019).
KPU sendiri kata Arief, sudah memprediksi beban kerja pemilu kali ini lebih berat karena pileg dan pilpres digelar serentak.
"KPU usulkan, ini kerja panjang, ini kerja besar, harus ada asuransinya tapi ditolak. Ini KPPS kerja berat, bebannya jauh lebih berat daripada pemilu 2014, kami usulkan honornya ditambah, tapi ditolak, jadi miris," ujar Arief Budiman.
Usulan tersebut pun ditolak, namun Arief tidak mengungkap siapa yang menolak usulan asuransi untuk para KPPS. "Mungkin kemampuan anggaran sedang terbatas," ucapnya.
Menanggapi itu, anggota DPR Effendi Simbolon mengakui, DPR sependapat dengan KPU perlu ada perlindungan kesehatan bagi KPPS. Bahkan Arief menduga salah satu pihak yang menjadi dalang ditolaknya asuransi untuk KPPS.
"Yang menolak kalau tidak salah Menteri Keuangan (Menkeu) itu. Kami di DPR, khususnya dari PDIP tidak menolak karena kami ingin ada proteksi dari negara," tandas Effendi.
(maf)
Explore More