Bawaslu Pastikan Situng KPU Berjalan Baik
Sabtu, 27 April 2019 - 07:32 WIB
Bawaslu Pastikan Situng KPU Berjalan Baik
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) melakukan kunjungan ke KPU RI untuk melihat dan mengecek beberapa rekomendasi resmi dari pihaknya untuk dijalankan KPU . Salah satunya mengenai sistem informasi penghitungan suara (situng).
Ketua Badan Bawaslu Abhan mengatakan kedatangannya untuk mendiskusikan terkait perkembangan rekapitulasi yang hari ini berlangsung di tingkat kecamatan. Beberapa hari lalu Bawaslu telah menyampaikan surat kepada KPU terkait beberapa laporan di Bawaslu. (Baca Juga: Bawaslu Ingin Pastikan Input Situng Pemilu di KPU Transparan)
"Kami teruskan kepada KPU yang berkaitan dengan persoalan input di situng. Kesalahan input dalam surat itu kami menyampaikan KPU teliti dan harus hati-hati untuk input data di situng itu," ucapnya di Gedung KPU Jakarta (26/4/2019).
Dia pun memastikan apakah rekomendasi kami yang sudah dijalankan atau belum. "Kami sudah ditunjukkan kepada tim yang mengerjakan itu. Dan respons baik bahwa apa yang kami harapkan sudah ditindaklanjuti KPU," ungkapnya.
Abhan juga menyampaikan perkembangan di lapangan terutama rekapitulasi di tingkat kecamatan bahwa ada beberapa rekapitulasi di kecamatan yang sampai melakukan penghitungan ulang. Tidak hanya merujuk pada C1 plano, namun di beberapa daerah harus sampai menghitung ulang surat suaranya.
"Ini dalam rangka memastikan rekapitulasi itu betul-betul dilakukan sebenarnya. Kalau ada kesalahan kita lakukan penghitungan ulang," tegasnya.
Upaya itu, sambungnya, sebagai fungsi koordinasi antara Bawaslu dengan KPU. Dia berharap kepada KPU untuk diteruskan pada jajarannya apabila ada rekomendasi dari Bawaslu, maupun ada laporan dari peserta pemilu, saksi di tingkat PPK (panitia pemungutan suara kecamatan) maka saat itu juga ditindaklanjuti oleh kawan-kawan di daerah.
"Maka jika seandainya harus dipahami kenapa rekap di PPK berjalan agak lambat dan lama, karena membetulkan hal-hal tadi yang salah-salah itu sampai pada persoalan hitung surat suaranya, itu kita lakukan bersama PPK," jelasnya.
Sementara Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Romanus Ndau memastikan sistem dan kinerja KPU layak dipercaya. Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan dan mengecek pengerjaan layanan informasi di Kantor KPU.
"Sekali lagi ini adalah bukti dalam pandangan kami, KPU sangat layak dipercaya. Pertama, KPU sudah memiliki sistem layanan informasi yang modern dan penggunaan teknologi terbaru yang memungkinkan informasi cepat dipantau dan dijabarkan kepada masyarakat," ucapnya.
Kedua, sambungnya, KPU diisi kumpulan anak muda yang punya idealisme. Dia sangat berharap bahwa idealisme itu diimplementasikan dengan program-program yang membuat seluruh informasi itu bisa cepat dibuka masyarakat.
Romanus juga mengakatan pihaknya juga sudah mengecek server dan sumber daya yang mengoperasikan IT. Dia menegaskan semuanya berjalan dengan baik, aman dan beroperasi di Kantor KPU.
"Saya kira ini menunjukkan bangsa ini berdaulat dan KPU sangat berdaulat. Seluruh keputusan diproses di kantor ini dan ini saya kira apresiasi yang luar biasa untuk mengantisipasi pandangan-pandangan yang cukup negatif karena kita tahu politik sensitif, politik itu mendapatkan atensi yang besar dari masyarakat," jelasnya.
Dia mengajak publik yang ragu dengan proses yang dilakukan oleh KPU, untuk datang ke KPU dan mengklarifikasi berbagai informasi yang beredar. Menurutnya, semua pihak tidak perlu mengembangkan isu-isu yang di luar jangkauan publik.
"Terhadap siapapun yang ragu dari informasi KPU, tanyakan ke KPU, jangan kembangkan isu-isu di luar yang susah dijangkau oleh mereka (KPU). Mereka punya sistem yang benar, dan informasi yang benar," katanya.
Ketua KPU Arief Budiman menyambut baik an masukan dari Bawaslu dan KIP. Upaya yang dilakukan tentu untuk menjadikan KPU lebih baik lagi.
"Mereka hadir ke KPU dan memastikan proses pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik. Kami cukup transparan membuka diri," ucapnya.
Pihaknya pun mengakui ada kesalahan input data C1 pada Situng KPU. Menurutnya, kesalahan itu karena anak buahnya yang bekerja di TPS maupun KPPS kelelahan. "Para petugas itu telah bekerja sebelum dan sesudah pencoblosan, tanpa henti," tegasnya.
Ketua Badan Bawaslu Abhan mengatakan kedatangannya untuk mendiskusikan terkait perkembangan rekapitulasi yang hari ini berlangsung di tingkat kecamatan. Beberapa hari lalu Bawaslu telah menyampaikan surat kepada KPU terkait beberapa laporan di Bawaslu. (Baca Juga: Bawaslu Ingin Pastikan Input Situng Pemilu di KPU Transparan)
"Kami teruskan kepada KPU yang berkaitan dengan persoalan input di situng. Kesalahan input dalam surat itu kami menyampaikan KPU teliti dan harus hati-hati untuk input data di situng itu," ucapnya di Gedung KPU Jakarta (26/4/2019).
Dia pun memastikan apakah rekomendasi kami yang sudah dijalankan atau belum. "Kami sudah ditunjukkan kepada tim yang mengerjakan itu. Dan respons baik bahwa apa yang kami harapkan sudah ditindaklanjuti KPU," ungkapnya.
Abhan juga menyampaikan perkembangan di lapangan terutama rekapitulasi di tingkat kecamatan bahwa ada beberapa rekapitulasi di kecamatan yang sampai melakukan penghitungan ulang. Tidak hanya merujuk pada C1 plano, namun di beberapa daerah harus sampai menghitung ulang surat suaranya.
"Ini dalam rangka memastikan rekapitulasi itu betul-betul dilakukan sebenarnya. Kalau ada kesalahan kita lakukan penghitungan ulang," tegasnya.
Upaya itu, sambungnya, sebagai fungsi koordinasi antara Bawaslu dengan KPU. Dia berharap kepada KPU untuk diteruskan pada jajarannya apabila ada rekomendasi dari Bawaslu, maupun ada laporan dari peserta pemilu, saksi di tingkat PPK (panitia pemungutan suara kecamatan) maka saat itu juga ditindaklanjuti oleh kawan-kawan di daerah.
"Maka jika seandainya harus dipahami kenapa rekap di PPK berjalan agak lambat dan lama, karena membetulkan hal-hal tadi yang salah-salah itu sampai pada persoalan hitung surat suaranya, itu kita lakukan bersama PPK," jelasnya.
Sementara Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Romanus Ndau memastikan sistem dan kinerja KPU layak dipercaya. Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan dan mengecek pengerjaan layanan informasi di Kantor KPU.
"Sekali lagi ini adalah bukti dalam pandangan kami, KPU sangat layak dipercaya. Pertama, KPU sudah memiliki sistem layanan informasi yang modern dan penggunaan teknologi terbaru yang memungkinkan informasi cepat dipantau dan dijabarkan kepada masyarakat," ucapnya.
Kedua, sambungnya, KPU diisi kumpulan anak muda yang punya idealisme. Dia sangat berharap bahwa idealisme itu diimplementasikan dengan program-program yang membuat seluruh informasi itu bisa cepat dibuka masyarakat.
Romanus juga mengakatan pihaknya juga sudah mengecek server dan sumber daya yang mengoperasikan IT. Dia menegaskan semuanya berjalan dengan baik, aman dan beroperasi di Kantor KPU.
"Saya kira ini menunjukkan bangsa ini berdaulat dan KPU sangat berdaulat. Seluruh keputusan diproses di kantor ini dan ini saya kira apresiasi yang luar biasa untuk mengantisipasi pandangan-pandangan yang cukup negatif karena kita tahu politik sensitif, politik itu mendapatkan atensi yang besar dari masyarakat," jelasnya.
Dia mengajak publik yang ragu dengan proses yang dilakukan oleh KPU, untuk datang ke KPU dan mengklarifikasi berbagai informasi yang beredar. Menurutnya, semua pihak tidak perlu mengembangkan isu-isu yang di luar jangkauan publik.
"Terhadap siapapun yang ragu dari informasi KPU, tanyakan ke KPU, jangan kembangkan isu-isu di luar yang susah dijangkau oleh mereka (KPU). Mereka punya sistem yang benar, dan informasi yang benar," katanya.
Ketua KPU Arief Budiman menyambut baik an masukan dari Bawaslu dan KIP. Upaya yang dilakukan tentu untuk menjadikan KPU lebih baik lagi.
"Mereka hadir ke KPU dan memastikan proses pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik. Kami cukup transparan membuka diri," ucapnya.
Pihaknya pun mengakui ada kesalahan input data C1 pada Situng KPU. Menurutnya, kesalahan itu karena anak buahnya yang bekerja di TPS maupun KPPS kelelahan. "Para petugas itu telah bekerja sebelum dan sesudah pencoblosan, tanpa henti," tegasnya.
(rhs)
